Sebagai langkah antisipasi, Renward berharap agar adanya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas, karena tanpa dukungan masyarakat untuk tertib berlalu-lintas kemacaten sulit diatasi.
“Saya contohkan seperti di tiap persimpangan yang tidak ada rambu lalu lintas, justru menjadi biang kemacetan saat ini. Kalau tidak ada pengendara yang mau mengalah, kemacetan pasti sulit diurai. Selain itu juga karena dampak pembangunan yang ada di Medan, sehingga orang mencari ruas alternatif. Alhasil di ruas tersebut terjadi penumpukkan kendaraan,” katanya.
Pengamat transportasi di Sumut, Medis Sejahtera Surbakti meminta agar personel kepolisian dan Dishub stand by berjaga ditiap persimpangan terutama pada akhir pekan, sehingga kemacetan arus lalu lintas mampu terminimalisir.
“Mental masyarakat kita masih kental diawasi. Jadi setidaknya, ketika melihat ada petugas mereka enggan mau menang sendiri. Saya pikir penempatan personel saat weekend ini penting ya, sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah secara umum mengalami dilema dalam hal manajemen arus lalin. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lokomotif yang baik menunjang perekonomian bangsa. Sisi lainnya, ruas jalan yang ada di Indonesia belum penuhi standar.
“Standar yang saya maksud, 10 hingga 15 persen dari lahan itu adalah jalan. Nah, jika dihitung pun ternyata ruas jalan kita masih kurang. Yang tak kalah penting lagi persoalan angkutan umum kita sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Padahal jika jaringan transportasi masal terkoneksi dengan baik, simpul-simpul kemacetan di berbagai ruas jalan akan mampu terurai. Artinya, orang akan lebih senang naik transportasi masal dibanding kendaraan pribadi.
“Karena pemerintah kita belum bisa membangun sistem transportasi itu dengan baik, alhasil masyarakat masih memilih naik kendaraan pribadi. Kondisinya pun seperti sekarang ini, sangat sulit untuk diatasi,” jelas Medis. (prn/azw)
