Dalam sehari, tepatnya Rabu (12/6), ada empat gelombang demo di Kota Medan yang membawa visi demo masing-masing. Yakni, massa dari Formadas Medan demo menolak kenaikan Bahan Bakan Minyak (BBM), demo terkait BBM juga dilakukan Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI).
Ada juga buruh outsoucing PLN demo tuntut hak normatif dan Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LGMPP) demo di Bappedasu terkait n
dugaan korupsi.
Pendemo dari Formadas Medan digelar di Jalan Sisingamangaraja simpang HM Jhoni, persis di Taman Makam Pahlawan, Medan Rabu (11/6) pukul 16.00 WIB. Pendemo membakar ban sehingga membuat kemacetan jalan di lokasi itu.
Personel kepolisian dari Polsek Medan Kota melakukan penjagaan di sekitar lokasi unjuk rasa, serta mengatur lalu lintas untuk menghindari kemacetan panjang.
Sedangkan massa juga melakukan aksi teaterikal yang menggambarkan masyarakat disiksa oleh kaum kapitalis dan membawa lambang bendera Amerika Serikat. Tak hanya itu, mereka juga membentangkan poster bernada kecaman.
“Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, maka akan semakin banyak pengangguran dan mengakibatkan kemiskinan. Dengan demikian, maka kejahatan terus berkembang akibat kebutuhan hidup masyarakat,” ujar Koordinator Lapangan Lukman di lokasi aksi.
Menurutnya, adanya isu kenaikan harga BBM, tingkat elit politik mengambil kesempatan pencitraan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan juga politisi elit borjuis. Massa juga mengajak masyarakat bersatu untuk menghapuskan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menghapuskan UU Nomor 25 Tahun 2001 tentang tata pengolahan migas.
Tak berapa lama, massa bergerak menuju persimpangan Jalan Stadion dan tetap melakukan aksi bakar ban hingga mengundang perhatian pengguna jalan dan kembali memacetkan ruas jalan aksi.
Demo menolak kenaikan BBM juga dilakukan puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di depan kantor Pertamina Unit Pemasaran Medan sekitar (UPMS) I Jalan Putri Hijau Medan, pukul 14.00 WIB.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Agus Utomo mengatakan persoalan kaum buruh masih terus terjadi, baik akibat banyaknya pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan upah minimum pekerja hingga sistem outsorching. Maka dari itu, pihaknya meminta agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipastikan akan membuat harga sejumlah bahan pokok naik. “Untuk itu hentikan pemadaman listrik yang saat ini sering terjadi oleh PT PLN, melaksanakan badan pelaksanaan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat termasuk buruh,” katanya saat orasi.
Selanjutnya, tuntutan buruh melaksanakan Badan Pelaksa Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bagi seluruh rakyat termasuk buruh serta menghapuskan sistem kerja outsourcing yang melanggar UUK demi hukum diangkat menjadi pekerja tetap.
Sementara itu, saat menyampaikan aksinya, separuh badan jalan di Putri Hijau Medan sempat ditutup dan dialihkan ke Jalan Adam Malik Medan. Aksi ini juga mendapatkan pengawalan dari puluhan personel kepolisian. Namun, dari pihak PT Pertamina tidak ada memberi kan tanggapan meski telah menerima pernyataan sikap dari perwakilan buruh tersebut.
Demo lainnya juga dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Utara (LGMPP) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut (Bappeda). Dalam aksi ini, para pendemo menuntut agar Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis turun dari jabatannya.
“Menurut kami dan berdasarkan fakta dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan), ada penyelewengan dana yang di lakukan. Bahkan, saat ini, marak korupsi di Bappeda,” ujar Ketua Umum LGMPP SU, Abdul Razak Nasution dalam aksi demonstrasi di Kantor Bappedasu kemarin (Rabu, 12/6).
Dijelaskannya, dari data yang didapatnya ada penyelewengan pada kontrak pengadaan jasa konsultasi atas penetapan biaya langsung personil (remuneration) dan penetapan biaya langsung non personil (remuneration). “Jumlah keseluruhannya sebesar Rp2,5 miliar. Kalau kita diamin, mau jadi apa Sumut ini. Karena itu, kita berharap agar Riadil segera mundur dan diperiksa,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, pendemo berharap agar dapat langsung bertatap muka dengan Riadil, tidak mau diterima oleh perwakilan. Tetapi, karena Kepala Bappedasu tersebut tidak berada ditempat, akhirnya masa mulai tidak sabar. Akibatnya, aksi dorong-dorongan antara pendemo dan polisi tidak terelakkan lagi. Pagar kantor Bappedasu rusak karena aksi tersebut.
Setelah berhasil masuk ke halaman parkir gedung Bappedasu, massa pun menerobos masuk ke kantor Bappedasu. Tapi sayang, mereka salah masuk. Karena mereka memasuki gedung Bina Graha yang tempatnya bersebelahan dengan Gedung Bappedasu.
Tidak terima dengan keadaan tersebut, massa mencoba untuk masuk ke gedung utama. Tapi, dilarang sama polisi. Bahkan, pintu gedung utama yang terbuat dari kaca ini sudah di kunci dari dalam oleh para pegawai Bappedasu. “Buka pintu ini, atau kami pecahkan. Kami hanya ingin ketemu dengan Riadil, agar dia bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ungkap pendemo.
Aksi semakin panas, karena harapan mereka tidak dipenuhi. Akhirnya, ban mobil yang memang dibawa sejak awal dibakar di halaman parkir Bappeda. “Bakar semua. Kalau mereka tidak terima lawan,” tambah pendemo.
Sempat terjadi tarik menarik antar pendemo dan polisi. Bahkan, polisi sudah bersiap untuk menangkap pendemo yang aktif. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dilerai oleh massa.
Karena sudah merasa bosan karena tuntutannya tidak dikabulkan, akhirnya massa meninggalkan kantor Bappedasu, dan menuju kantor Gubernur yang letaknya bersebelahan. Aksi bakar ban pun dilanjutkan disini. Bahkan, kawat berduri yang telah disiapkan pun dirusak oleh massa ini.
Massa LGMPP pun akhirnya bubar, dikarenakan massa dari buruh turun untuk melakukan aksi.
Demo lainnya dilakukan seratusan buruh outsourcing PT PLN (Persero) yang dipekerjakan melalui perusahaan jasa tenaga kerja PT Reza Priska
Pratama turun ke jalan, Rabu (12/6) kemarin. Aksi demo itu dilakukan untuk mendesak dan menuntut manegament Kanwil PLN Sumatera Utara membayar upah kerja mereka sesuai dengan UMK (Upah Menimum Kota) yang telah ditentukan.
Ratusan massa buruh outsourcing tergabung
dalam Feredasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indones (F.SP LEM – SPSI) itu, berkumpul di persimpangan Kawasan Industri Medan (KIM) I Mabar Kecamatan Medan Deli. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman, pengunjuk rasa berkonvoi mengendarai mobil pick up dan sepeda motor menuju ke
Kanwil PLN Sumut di Jalan KL Yossudarso Glugur, Medan, guna menuntut hak normatif mereka.
Disepanjang perjalanan massa terus berorasi, pengunjuk rasa juga menyampaikan kekecewaan mereka. Buruh menuding pihak PLN tempat mereka bekerja telah bekerja sama dengan jasa tenaga kerja PT Reza Priska Pratama, untuk tidak mensejahterakan nasib para pekerjanya.
“Sejak bulan Januari 2013 UMK sudah ditetapkan, tapi kenapa upah yang kami terima tetap Rp1,2 juta. PLN dan PT Reza Priska Pratama telah ‘mengangkangi’ SK Gubernur Sumut tentang UMK yang telah ditetapkan,” beber pendemo sembari meneriaki yel, yel hidup buruh.
Selain ketidak sesuaian dalam pembayaran upah kerja yang mereka terima, sebanyak 300 pekerja outsorcing itu juga menuntut janji PLN tentang kesepakatan pengangkatan pegawai tetap di lingkungan perusahaan plat merah ini.”Kami ada yang sudah mengabdi sampai 24 tahun, tapi tak pernah diangkat menjadi pegawai, PLN telah mengingkari
kesepakatan yang ada,” ungkapnya. (gus/mag-12/ram/rul)
