Jangan Pilih Dewan Pemalas

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Menjelang masuknya tahun politik, tingkat kehadiran, kinerja dan produktivitas anggota DPRD Kota Medan kian memprihantikan. Sebahagia dalam mengikuti agenda rutin.

Untuk itu, masyarakat Kota Medan diimbau tidak lagi memilih anggota dewan pemalas pada pemilihan calon legislatif 2019 mendatang. “Padahal ekspektasi masyarakat terhadap anggota dewan itu luar biasa. Namun nyatanya hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada,” kata pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi kepada Sumut Pos, Kamis (12/10).

Pandangan ini disampaikan Agus, menanggapi pemberitaan soal batalnya sidang paripurna persetujuan bersama Perubahan APBD Kota Medan 2017, Rabu (11/10), yang dikarenakan minimnya kehadiran anggota dan pimpinan DPRD Medan. “Ini baru membahas ranperda rutin, tapi kinerja legislatif sudah tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Bagaimana bila berkaitan dengan urusan legislasi dan advokasi kepada rakyat?” katanya.

Ia sangat menyayangkan, pembatalan sidang paripurna dengan agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat justru tidak diakomodasi secara maksimal oleh DPRD Medan. “Tahun depan kan sudah masuk tahun politik. Secara performance, harusnya semua anggota legislatif bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa dia mampu dan layak dipilih lagi pada 2019. Mereka harusnya sadar diri, bahwa kinerja mereka ini justru menjadi kampanye negatif bagi diri mereka sendiri,” katanya.

Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan menurut Agus, sebenarnya tidak rumit. Hanya fungsi anggaran yang sejatinya menyita waktu dikala melakukan berbagai pembahasan. Di sini pulalah kata Agus tentu harus dilihat konteks kepentingan masyarakat secara luas.

“Nah kalau pada konteks ini saja anggota dewan kita malas hadir, bagaimana dengan masalah-masalah lainnya? Masyarakat kita sekarang kan sudah cerdas. Bisa melihat sejauh mana alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, kelompok ataupun pribadi,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Menjelang masuknya tahun politik, tingkat kehadiran, kinerja dan produktivitas anggota DPRD Kota Medan kian memprihantikan. Sebahagia dalam mengikuti agenda rutin.

Untuk itu, masyarakat Kota Medan diimbau tidak lagi memilih anggota dewan pemalas pada pemilihan calon legislatif 2019 mendatang. “Padahal ekspektasi masyarakat terhadap anggota dewan itu luar biasa. Namun nyatanya hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada,” kata pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi kepada Sumut Pos, Kamis (12/10).

Pandangan ini disampaikan Agus, menanggapi pemberitaan soal batalnya sidang paripurna persetujuan bersama Perubahan APBD Kota Medan 2017, Rabu (11/10), yang dikarenakan minimnya kehadiran anggota dan pimpinan DPRD Medan. “Ini baru membahas ranperda rutin, tapi kinerja legislatif sudah tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Bagaimana bila berkaitan dengan urusan legislasi dan advokasi kepada rakyat?” katanya.

Ia sangat menyayangkan, pembatalan sidang paripurna dengan agenda yang menyangkut kepentingan masyarakat justru tidak diakomodasi secara maksimal oleh DPRD Medan. “Tahun depan kan sudah masuk tahun politik. Secara performance, harusnya semua anggota legislatif bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa dia mampu dan layak dipilih lagi pada 2019. Mereka harusnya sadar diri, bahwa kinerja mereka ini justru menjadi kampanye negatif bagi diri mereka sendiri,” katanya.

Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan menurut Agus, sebenarnya tidak rumit. Hanya fungsi anggaran yang sejatinya menyita waktu dikala melakukan berbagai pembahasan. Di sini pulalah kata Agus tentu harus dilihat konteks kepentingan masyarakat secara luas.

“Nah kalau pada konteks ini saja anggota dewan kita malas hadir, bagaimana dengan masalah-masalah lainnya? Masyarakat kita sekarang kan sudah cerdas. Bisa melihat sejauh mana alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, kelompok ataupun pribadi,” katanya.