MEDAN- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan meminta Perum Bulog lebih responsif membuka ruang kemitraan dengan koperasi. Desakan itu disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya sinergi antara koperasi, BUMN, BUMD, UMKM, dan sektor swasta dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar AB, mengatakan semangat kolaborasi yang disampaikan Presiden pada peringatan Hari Koperasi ke-79 harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan, bukan berhenti sebagai wacana.
Menurutnya, pemerintah bersama BUMN sektor pangan dan logistik perlu membuka jalur pasok (supply chain) yang memberikan ruang lebih besar kepada koperasi sebagai mitra strategis.
“Koperasi harus diberi kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok dengan kontrak yang adil dan transparan. Dengan begitu, kemitraan yang terbangun tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi kerja sama bisnis yang berkelanjutan,” kata Suwarno, Senin (13/7).
Namun, ia menilai masih terdapat kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di daerah. Suwarno mengaku pernah mengalami langsung sulitnya membangun komunikasi dengan Bulog saat koperasi yang dipimpinnya berupaya menjalin kerja sama.
“Jangan sampai arahan Presiden hanya menjadi slogan. Ketika kami dari Koperasi Produsen Gas Terus Indonesia mencoba membuka komunikasi dengan Bulog, respons yang kami harapkan tidak kami peroleh. Ini pengalaman nyata yang kami alami di lapangan,” ujarnya.
Menurut Suwarno, keterbukaan BUMN terhadap koperasi akan memperkuat peran ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ia meyakini koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika diberi akses pasar dan peluang usaha yang setara.
Senada dengan itu, Ketua DPD MAI Sumatera Utara, M. Khalil Prasetyo, menilai arahan Presiden perlu segera diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih konkret di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi terkait harus menyiapkan regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi koperasi untuk berkembang.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian, yakni kemudahan akses pembiayaan, percepatan penguasaan teknologi, serta perlindungan pasar bagi koperasi produksi. “Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan pasar, koperasi tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika itu terwujud, cita-cita membangun kemandirian ekonomi rakyat sebagaimana disampaikan Presiden akan lebih mudah dicapai,” pungkasnya. (map/ila)
