Polemik penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 terus bergulir. Menanggapi kritik mengenai mahalnya harga tiket dan sepinya pengunjung, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) menegaskan pesta rakyat terbesar di Sumut itu digelar tanpa menggunakan dana APBD. Sementara itu, Komisi C DPRD Sumut meminta evaluasi menyeluruh dilakukan usai penyelenggaraan sebagai dasar perbaikan PRSU ke depan.
Direktur Utama PT PPSU, Ferry Indra, mengatakan seluruh penyelenggaraan PRSU dibiayai melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk event organizer (EO), sehingga tidak membebani APBD Provinsi Sumatera Utara. “Kita terima saran dan kritiknya, tapi untuk sekarang karena ini event non-APBD juga, kita berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Ferry kepada Sumut Pos, Senin (13/7).
Menurutnya, model pembiayaan tersebut membuat penyelenggara harus mencari dukungan dari berbagai mitra agar PRSU tetap dapat berlangsung dengan konsep yang lebih baik. Karena itu, sejumlah kebijakan, termasuk penetapan harga tiket masuk, merupakan bagian dari skema kerja sama yang telah disepakati bersama pihak EO.
Meski begitu, Ferry mengakui kritik mengenai tarif tiket menjadi perhatian serius penyelenggara. Saat ini, harga tiket masuk PRSU dipatok Rp35 ribu pada hari Senin hingga Kamis dan Rp75 ribu pada akhir pekan.
“Masukan soal tiket yang dianggap mahal tentu kami terima. Namun kami juga berupaya menghadirkan event yang lebih baik. PRSU kali ini juga memberi ruang yang lebih luas bagi berbagai komunitas untuk tampil,” katanya.
Ferry menjelaskan, penyelenggara tengah melakukan transformasi terhadap konsep PRSU agar tidak lagi sekadar menjadi pesta hiburan, melainkan berkembang sebagai ajang pameran dan promosi potensi daerah yang mampu menarik investasi, wisatawan, dan pelaku usaha.”Memang sekarang kami sedang mentransformasikan PRSU. Pro dan kontra pasti ada, baik soal harga tiket maupun pengisi acara. Tapi kami mengambil sisi positifnya untuk terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Selain persoalan tiket, Ferry juga menegaskan pengelolaan parkir telah diatur agar tidak membebani masyarakat. Area parkir di dalam kompleks PRSU dikelola panitia, sedangkan parkir di luar kawasan tetap melibatkan masyarakat sekitar dengan pengawasan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. “Kami juga sudah mengingatkan agar tarif parkir tidak dipatok terlalu tinggi,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat melihat PRSU sebagai agenda besar yang sedang berbenah setelah sempat vakum selama dua tahun. “PRSU ini baru kembali setelah dua tahun vakum. Tentu masih ada kekurangan. Kami berharap masyarakat memberi dukungan karena ke depan PRSU bukan hanya menjadi hiburan, tetapi bisa berkembang menjadi expo yang membanggakan Sumatera Utara,” ucap Ferry.
Terkait kemungkinan penurunan harga tiket, Ferry mengaku hingga kini belum ada rencana mengubah tarif karena telah menjadi bagian dari kerja sama dengan EO. Meski demikian, ia membuka peluang adanya program-program khusus selama penyelenggaraan.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang, menilai PRSU tetap merupakan agenda yang sangat penting bagi daerah sebagai wadah promosi berbagai potensi unggulan Sumatera Utara.
“Saya rasa Sumatera Utara memang membutuhkan wadah yang dapat menghimpun seluruh potensi daerah di satu tempat sehingga masyarakat bisa melihat, mengenal, dan mencintainya,” katanya.
Namun demikian, Rony menegaskan berbagai kritik yang berkembang, mulai dari mahalnya harga tiket hingga isu minimnya jumlah pengunjung, harus menjadi bahan evaluasi setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Menurutnya, DPRD belum bisa menyimpulkan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan PRSU hanya berdasarkan kondisi yang terlihat saat ini. “Kalau sekarang ada yang mengatakan semakin sepi, saya juga belum tahu karena belum melihat langsung. Kita tunggu sampai selesai, lalu dibandingkan dengan data tahun sebelumnya,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu menekankan evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan persepsi. “Kalau nanti setelah selesai datanya menunjukkan memang terjadi penurunan jumlah pengunjung dibandingkan tahun lalu, tentu itu menjadi bahan evaluasi. Kita harus membandingkannya secara apple to apple berdasarkan data,” tegasnya.
Rony juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap PPSU karena perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.
Meski demikian, Komisi C memastikan akan memanggil manajemen PPSU setelah PRSU berakhir untuk meminta laporan resmi mengenai capaian penyelenggaraan. “Kami pasti akan memanggil pihak terkait setelah acara selesai. Kami ingin mengetahui bagaimana hasil penyelenggaraannya, perkembangan jumlah pengunjung, serta membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu akan menjadi bahan evaluasi kami,” pungkasnya. (san/ila)
