MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pembangunan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi memang sudah ditolak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alasannya, luas hutan lindung yang dilalui dan pengurusan izin yang sangat rumit. Meski begitu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi belum menyerah. Ia akan tetap memperjuangkan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi sepanjang 48 kilometer itu ke pemerintah pusat.
Di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro, pada Konsultasi Regional Sumatera Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (13/8), Gubernur Edy kembali mengusulkan agar jalan tol Medan-Berastagi dibangun pemerintah pusat.
Pada daftar usulan Provinsi Sumatra Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Gubernur Edy mengharapkan agar jalan tol Medan-Berastagi dimulai 2020 dan rampung paling lama 2024.
Pengusulan kembali jalan tol itu sekaligus menunjukkan sikap Edy yang tidak yakin akan penolakan Kementerian PUPR yang terungkap saat kunjungan kerja Komisi D DPRD Sumut ke Kementerian PUPR, pekan kemarin. Bahkan, menurut Gubernur, jalan tol itu bukan dibatalkan, tetapi hanya karena tertunda saja saat ini.
Sebelumnya, Gubsu juga menyambut baik konsep pembangunan jalan tol Medan-Berastagi itu. Rencana itu menurutnya dapat menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi pada jalur lintas yang menghubungkan tiga kabupaten/kota di Sumut.
Selain jalan tol Medan-Berastagi, Gubernur Edy juga mengusulkan agar segera dilaksanakan pembangunan jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, tol Parapat-Tarutung-Sibolga, tol Indrapura-Kisaran, tol Rantau Prapat-Kisaran, dan tol Dumai-Sigambal-Rantau Prapat, serta tol Binjai-Langsa, dimana sudah masuk dalam rencana strategis Kementerian PUPR saat ini.
Gubernur Edy juga mengusulkan pembangunan dan preservasi jalan status nasional di lintas timur, tengah dan barat dan lintas diagonal serta Kepulauan Nias yang dalam kondisi rusak berat. Hal yang sama agar juga dilakukan untuk status jalan provinsi, yakni di wilayah pantai timur, dataran tinggi, pantai barat dan di Kepulauan Nias yang dalam kondisi rusak berat.
Kemudian diusulkan juga peningkatan jalan provinsi di ruas jalan Gunung Tua-Binanga-Aek Nabara Tonga-Sibuhuan-Ujung Batu-Batas Riau di Kabupaten Palas. Kemudian ruas jalan Pematangsiantar-Pematang Raya-Tiga Runggu.
Diusulkan juga peningkatan ruas jalan Siborongborong-Sipahutar-Aek Humbang-batas Tapsel/batas Taput-Simpang Tandosan-Sipirok dan ruas jalan Sigambal-batas Paluta/batas Labuhan Batu-Sipiongot-Tolang-Sipagimbar-Simangambat-Simpang Tandosan serta ruas jalan Porsea-batas Asahan-Bandar Pulau-P Rakyat.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan sebagian dari usulan Provinsi Sumut itu sudah masuk dalam program strategis pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sedangkan usulan-usulan lainnya yang belum masuk, akan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat.
Bambang Brodjonegoro dalam arahannya menekankan lima prioritas yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah pada capaian RPJMN sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, yakni, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi serta penggunaan APBN.
“Presiden memberikan penegasan yang dibangun pertama termasuk di Sumatera haruslah infrastruktur yang bisa mengembangkan perekonomian di sekitar infrastruktur tersebut atau memberikan manfaat ekonomi yang paling besar seperti apa, misalkan kita tahu sekarang di Sumatera sedang di buat jalan tol Lintas Sumatera,” jelas Bambang.
Dijelaskan juga, pembangunan jalan tol Lintas Sumatera direncanakan 2024, Trans Sumatera ini sudah tersambung dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung. Pemerintah daerah diminta untuk segera menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang laju pembangunan.
“Supaya kita punya semua tekad yang sama, sekali lagi ini adalah bentuk perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera itu sendiri tetapi kita tahu semua itu tidak cukup harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia,” harap Bambang.
Sebelumnya, Kementerian PUPR menolak pembangunan jalan tol Medan-Berastagi maupun jalan layang sebagai alternatif. Sebagai pengganti adalah cuntilefer Bandar Baru. Sebesar Rp 80 miliar dana dipersiapkan tahun 2020 untuk pembangunan cuntilefer tersebut.
Setidaknya ada dua alasan pokok pembangunan jalan tol dan jalan layang Medan- Berastagi tidak dapat dilakukan. Pertama, luasnya hutan lindung yang dilalui. Pengurusan izinnya sangat rumit. Kedua, terdapat pipa tua yang mengalirkan cadangan kota Medan yang masih berfungsi.
Fakta tersebut terungkap pada pertemuan antara Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan pihak kementerian yang diwakili staf ahli bidang keterpaduan pembangunan, Ahmad Gani, beserta jajarannya, Kamis (8/8) pekan lalu. Pertemuan yang turut dihadiri Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Bupati Dairi, Edy Keleng Ate Berutu, Kepala Dinas PU Pakpak Bharat dan sebagainya itu berlangsung di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta. (mbc)
