KETERANGAN: Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto saat memberikan keterangan kepada pers, Kamis (13/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tengah dibidik aparat kepolisian. Praktik penyelenggaraan yang karut marut, kabarnya menjadi penyebab. Miliar rupiah potensi pemasukan diduga diselewengkan oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Karenanya, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto tengah menyelidiki kebocoran PAD ini dan menjadi salahsatu perhatiannya. Sebab, dari hasil analisisnya, potensi PAD di tahun 2018 katanya mencapai Rp139 miliar. Namun per Oktober kemarin hanya Rp8-9 miliar.
“Ini tak wajar. Maka dari itu, tengah kita selidiki, kenapa bisa begitu. Pemerintah daerah ini kan perpanjanjangan tangan pemerintah pusat. Intinya, bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran negara di dalam kehidupannya,” ungkap Irjen Pol Agus Andrianto ketika berkunjung ke Warkop Jurnalis Jalan H Agus Salim, Kamis (13/12).
Kapoldasu menyinggung soal penyelewengan pajak dan retribusi dari sejumlah pos-pos pemasukan daerah. Di antaranya, pajak reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahkan sampai ke pemasukan dari retribusi parkir yang terjadi di Medan. Maka dari itu, Polda Sumut juga akan selidiki potensi kebocoran PAD dari pajak dan retribusi Kota Medan. Di antaranya parkir, pajak reklame, pajak IMB.
Kata Kapoldasu, data terakhir yang didapat, dari IMB target pemasukan pada 2018 yakni Rp147 miliar. Tapi sampai November baru Rp23 miliar. Berarti ada sekitar Rp124 miliar potensi lost (kehilangan). Kemudian, potensi pajak reklame ditarget Rp107 miliar dan yang baru diserap sebesar Rp12 miliar. Artinya, ada potensi lost Rp95 miliar.
Kemudian, lanjutnya, potensi parkir Rp43,8 miliar, tapi yang diserap Rp16,8 miliar. Berarti ada potensi lost Rp27 miliar. “Padahal ini kan kalau bisa diserap dengan baik, bisa digunakan untuk masyarakat,” tegas Kapoldasu.
Kapoldasu mengaku, pihaknya sudah memperingatkan Pemko Medan agar benar-benar bekerja mengumpulkan potensi-potensi pendapatan daerah. “Inilah kesempatan saya, selama ini saya tinggal di Sumut, dan ini kesempatan terakhir saya selagi menjabat Kapolda Sumut. Kita dorong dan desak Pemko Medan untuk meraup seluruh potensi-potensi itu demi kebaikan. Masa untuk yang baik gak mau,” katanya.
Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtama yang turut hadir dalam kesempatan itu mengaku, pihaknya sudah mengimbau secara persuasive, selain akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyelewengan-penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD tersebut.
“Seperti kemarin, kita ada melakukan OTT soal permainan pajak restaurant. Pertama, caranya akan diimbau untuk berbenah, kalau tidak mau dicubit, kalau gak juga mau kita tindak,” tegasnya.
Rony Samtama mengatakan, sejumlah penyelewengan-penyelewengan itu dikarenakan adanya tangan-tangan tak terlihat dan tersentuh yang bermain. “Ada banyak invisible hand yang bermain di sana. Makanya, itu yang menyebabkan kebocoran-kebocoran tadi terjadi,” kata Rony Samtama.
Rony menyebut, selama ini modus yang dilakukan oleh para pelaku pengemplang pajak reklame itu adalah dengan memajang foto-foto pejabat daerah. “Tujuannya agar reklame-reklame bermasalah itu tidak ditertibkan. Nah, hal ini sedang kami selidiki dan akan dicari siapa yang bertanggungjawab mulai penyedia hingga penggunanya,” tegas Rony.
Pos-pos yang menjadi potensi penyelewengan, menurut perwira polisi berpangkat tiga melati emas itu, di antaranya, pendidikan, kesehatan, pelayanan terpadu, dinas sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), kebersihan, Pekerjaan Umum (PU).
“Dalam program 100 hari Kapolda Sumut, beliau sudah menegaskan dan memaksa agar Pemko Medan bekerja maksimal. Jangan sampai ada penyelewengan. Bila tidak, akan ditindak,” bilang Rony.
Kata dia, untuk di Medan sudah 2408 reklame tak berizin yang ditindak dan masih sisa 600-700 reklame besar yang berjalan untuk ditertibkan. (dvs/ila)
