Gus Irawan: Rakyat Harus Diberi Keterampilan

Pengurus Markas Daerah KPMP Sumut Dilantik

MEDAN- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) selama sembilan bulan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dinilai sebagai pembodohan terhadap rakyat. Pasalnya, bantuan yang diberikan tersebut hanya bersifat instan dan sementara.

“Masyarakat tidak pernah diberdayakan oleh pemerintah. Selama ini masyarakat hanya diberi bantuan tanpa diberi keterampilan. Ini pembodohan namanya,” kata Direktur Utama Bank Sumut Gus Irawan dalam seminar bertajuk “Diskriminasi Penegakan Hukum, Korupsi, Demokrasi dan Masa Depan Bangsa” yang digelar Markas Daerah Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Sumut di Hotel Emeral Garden, kemarin. Gus Irawan juga menegaskan, jika pemerintah benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, harusnya rakyat dibekali dengan kerampilan sehingga mereka mampu membuka usaha atau berwirausaha. “Jangan jadikan rakyat kita ini bermental karyawan, tapi harus dibina menjadi wirausahawan,” tegas Gus Irawan lagi.

Kegiatan seminar ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Markas Daerah KPMP Sumut yang diketuai Drs Awaluddini Sekretaris: Syafrul Daulay, Bendahara Dr M Taufik Harahap. Ketua Umum Markas Besar Mabes Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Ki Kusumo saat melantik kepengurusan Markas Daerah KPMP Sumut berharap, organisasi yang diisi kawula muda ini bisa berbuat untuk masa depan bangsa menuju arah yang lebih baik.

“Sebagai anak negeri, kita harus berbuat. Apalagi dalam kondisi saat ini, negara kita yang kaya dan agraris, masih dihujani sejumlah masalah,” kata Ki Kusumo juga dikenal sebagai paranormal, aktor, sekaligus produser film itu.

Sementara Ketua KPMP Sumut Awaluddin mengungkapkan, diangkatnya tema diskriminasi dan penegakan hukum dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari solusi dalam menindaklanjuti akumulasi kekecewaan anak bangsa saat ini.
“KPMP ingin mencari solusi dalam menghadapi carut marutnya persoalan di negeri ini. Apalagi korupsi juga cenderung sudah dianggap sebagai budaya,” kata Awaluddin.(ade)

Pengurus Markas Daerah KPMP Sumut Dilantik

MEDAN- Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) selama sembilan bulan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dinilai sebagai pembodohan terhadap rakyat. Pasalnya, bantuan yang diberikan tersebut hanya bersifat instan dan sementara.

“Masyarakat tidak pernah diberdayakan oleh pemerintah. Selama ini masyarakat hanya diberi bantuan tanpa diberi keterampilan. Ini pembodohan namanya,” kata Direktur Utama Bank Sumut Gus Irawan dalam seminar bertajuk “Diskriminasi Penegakan Hukum, Korupsi, Demokrasi dan Masa Depan Bangsa” yang digelar Markas Daerah Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Sumut di Hotel Emeral Garden, kemarin. Gus Irawan juga menegaskan, jika pemerintah benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, harusnya rakyat dibekali dengan kerampilan sehingga mereka mampu membuka usaha atau berwirausaha. “Jangan jadikan rakyat kita ini bermental karyawan, tapi harus dibina menjadi wirausahawan,” tegas Gus Irawan lagi.

Kegiatan seminar ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Markas Daerah KPMP Sumut yang diketuai Drs Awaluddini Sekretaris: Syafrul Daulay, Bendahara Dr M Taufik Harahap. Ketua Umum Markas Besar Mabes Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Ki Kusumo saat melantik kepengurusan Markas Daerah KPMP Sumut berharap, organisasi yang diisi kawula muda ini bisa berbuat untuk masa depan bangsa menuju arah yang lebih baik.

“Sebagai anak negeri, kita harus berbuat. Apalagi dalam kondisi saat ini, negara kita yang kaya dan agraris, masih dihujani sejumlah masalah,” kata Ki Kusumo juga dikenal sebagai paranormal, aktor, sekaligus produser film itu.

Sementara Ketua KPMP Sumut Awaluddin mengungkapkan, diangkatnya tema diskriminasi dan penegakan hukum dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari solusi dalam menindaklanjuti akumulasi kekecewaan anak bangsa saat ini.
“KPMP ingin mencari solusi dalam menghadapi carut marutnya persoalan di negeri ini. Apalagi korupsi juga cenderung sudah dianggap sebagai budaya,” kata Awaluddin.(ade)