26 C
Medan
Friday, May 3, 2024

Honorer K2 Tetap Harus Tes CPNS

Ribuan pekerja honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta. Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).–FOTO: IMAM HUSEIN/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harapan guru honorer kategori 2 (K2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) makin terbuka lebar tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan memprioritaskan rekrutmen CPNS untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Terbuka kemungkinan untuk memprioritaskan K2 sebagai CPNS meskipun tetap harus lewat tes.

Menteri PANRB Asman Abnur menuturkan, mereka sedang mendata lagi honorer K2 bekerjasama dengan Kemendikbud. Lantaran dari laporan yang masuk, ada honorer K2 yang semestinya sudah diangkat tapi ternyata digantikan oleh orang lain. Termasuk pula menginventarisasi terlebih dahulu tenaga honorer K2 yang belum diangkat itu masih mengajar di sekolah atau tidak.

”Baru kita putuskan setelah nanti data konkritnya nanti kita dapat. Kita tidak bisa bicara dulu ke kebijakannya. Tapi saya fokus dulu ke data,” ujar Asman usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (14/3).

Pada penerimaan CPNS tahun lalu, KemenPAN RB punya kebijakan untuk memprioritaskan warga dari lulusan cumlaude dan warga Papua untuk menjadi PNS di kementerian dan lembaga. Khusus untuk warga Papua itu tidak menggunakan penilaian passing grade tapi kita pakai sistem ranking. ”Nah kita berharap nanti anak-anak papua yang bisa masuk-masuk ke PNS tentu kita latih dengan model baru,” kata Asman.

Apakah juga bakal ada prioritas CPNS bagi guru honorer K2? Asman menyebutkan bahwa penrimaan CPNS itu memang harus sesuai dengan syarat atau aturan khusus. ”Seseorang yang mau jadi CPNS itukan tetap harus tes ya. Kita tetap melakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan PP nomor 11/2017,” tegas dia.

Tahun ini, penerimaan CPNS memang akan diprioritaskan untuk tenaga guru dan kesehatan. Jumlah kuota untuk masing-masing kementerian tersebut masih dihitung. Termasuk untuk melihat jumlah kekurangan guru berstatus PNS dan honorer.

”Berapa guru PNSnya berapa guru honorernya nah tentu yang punya data Kemendikbud.

Kami berharap dalam waktu dekat Mendikbud memberikan data kepada kami, Menpan,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi II DPR pada Senin (12/3), Kemenpan RB mengungkapkan data bahwa direncanakan rekrutmen CPNS itu setelah pelaksanaan Pilkada. Jadi pendaftaran dan tes kemungkinan pada Juli. Ditargetkan rekrutmen CPNS itu akan dilakukan di 76 kementerian lembaga, 34 propinsi, dan 380 kabupaten/kota.

Rekrutmen tersebut juga mempertimbangkan 215.376 pegawai yang pensiun tahun ini. Terdiri atas 28.632 pegawai pusat dan 186.744 pegawai pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menyebutkan bahwa mereka masih meneliti data tenaga honorer K-2 tersebut. pendataan diprioritaskan untuk daerah yang dipastikan kehilangan data pegawai dengan alasan yang masuk akal. Seperti data hilang karena banjir. (jun/jpg)

Ribuan pekerja honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta. Para guru honorer yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air itu meminta kepada Pemerintah untuk mengangkat status mereka dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).–FOTO: IMAM HUSEIN/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harapan guru honorer kategori 2 (K2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) makin terbuka lebar tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan memprioritaskan rekrutmen CPNS untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Terbuka kemungkinan untuk memprioritaskan K2 sebagai CPNS meskipun tetap harus lewat tes.

Menteri PANRB Asman Abnur menuturkan, mereka sedang mendata lagi honorer K2 bekerjasama dengan Kemendikbud. Lantaran dari laporan yang masuk, ada honorer K2 yang semestinya sudah diangkat tapi ternyata digantikan oleh orang lain. Termasuk pula menginventarisasi terlebih dahulu tenaga honorer K2 yang belum diangkat itu masih mengajar di sekolah atau tidak.

”Baru kita putuskan setelah nanti data konkritnya nanti kita dapat. Kita tidak bisa bicara dulu ke kebijakannya. Tapi saya fokus dulu ke data,” ujar Asman usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (14/3).

Pada penerimaan CPNS tahun lalu, KemenPAN RB punya kebijakan untuk memprioritaskan warga dari lulusan cumlaude dan warga Papua untuk menjadi PNS di kementerian dan lembaga. Khusus untuk warga Papua itu tidak menggunakan penilaian passing grade tapi kita pakai sistem ranking. ”Nah kita berharap nanti anak-anak papua yang bisa masuk-masuk ke PNS tentu kita latih dengan model baru,” kata Asman.

Apakah juga bakal ada prioritas CPNS bagi guru honorer K2? Asman menyebutkan bahwa penrimaan CPNS itu memang harus sesuai dengan syarat atau aturan khusus. ”Seseorang yang mau jadi CPNS itukan tetap harus tes ya. Kita tetap melakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan PP nomor 11/2017,” tegas dia.

Tahun ini, penerimaan CPNS memang akan diprioritaskan untuk tenaga guru dan kesehatan. Jumlah kuota untuk masing-masing kementerian tersebut masih dihitung. Termasuk untuk melihat jumlah kekurangan guru berstatus PNS dan honorer.

”Berapa guru PNSnya berapa guru honorernya nah tentu yang punya data Kemendikbud.

Kami berharap dalam waktu dekat Mendikbud memberikan data kepada kami, Menpan,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi II DPR pada Senin (12/3), Kemenpan RB mengungkapkan data bahwa direncanakan rekrutmen CPNS itu setelah pelaksanaan Pilkada. Jadi pendaftaran dan tes kemungkinan pada Juli. Ditargetkan rekrutmen CPNS itu akan dilakukan di 76 kementerian lembaga, 34 propinsi, dan 380 kabupaten/kota.

Rekrutmen tersebut juga mempertimbangkan 215.376 pegawai yang pensiun tahun ini. Terdiri atas 28.632 pegawai pusat dan 186.744 pegawai pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menyebutkan bahwa mereka masih meneliti data tenaga honorer K-2 tersebut. pendataan diprioritaskan untuk daerah yang dipastikan kehilangan data pegawai dengan alasan yang masuk akal. Seperti data hilang karena banjir. (jun/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/