Di tengah klaim keberhasilan penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50, persoalan harga tiket masuk masih menjadi catatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagi sebagian masyarakat, PRSU sebagai pameran pembangunan semestinya lebih mengedepankan fungsi pelayanan publik daripada aspek komersial.
Sejak dibuka pada 3 Juli 2026, PRSU memang dipadati pengunjung. Berbagai paviliun kabupaten/kota, stan instansi pemerintah, pameran UMKM, pertunjukan budaya, konser musik hingga wahana permainan menjadi magnet yang menarik ribuan masyarakat.
Namun, tingginya antusiasme pengunjung tidak serta-merta menghapus kritik mengenai harga tiket masuk yang sejak awal penyelenggaraan menjadi perbincangan publik. Warga menilai biaya untuk menikmati pameran pembangunan tersebut masih cukup memberatkan, terutama bagi keluarga yang datang bersama anak-anak.
Biaya yang dikeluarkan pengunjung tidak hanya berhenti pada tiket masuk. Mereka juga harus menanggung ongkos transportasi, parkir, konsumsi, hingga biaya berbagai wahana permainan yang sebagian besar dikenakan tarif tambahan. Akumulasi pengeluaran tersebut membuat biaya rekreasi ke PRSU menjadi cukup besar.
Padahal, sebagai agenda tahunan yang membawa misi pembangunan daerah, PRSU diharapkan dapat menjadi ruang publik yang lebih inklusif dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung, menegaskan harga tiket telah disesuaikan dengan fasilitas yang diterima pengunjung.
“Kita memang berupaya menghadirkan PRSU dengan harga tiket masuk yang seimbang dengan apa yang diperoleh masyarakat selama berada di lokasi. Pengunjung tidak hanya melihat pameran pembangunan tetapi juga mendapatkan pengalaman berisi edukasi, layanan publik dan hiburan, sekaligus bertemu serta mendukung UMKM Sumut agar terus tumbuh,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Poppy, PRSU tahun ini juga menjadi wadah promosi bagi ratusan pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Produk kuliner, kerajinan, fesyen hingga ekonomi kreatif dipamerkan sebagai upaya memperluas pasar bagi pelaku usaha lokal.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai keberhasilan PRSU tidak cukup diukur dari ramainya pengunjung maupun banyaknya hiburan yang disajikan. Sebagai pameran pembangunan, indikator keberhasilan juga harus mencakup tingkat aksesibilitas masyarakat serta manfaat ekonomi yang dirasakan peserta pameran, khususnya pelaku UMKM.
Di sisi lain, tidak sedikit pengunjung yang mengaku puas dengan pengalaman selama berada di PRSU.”Saya masuk bayar harga tiketnya Rp35 ribu, sepadanlah dengan apa yang ada di lokasi pameran. Kita bisa menjelajahi berbagai pameran pembangunan dari 33 kabupaten/kota, ada wahana permainan dan edukasi, produk UMKM-nya bagus dan ada bazar kuliner juga,” kata Rohma, warga Jalan Sisingamangaraja Medan.
Hal senada disampaikan Rini S, warga Binjai. Menurutnya, banyak aktivitas yang dapat dinikmati selama berada di PRSU, mulai dari pertunjukan budaya, spot foto hingga program pengumpulan stempel di setiap paviliun yang dapat ditukar dengan hadiah.
Meski mendapat apresiasi dari sebagian pengunjung, evaluasi terhadap penyelenggaraan PRSU dinilai tetap perlu dilakukan. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan tingginya jumlah pengunjung sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga mendengar aspirasi masyarakat mengenai harga tiket, kenyamanan fasilitas, hingga efektivitas PRSU dalam mendorong pertumbuhan UMKM.
Jika ingin terus menjadi ikon pembangunan Sumatera Utara, pengunjung berharap PRSU dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kualitas penyelenggaraan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Sebab, pameran pembangunan sejatinya bukan sekadar menghadirkan hiburan, melainkan memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan daerah. (san/ila)
