ANTRE: Warga mengantre membeli sembako di salah satu pasar di Kota Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang momentum Bulan Suci Ramadan 1438 Hijriyah yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei, pemerintah mempersiapkan langkah antisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok melalui pemantauan dan operasi pasar. Kehadiran Satuan Tugas (Satgas) pengendali yang dikomandoi Kepolisian, dinilai akan mampu menghempang perilaku spekulan yang menaikkan harga secara signifikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga mengatakan, Pemprov telah menggelar rapat koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama industri keuangan, Bulog dan kabupaten/kota. Rakor ini sekaligus menjadi momentum rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada 12 Mei lalu di Parapat, Simalungun.
“Jadi di rakor itu sudah diformulasi, analisis kebutuhan pokok kita menyambut bulan Ramadan, untuk Sumut insyaAllah dipastikan cukup,” ujar Hasban kepada wartawan, Senin (15/5).
Untuk pola distribusinya sendiri kata Sekda, juga sudah diantisipasi agar tetap berjalan lancar. Apalagi katanya, ada semangat yang dibangun Kapolri saat ini, bahwa Kepolisian membentuk Satgas memantau pola distribusi. Sehingga jika ada yang tidak berjalan semestinya, akan dilakukan operasi pasar sebagai satu upaya mengendalikan harga.
“Apabila ada pola pendistribusian tidak merata, misalnya dari kabupaten yang surplus ke kabupaten yang defisit (stok), tetap dilakukan operasi pasar walaupun tentatif. Karena kan yang penting bagi masyarakat adalah ketersediaan barang kebutuhan dan harganya terjangkau,” sebutnya.
Sementara soal harga bahan pokok yang seringkali mengalami kenaikan menjelang dan pada hari besar keagamaan, Hasban meyakini pemerintah melalui koordinasi dengan Bulog akan melakukan penyanggahan apabila stok mencukupi kebutuhan dan pola penyaluran terjamin. “InsyaAllah nanti, karena biasanya Ramadan itu ada semangat selalu naik, mungkin naiknya pun sedikit. Kalau nanti agak signifikan, tentu tidak laku, karena akan ada yang menjual lebih murah,” jelasnya.
Sedangkan soal kemungkinan terburuk, di mana harga seringkali melonjak yang diduga disebabkan ulah spekulan, Hasban menyakinkan bahwa pemerintah dengan kepolisian, bisa melakukan pembinaan kepada para pelaku dagang, agar kenaikan tidak signifikan. Sehingga walaupun tidak menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), namun akan ada batas kenaikan yang akan ditetapkan melalui persentase.
“Sekarang inikan sudah ada satgas yang akan memantau harga, dan stok. Mereka (kepolisian) kan dari dulu ada polisi, intelijen perekonomiannya. Jadi sekarang ini, dimanfaatkan bersinergi dengan Pemprov Sumut di dalamnya (satgas),” pungkasnya.
Untuk kendali harga ini, Anggota Komisi B DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan, pemerintah perlu berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok atau sembako. Operasi pasar hingga tingkat kecamatan bahkan kelurahan dinilai perlu dilakukan agar kendali tersebut mencapai hingga ke masyarakat.
“Operasi pasar itu masih solusi. Sehingga pemerintah dan Bulog harus berperan aktif. Sebab BI sudah mengisyaratkan akan ada fluktuasi harga. Sehingga jika tidak ada intervensi pemerintah, ini bisa bahaya,” sebutnya.
Selain itu dirinya juga mengimbau kepada para distributor agar tidak mencoba melakukan penimbunan bahan sembako untuk menaikkan harga. Sebab tindakan tersebut kini menjadi perhatian utama dan akan ada sanksi pidana,” pungkasnya.
