Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun 6 ribu rumah prasejahtera. Pembangunan rumah prasejahtera tersebut berkat kerjasama Pemprov Sumut dengan Kodam I Bukit Barisan, yang rencananya akan dimulai pembangunanya pada 2012 mendatangn Saat ini, pemerintah sedang merinci dengan jelas biaya pembangunan rumah tersebut, yang rencananya akan dialokasikan dari APBD 2012.
Bagaimana tanggapan Dosen Ekonomi Unimed, Muhammad Ishak menanggapi rencana pembangunan rumah untuk masyarakat prasejahtera tersebut? Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Sumut Pos, Juli Ramadhani Rambe.
Apa tanggapan Anda terkait rencana pembangunan rumah masyarakat prasejahtera?
Kalau menurut saya, masih terlihat timpang. Di satu sisi bagus untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi kalau dari saya sendiri, ini bukan untuk meningkatkan, tetapi merupakan faktor konsumtif, bukan produktif. Atau dengan kata lain, akan menambah biaya keluar dari masyarakat tersebut.
Maksudnya?
Rumah merupakan kredit konsumtif, jadi bila rumah yang dibangun akan diberikan secara cuma-cuma tidak masalah, tapi bila harus dibayar, walau dengan cicilan yang rendah, tetap saja harus menambah biaya pengeluaran mereka. Karena itu, saya bilang dari hal ini terjadi ketimpangan.
Maksudnya, bila untuk kesejahteraan, masyarakat tetap harus membayar. Walaupun masyarakat tersebut tidak memiliki rumah secara pribadi, tapi mereka masih tetap tinggal di rumah, walau harus menyewa. Sedangkan untuk bidang produktif, dunia usaha misalnya belum tersentuh oleh pemerintah. Padahal dunia usaha ini sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, di bawah ancaman krisis global dunia produktif yang paling membantu nantinya.
Bagaimana dengan alokasi dana dari APBD untuk pmbangunan rumah tersebut?
Pengambilan dana dari APBD tidak masalah, karena saat pengajuan dana ini pasti sudah dipikirkan akan dibawa kemana dan untuk apa. Jadi, tidak akan menggangu dari program-program pemerintah Sumatera Utara.
Bagaimana dengan kendala kedepannya?
Tidak ada hal yang berjalan tanpa ada kendala. Pasti ada masalah, baik besar atau kecil. Kalau menurut saya, masalah yang akan dihadapi saat pembangunan rumah ini adalah penyaluran rumah ini. Seperti rumah prumnas (perumahan nasional), awalnya untuk masyarakat prasejahtera, tapi ke depannya malah bukan untuk komunitas masyarakat prasejahtera.
Apa ada kendala yang lain?
Ya, dalam pemberian rumah ini, pemerintah harus memperhatikan siap konsumennya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini akan menjadi pengeluaran masyarakat, jadi jangan sampai masyarakat terbebani yang akhirnya menunggak pembayaran, karena yang rugi pemerintah. Maksudnya begini, bila seorang masyarakat prasejahtera diberikan rumah dalam bentuk cicilan, maka secara tidak langsung akan menambah biaya pengeluaran mereka. Sehingga menggerus konsumsi masyarakat, maksudnya untuk menutupi kebutuhan cicilan rumahnya, dia harus mencari tambahan penghasilan.
Jadi bagaimana saran Anda?
Pemerintah harus berhati-hati dalam pemberian rumah ini, karena rumah merupakan kebutuhan, jadi nantinya akan terjadi ketimpangan data untuk pemberian rumah. Pembangunan rumah ini menurut saya akan menelan biaya hingga puluhah triliun, jadi kalau bisa berandai, bila dana tersebut dapat disalurkan untuk mengembangkan dunia usaha, jadi pasti lebih baik untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.(*)
