Sufmi Dasco Ahmad, yang membacakan surat pengunduran diri Setnov menilai tindakan politikus Golkar itu mundur dari jabatan sudah lebih dari cukup daripada sanksi MKD.
“Sanksi mau lebih apa? Sementara semua kehendaki diberikan sanksi paling berat mundur dari jabatannya. Dia undur diri, mau apalagi, dipenjara?” kata Dasco usai rapat MKD, Rabu (16/12) malam.
Ditanya apakah Novanto juga akan meminta maaf kepada publik, Dasco menyarankan ditanya langsung sama Novanto. Sebab, informasi yang dia terima, pengunduran diri tersebut dibuat mantan Bendara Umum DPP Partai Golkar itu secara terburu-buru.
“Tadi dia buat terburu (surat mundurnya, Red), habis ini, tanyakan saja (sama Novanto),” ujarnya.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra juga menyebutkan bahwa surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada dirinya oleh Novanto, setelah dihubungi sekitar pukul 19.45 Wib, Rabu malam, sebelum MKD memutuskan perkara skandal Papa Minta Saham.
“Dihubungi 20.00 kurang 15 menit, ada hal penting, berkait pengen mengundurkan diri. Makanya bertemu, surat diserahkan langsung oleh Pak Setnov, di lobbi di atas. Saya diminta untuk ketemu, dimana? Kalau di ruangan nggak mau dan dibilang pengunduran diri, maka saya mau,” jelasnya.
Nah, saat JPNN (grup Sumut Pos) akan naik ke lantai III gedung Nusantara III, tempat Setnov berkantor, tiba-tiba dicegat oleh Pamdal DPR yang berjaga di depan lift akses menuju ruangan kerja politikus Partai Golkar itu.
“Maaf Mas, lantai III disterilkan sampai sidang MKD selesai. Pimpinan juga tidak ada,” kata seorang Pamdal, yang tidak disebutkan namanya, Rabu (16/12) malam.
Hal ini berbeda dari biasanya. Terutama pada sidang MKD, pengamanan di Nusantara III tidak pernah menutup akses ke lantai III tempat para pimpinan berkantor.
Saat ditanya kembali apakah lantai III disterilkan atau sedang dibereskan karena ada kabar pengunduran diri Setnov, Pamdal tersebut mengaku tidak tahu apa-apa. “Wah, maaf. Saya tidak tahu kalau itu,” tukasnya.
Dari informasi yang dihimpun selama persidangan, pemberian sanksi sedang merupakan pilihan sebagian besar anggota MKD karena itu langkah yang cepat ‘menghukum’ Setnov. Jabatan ketua DPR dapat langsung dicopot dari Setnov apabila MKD memutuskan untuk memberikan sanksi sedang.
“Kami memutuskan pelanggaran sedang. Langsung dipindahkan dari AKD (alat kelengkapan dewan), dicopot dari pimpinan DPR dan tidak perlu minta persetujuan paripurna,” ujar Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut dia, pemberian sanksi berat memperlama pemberian hukuman bagi Setya Novanto. Sebab, MKD perlu membentuk panel apabila Setya Novanto dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Panel ini nantinya akan bekerja selama 90 hari ke depan.
Tak hanya itu, hasil kerja panel nantinya juga akan dibawa ke paripurna. Politikus PDIP ini berpendapat nantinya posisi bersalah Setya bisa hilang di rapat paripurna.
“Putusan panel jadi bias. Panel bisa memutuskan tidak terbukti,” katanya.
