Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Tiga pekerja mengganti baut rel kereta api yang rusak di Stasiun Besar Medan, Selasa (16/8/2014). Tahun ini, Kemenhub akan membangun 231 km jalur rel baru di Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun 2015 ini, Kementerian Perhubungan RI akan mulai membangun 231 kilometer jalur rel kereta api baru di Sumatera Utara. Pembangunan jalur rel KA ini direncanakan akan selesai pada tahun 2017.
Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Hermanto Dwiatmoko bersama rombongan Kementerian Perhubungan RI, Imran, Popik dan Hendy, mengungkapkan tersebut saat beraudiensi ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (16/3) petang.
Rencana pembangunan jalur kereta api baru sepanjang 231 KMJR (Kilometer Jalur Rel) tersebut antara lain, jalur ganda kereta api Medan- Bandara Kualanamu sepanjang 32 KMJR, jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung sepanjang 30 KMJR, jalur Binjai-Stabat-Besitang sepanjang 85 KMJR –jalur ini merupakan pembangunan jalur yang sudah ada namun tidak aktif–, kemudian Jalur Medan-Gabion sepanjang 4 KMJR, dan jalur Rantau Prapat-Kota Pinang sepanjang 80 KMJR.
Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI Hermanto Dwiatmoko berharap pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan lahan di lokasi pembangunan. Pelaksanaan pengadan tanah dimulai tahun 2015, dan ditargetkan selesai tahun 2017.
“Diperlukan bantuan penuh para Gubernur dan jajarannya untuk mendorong suksesnya pengadaan tanah,” ujarnya.
Terkait permasalah lahan dan perizinan Gubsu langsung memerintahkan Kepala SKPD yang mendampinginya untuk langsung berkomunikasi dengan tim Kemenhub dalam penyelesainya. “Tolong Pak Biro Pemerintahan untuk berkoordinasi terkait pembebasan lahan,” tegasnya.
Selain membahas pembangunan rel KA di Sumut, rombongan Dirjen juga memberikan masukan tentang perlunya memasang pintu perlintasan kereta api di jalan jalan raya yang dilintasi KA, untuk menjaga keselamatan jalan raya. Anggaran pembangunan sudah dipersiapkan pihak Kemenhub. Akan tetapi juga diperlukan petugas penjaga pintu perlintasan.
“Untuk penjaga perlintasan diharapkan bantuan pemerintah daerah, karena belum ada,” ujarnya.
