Beberapa kendaraan melintas dibawah papan reklame di Jalan Balai Kota Medan, Kamis (16/3) Papan Reklame yang berada di zona larangan belum juga ditertibkan sampai sekarang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Interpelasi kepada Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin perihal kesemrawutan papan reklame di Kota Medan kian memanas. Nyatanya, tak semua anggota dewan menolak hak interpelasi. Hal ini menyebabkan DPRD jadi terbelah dua.
Faktanya, dukungan interpelasi muncul dari partai-partai pendukung Pasangan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution saat Pilkada Kota Medan 2015. Penolakan justru datang dari fraksi-fraksi yang berseberangan saat Pilkada, seperti Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Gerindra dam Fraksi Partai Hanura. Praktis, kondisi ini membuat DPRD Medan terbelah.
Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Ahmad Arif sebagai penggagas dan pengusul hak interpelasi mengatakan, dukungan hak bertanya ini datang dari anggota DPRD Medan dan fraksi-fraksi yang mendukung Edlin-Akhyar, merupakan komitmen berpolitik untuk rakyat. “Interpelasi yang kami usulkan itu untuk menjaga beliau (Eldin). Supaya jangan sampai semakin terpuruk dengan permainan-permainan ini,” katanya kepada Sumut Pos, Jumat (17/3).
Arif yang saat pencalonan Pilkada menduduki jabatan Ketua DPD PAN Medan dan Ketua FPAN DPRD Medan, turut menandatangani dukungan kepada pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution. “Kami (pedukung) merasa bertanggungjawab untuk menjaga beliau (Eldin) untuk rakyat,” katanya.
Arif menduga penolakan interpelasi dari fraksi-fraksi yang berseberangan merupakan langkah politik agar Edlin semakin terpuruk dan tidak populer. “Kita menduga, penolakan itu supaya Eldin semakin terpuruk dan tidak populer. Mungkin sengaja agar Eldin dibenci rakyat,” katanya.
Menurutnya, hak bertanya kepada wali kota bukanlah usulan yang luar biasa dan menakutkan. Bahkan sampai ke pemakzulan menurut Arif, terlampau jauh arahnya.
“Saya heran saja, kenapa dulu kawan-kawan keras kali soal reklame ini. Tapi sekarang saya menduga sengaja melemahkan posisi wali kota kita,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Medan, Irsal Fikri menegaskan interpelasi bergulir sebagai upaya perbaikan Kota Medan dengan slogan ‘Medan Rumah Kita’, sebagaimana visi dan misi Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. “Medan bukan rumah bilboard, bukan rumah pengusaha dan penguasa. Interpelasi ini hanya untuk meminta penjelasan dari wali kota mengenai kebijakanya untuk mewujudkan ‘Medan Rumah Kita’,” katanya.
