Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani akses penghubung warga di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang ambruk sejak 2024 dan hingga kini belum diperbaiki.
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur alternatif berisiko tinggi.
“Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipaksa menanggung risiko karena pembiaran yang terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, kerusakan jembatan yang merupakan akses vital warga telah berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Sejak jembatan ambruk, warga terpaksa mencari jalur alternatif, termasuk melintasi pipa PDAM yang berada di atas aliran sungai.
Kondisi tersebut menjadi sorotan publik setelah video sejumlah siswa yang berjalan di atas pipa tersebut viral di media sosial. Dalam video itu terlihat para pelajar harus menjaga keseimbangan saat melintas tanpa pengaman yang memadai.
Menurut Defri, waktu dua tahun sejak ambruknya jembatan merupakan periode yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang bersifat mendesak. Ia menilai, keterlambatan penanganan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja dan koordinasi antarinstansi terkait.
“Ini bukan persoalan baru. Sudah cukup waktu bagi pemerintah untuk bertindak. Jangan sampai kebutuhan mendesak masyarakat diabaikan,” katanya.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang diduga menjadi hambatan adalah status kepemilikan lahan yang berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga tidak dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan, terlebih jika menyangkut keselamatan masyarakat. “Kalau memang terkendala status aset, Pemko harus segera mencari solusi alternatif. Bisa berupa pembangunan sementara atau skema kerja sama dengan pihak terkait,” ujarnya.
Defri juga mendorong agar Pemko Medan meningkatkan koordinasi dengan KAI guna mempercepat proses penyelesaian. Ia berharap pihak KAI dapat bersikap kooperatif dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses yang aman bagi masyarakat.
“KAI diharapkan dapat mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak mempersulit proses yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran dinas terkait, unit pelaksana teknis (UPT), serta aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan laporan yang objektif dan transparan kepada Wali Kota Medan.
Menurutnya, laporan yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jangan sampai wali kota hanya menerima laporan yang tidak utuh. Semua pihak harus memastikan informasi yang disampaikan sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, warga setempat mengaku khawatir dengan kondisi yang ada. Salah seorang warga, Dina (62), mengatakan jembatan yang ambruk merupakan akses utama yang menghubungkan aktivitas masyarakat, termasuk untuk ke sekolah, bekerja, dan kebutuhan sehari-hari.
“Anak-anak setiap hari lewat situ. Kalau hujan, makin berbahaya karena licin. Kami sangat khawatir, tapi belum ada perbaikan sampai sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian warga terpaksa memilih jalur berbahaya tersebut karena alternatif lain membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dan akses yang tidak mudah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak segera ditangani. DPRD Sumut pun berharap Pemko Medan dapat segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi, baik melalui solusi jangka pendek maupun pembangunan permanen.
Perbaikan akses tersebut dinilai tidak hanya penting untuk kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga untuk menjamin keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jalur berisiko.
DPRD menegaskan bahwa penanganan infrastruktur dasar seperti ini harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Rico Waas Langsung Tinjau
Menindaklanjuti aksi anak-anak sekolah yang nekat melintasi pipa PDAM saat pergi dan pulang sekolah, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, langsung meninjau lokasi yang beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Jumat (17/6/2026). “Tadi sudah saya tinjau langsung ke lokasi. Secepatnya kita tindaklanjuti agar ada solusi terhadap sekitar,” ucap Rico saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Rico mengatakan, minggu depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI guna mengetahui status lahan tersebut. “Jadi itu eks jalur layang kereta api dan merupakan aset PT KAI. Makanya kita koordinasi dulu ke mereka, apakah lahan itu masih dimanfaatkan oleh PT KAI. Jika tidak digunakan, setelah itu baru kita cari solusi untuk warga sekitar,” ujarnya.
Sembari menunggu koordinasi, Rico menyebut sudah meminta pihak PDAM untuk memasang besi pengaman di atas pipa agar lebih aman dan tidak dilintasi lagi. “Kalau kemarin itu kan kita lihat sangat berbahaya jika dilintasi, apalagi anak-anak. Makanya kita suruh pasang besi tambahan biar jangan dilintasi lagi sembari menunggu hasil koordinasi dengan PT KAI,” katanya.
Politisi NasDem ini mengakui bahwa di lokasi emang ada jembatan penyeberangan.“Dulu saat saya masih bersekolah di SMAN 2 Medan, di situ memang ada jembatan untuk dilalui warga agar bisa lebih cepat ke Kampung Baru. Pastinya ini menjadi perhatian kita dan segera mencari solusi agar warga sekitar tidak kesulitan,” pungkasnya. (map/ila)
