MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerimaan siswa baru di Kota Medan diduga kembali diwarnai praktik kotor berupa uang pelicin agar siswa bisa diterima di sekolah yang dituju. Tidak tanggung-tanggung, permainan kotor ini bahkan diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemko Medan.
“Selain turun ke sekolah-sekolah, kita juga menerima langsung laporan dari masyarakat soal dugaan permainan ini. Bahkan yang membuat kita miris, para kepala sekolah maupun pejabat di sekolah tidak malu mengatakan kalau urusan siswa baru tahun ini dikendalikan langsung oleh pejabat tersebut. Ada istilah harus ada rekomendasi,” ujar Pemerhati Pendidikan Kota Medan H Idrus Djunaidi SH kepada wartawan, Minggu (17/7).
Jika kondisi itu benar, lanjut Idrus, tentulah sangat berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Kota Medan. Pasalnya hanya orang-orang yang berduit dan memiliki kedekatan dengan para pejabat yang bisa bersekolah. Sedangkan siswa pintar kemungkinan besar akan tersisih hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.
“Ini menyangkut masa depan anak bangsa. Dugaan-dugaan kecurangan ini tentunya harus ditindaklanjuti. Dalam hal ini tentu DPRD Medan harus menjalankan fungsi pengawasannya untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita. Bila perlu bentuk Pansus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” tegas Idrus.
Dibeberkan Idrus, dugaan adanya permainan dalam penerimaan siswa baru tahun ini memang cukup terbuka. Apalagi sistem penerimaan siswa baru tidak secara terbuka diterima publik. Seharusnya pihak sekolah mengumumkan hasil seleksi NEM dan ujian siswa bersangkutan.
“Pertanyaannya, siapa yang tahu kalau siswa yang diterima itu NEM dan hasil ujiannya bagus kalau tidak diumumkan. Ini harus dibuka selebar-lebarnya biar siswa maupun orangtuanya mengetahuinya. DPRD Medan harus menelusuri ini,” ujarnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerimaan siswa baru di Kota Medan diduga kembali diwarnai praktik kotor berupa uang pelicin agar siswa bisa diterima di sekolah yang dituju. Tidak tanggung-tanggung, permainan kotor ini bahkan diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemko Medan.
“Selain turun ke sekolah-sekolah, kita juga menerima langsung laporan dari masyarakat soal dugaan permainan ini. Bahkan yang membuat kita miris, para kepala sekolah maupun pejabat di sekolah tidak malu mengatakan kalau urusan siswa baru tahun ini dikendalikan langsung oleh pejabat tersebut. Ada istilah harus ada rekomendasi,” ujar Pemerhati Pendidikan Kota Medan H Idrus Djunaidi SH kepada wartawan, Minggu (17/7).
Jika kondisi itu benar, lanjut Idrus, tentulah sangat berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Kota Medan. Pasalnya hanya orang-orang yang berduit dan memiliki kedekatan dengan para pejabat yang bisa bersekolah. Sedangkan siswa pintar kemungkinan besar akan tersisih hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.
“Ini menyangkut masa depan anak bangsa. Dugaan-dugaan kecurangan ini tentunya harus ditindaklanjuti. Dalam hal ini tentu DPRD Medan harus menjalankan fungsi pengawasannya untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita. Bila perlu bentuk Pansus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” tegas Idrus.
Dibeberkan Idrus, dugaan adanya permainan dalam penerimaan siswa baru tahun ini memang cukup terbuka. Apalagi sistem penerimaan siswa baru tidak secara terbuka diterima publik. Seharusnya pihak sekolah mengumumkan hasil seleksi NEM dan ujian siswa bersangkutan.
“Pertanyaannya, siapa yang tahu kalau siswa yang diterima itu NEM dan hasil ujiannya bagus kalau tidak diumumkan. Ini harus dibuka selebar-lebarnya biar siswa maupun orangtuanya mengetahuinya. DPRD Medan harus menelusuri ini,” ujarnya.
