“Untuk dana prioritas dari APBN saja terdapat dua kelurahan di Medan yang masuk pada program Kotaku, yakni Nelayan Indah dan Sicanang Belawan. Intinya kita masuk antara 30 kota prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia. Disamping juga ada dana-dana lain dari program Kotaku,” katanya.
Dari 42 kelurahan sebelumnya telah diturunkan lagi menjadi 21 prioritas kelurahan yang bakal mendapat penanganan permukiman kumuh ini. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi 11 kelurahan prioritas di Indonesia, dan terakhir diturunkan lagi menjadi 3 kelurahan. “Jadi daftar-daftar itu sudah keluar, disamping memakai program bersumber dari APBD,” katanya.
Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muhammad Yusuf sebelumnya mengungkapkan, Pemko belum serius dalam hal pemerataan infrastruktur di kawasan Medan Utara. Salah satunya disebut dia, masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah berbasis Islami seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs). “Padahal di Medan Utara itu masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun menjadi MTs. Hanya saja Pemko belum menjadikan itu prioritas dalam alokasi anggaran belanja di setiap APBD,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, tidak hanya itu, banyak wacana dan program pembangunan di kawasan Medan Utara yang sebatas di atas kertas. Namun untuk realisasinya sangat jauh dari ekspektasi. Dirinya mengaku tidak mengetahui apa alasan Pemko sehingga acapkali program-program itu gagal terlaksana.
“Seperti halnya pembangunan Islamic Centre yang tiap tahun dianggarkan namun tak kunjung dibangun. Malahan urusan pembebasan lahan saja tak rampung-rampung sampai sekarang. Belum lagi pembangunan rumah sakit tipe C di daerah Labuhan, yang tidak kunjung ada progres memuaskan. Jadi sejauh ini kita patut sayangkan komitmen Pemko dalam hal pemerataan pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya. (prn)
“Untuk dana prioritas dari APBN saja terdapat dua kelurahan di Medan yang masuk pada program Kotaku, yakni Nelayan Indah dan Sicanang Belawan. Intinya kita masuk antara 30 kota prioritas penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia. Disamping juga ada dana-dana lain dari program Kotaku,” katanya.
Dari 42 kelurahan sebelumnya telah diturunkan lagi menjadi 21 prioritas kelurahan yang bakal mendapat penanganan permukiman kumuh ini. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi 11 kelurahan prioritas di Indonesia, dan terakhir diturunkan lagi menjadi 3 kelurahan. “Jadi daftar-daftar itu sudah keluar, disamping memakai program bersumber dari APBD,” katanya.
Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muhammad Yusuf sebelumnya mengungkapkan, Pemko belum serius dalam hal pemerataan infrastruktur di kawasan Medan Utara. Salah satunya disebut dia, masih minimnya pembangunan sarana dan prasarana sekolah berbasis Islami seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs). “Padahal di Medan Utara itu masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun menjadi MTs. Hanya saja Pemko belum menjadikan itu prioritas dalam alokasi anggaran belanja di setiap APBD,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, tidak hanya itu, banyak wacana dan program pembangunan di kawasan Medan Utara yang sebatas di atas kertas. Namun untuk realisasinya sangat jauh dari ekspektasi. Dirinya mengaku tidak mengetahui apa alasan Pemko sehingga acapkali program-program itu gagal terlaksana.
“Seperti halnya pembangunan Islamic Centre yang tiap tahun dianggarkan namun tak kunjung dibangun. Malahan urusan pembebasan lahan saja tak rampung-rampung sampai sekarang. Belum lagi pembangunan rumah sakit tipe C di daerah Labuhan, yang tidak kunjung ada progres memuaskan. Jadi sejauh ini kita patut sayangkan komitmen Pemko dalam hal pemerataan pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya. (prn)
