MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat investor pembangunan jalan tol dalam Kota Medan, yakni PT CMNP, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT SMJ yang tergabung dalam konsorsium, pada waktu dekat ini akan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sekaitan kapan dimulainya peletakan batu pertama atau ground breaking atas proyek prestisius tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Armansyah Effendy Pohan mengungkapkan, selain masih dalam pematangan studi kelaikan (feasibility study/FS), pihak konsorsium hingga kini juga masih melakukan proses perhitungan investasi tersebut.
“Berapa jumlah totalnya, kemudian investasinya balik berapa lama, semua lagi dihitung Dalam waktu dekat ini, bulan ini juga akan dilaporkan ke bapak gubernur, Pemko Medan, dan semua pihak terkait,” katanya kepada wartawan di Medan, Selasa (18/2).
Menurutnya, jika FS tersebut tidak bisa selesai dilakukan Februari ini sesuai jadwal, maka kemungkinan untuk ground breaking akan ditunda. “Diusahakan ground breakingnya dalam waktu dekat. Karena dari Kementerian PUPR kita ada high level meeting untuk menjawab kapan ini, tetapi dalam tahun ini tetap dilaksanakan dalam program mereka.
Otomatis memang ada perubahan jadwal, karena ini kan cerita basic desain dan FS, maka cerita teknis. Untuk perubahan jadwal ini, saya tidak bisa tentukan kapan. Tunggu mereka menyampaikannya ke kita kapan,” ucap Pohan.
Hanya saja ia memastikan bahwa program ini akan tetap jalan dan bisa digunakan warga Sumut di 2023 mendatang. Pihak konsorsium sendiri juga hingga kini telah meminta data peta tanah kepada Pemko Medan untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang akan melewati jalur tol dalam kota pertama di Sumut tersebut.
“Hingga sejauh ini masih FS, tapi mereka sudah meminta kepada Pemko Medan data peta tanah. Karena pajak bumi bangunan kan sudah sama Pemko Medan. Sudah pakai drone juga mereka memetakannya,” ucapnya.
Pohan belum dapat menyebutkan secara rinci rute-rute (titik-titik) yang akan dilewati jalur tol dalam kota tersebut. “Itu nanti ada masanya. Konsorsium nanti yang menjelaskan kepada Pemprovsu dan Pemko Medan serta kita semua,” paparnya.
Pihaknya memastikan bahwa diminimalisir rute-rute tersebut sedikit menggusur lahan masyarakat. Atas dasar itulah pentingnya data peta tanah tersebut diminta. “Dia kan ada tiga seksi. Untuk seksi I dari Helvetia – Titi Kuning sepanjang 14,28 km itu kayaknya tidak banyak melakukan penggusuran, karena kemungkinan tiangnya akan ada di median jalan,” katanya.
Begitupun untuk seksi III yakni Titi Kuning-Amplas sepanjang 4,25 km. Jalur ini juga diprediksi tidak sampai menggusur banyak rumah warga karena hanya memakan media jalan. Sementara jalur yang menarik ialah pada jalur seksi II yakni Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,84 km.
“Ini yang nantinya melewati Sungai Deli. Mungkin di sini ada proses penggusuran tersebut. Ini nanti yang akan kita hitung lagi. Nanti konsorsium yang menyampaikan mana saja yang harus digusur,” kata dia.
Penggusuran yang dimaksud di sini kata dia adalah penggusuran yang jika lahan tersebut memang milik masyarakat. “Tapi kalau itu bukan lahan miliknya, punya pemerintah maka tidak penggusuran. Nanti kita carikan solusinya untuk hal tersebut,” ungkapnya.
Proyek ini, kata Pohan, murni dibiayai investor termasuk soal ganti rugi lahan bila diperlukan. Adapun nilai investasi atas rencana pembangunan yang digagas Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah pada 2019 ini, sekitar Rp7 triliun. (prn/ila)
