Lahan Islamic Centre Tuntas Tahun Ini

SUMUTPOS.CO – Pembangunan Islamic Centre di kawasan Medan Labuhan sepertinya menemukan titik terang. Pemko Medan menggaransi pada tahun ini juga persoalan pembebasan tanah masyarakat akan rampung, sehingga di 2018 pembangunan bisa segera dilakukan.

“Dua hari yang lalu saya ke sana melihat pembangunannya. Saat negosiasi dengan masyarakat, mereka sudah deal (setuju) dengan harga appraisal yang ditawarkan. Mudah-mudahan tahun ini pembebasan lahan bisa dilakukan, dan kami bayarkan ganti ruginya kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Samporno Pohan dalam rapat pembahasan RAPBD 2018 dengan Komisi D DPRD Medan, Senin (18/12).

Karena itu, pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pelebaran jalan atau akses menuju Islamic Centre di APBD 2018. Menurut Samporno, detail engineering desain (DED) juga sudah selesai dilakukan oleh perencana konsultan. “Mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun akses ke situ. Karena selama ini (akses) itu tidak ada. Jadi sekarang sudah final dengan masyarakat soal harga,” terangnya.

Adapun biaya untuk pembebasan jalan itu, lanjujtnya, sekitar Rp16 miliar. Kemudian di satu sisi, sejauh ini pembebasan lahan yang berhasil dilakukan sekitar 22 hektar lebih. “Kalau semuanya kita bebaskan anggarannya hampir Rp26 miliar. Tapikan sangat sulit itu dilakukan, karena banyak kali masyarakat yang mengklaim itu tanah miliknya. Setelah diputuskan lahan yang ada dan dibebaskan cukup untuk membangun Islamic Centre. Karena saat kami studi banding ke kota-kota yang sudah membangun itu, 15 hektar pun cukup,” katanya di hadapan pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong.

Pada kesempatan itu juga terungkap mengenai relokasi pedagang Pasar Aksara. Samporno menyebut, pihaknya akan berupaya melakukan pembebasan lahan, mengurus dokumen AMDAL dan izin mendirikan bangunan (IMB). “Untuk lokasinya di Jalan Mesjid Desa Medan Estate. Dana fisik sudah dimohonkan Pak Wali ke Kementrian Perdagangan sebesar Rp110 miliar. Namun belum ada penetapan harga dari tim appraisal,” katanya.

SUMUTPOS.CO – Pembangunan Islamic Centre di kawasan Medan Labuhan sepertinya menemukan titik terang. Pemko Medan menggaransi pada tahun ini juga persoalan pembebasan tanah masyarakat akan rampung, sehingga di 2018 pembangunan bisa segera dilakukan.

“Dua hari yang lalu saya ke sana melihat pembangunannya. Saat negosiasi dengan masyarakat, mereka sudah deal (setuju) dengan harga appraisal yang ditawarkan. Mudah-mudahan tahun ini pembebasan lahan bisa dilakukan, dan kami bayarkan ganti ruginya kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) Kota Medan, Samporno Pohan dalam rapat pembahasan RAPBD 2018 dengan Komisi D DPRD Medan, Senin (18/12).

Karena itu, pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pelebaran jalan atau akses menuju Islamic Centre di APBD 2018. Menurut Samporno, detail engineering desain (DED) juga sudah selesai dilakukan oleh perencana konsultan. “Mudah-mudahan tahun depan bisa dibangun akses ke situ. Karena selama ini (akses) itu tidak ada. Jadi sekarang sudah final dengan masyarakat soal harga,” terangnya.

Adapun biaya untuk pembebasan jalan itu, lanjujtnya, sekitar Rp16 miliar. Kemudian di satu sisi, sejauh ini pembebasan lahan yang berhasil dilakukan sekitar 22 hektar lebih. “Kalau semuanya kita bebaskan anggarannya hampir Rp26 miliar. Tapikan sangat sulit itu dilakukan, karena banyak kali masyarakat yang mengklaim itu tanah miliknya. Setelah diputuskan lahan yang ada dan dibebaskan cukup untuk membangun Islamic Centre. Karena saat kami studi banding ke kota-kota yang sudah membangun itu, 15 hektar pun cukup,” katanya di hadapan pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong.

Pada kesempatan itu juga terungkap mengenai relokasi pedagang Pasar Aksara. Samporno menyebut, pihaknya akan berupaya melakukan pembebasan lahan, mengurus dokumen AMDAL dan izin mendirikan bangunan (IMB). “Untuk lokasinya di Jalan Mesjid Desa Medan Estate. Dana fisik sudah dimohonkan Pak Wali ke Kementrian Perdagangan sebesar Rp110 miliar. Namun belum ada penetapan harga dari tim appraisal,” katanya.