Izin atas lokasi tersebut pun, kata dia, telah dikeluarkan dan disetujui Bupati Deliserdang. Ditambah lagi Pemko sudah ajukan permohonan, pada lahan tersebut agar dimasukkan dalam wilayah Kota Medan ke Gubernur Sumut. “Mudah-mudahan hari ini keluar keputusan dari pak gubernur. Dalam usulan kita memang ada meminta, mulai dari Pasar Aksara ke arah Jalan Pancing yang terputus di wilayah Deliserdang untuk dimasukkan ke Kota Medan saja. Pak gubernur pun menilai supaya cepat pembangunan pasar itu, maka didahulukanlah,” terangnya.
Pasar Aksara sendiri belum diketahui Pemko mau dijadikan apa. “Setahu saya karena 2018 ada pekerjaan fly over, lokasi itu kena dampak pembangunan. Beberapa meter akan terkena imbas dan tak mungkin dibangun lagi pasarnya,” katanya.
Turut hadir Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi, anggota komisi lain seperti Landen Marbun, Ilhamsyah, Daniel Pinem, Paul MA Simanjuntak, dan Maruli Tua Tarigan. Salman sebelumnya menanyakan ihwal kelangsungan nasib pedagang Aksara. Selanjutnya sejauh mana upaya Pemko memperjuangkan aspirasi dan nasib kaum pedagang, atas relokasi sebagai pengganti pasar mereka yang telah terbakar.
Dinas Perkim-PR juga ada mengalokasikan anggaran secara gelondongan untuk rehab gedung pemerintah. Termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yang diprediksi rampung pada 2018. Disamping itu ada program menjadikan Kecamatan Johor sebagai percontohan kawasan permukiman di Kota Medan, serta alokasi khusus buat penambahan ruang terbuka hijau sebesar Rp19 M.
“Saya setuju dengan program perluasan RTH ini, namun kalau bisa dapat dikembangkan di wilayah Medan Utara juga karena mengingat ketersediaan masih luas di sana,” imbuh Landen Marbun. (prn/ila)
Izin atas lokasi tersebut pun, kata dia, telah dikeluarkan dan disetujui Bupati Deliserdang. Ditambah lagi Pemko sudah ajukan permohonan, pada lahan tersebut agar dimasukkan dalam wilayah Kota Medan ke Gubernur Sumut. “Mudah-mudahan hari ini keluar keputusan dari pak gubernur. Dalam usulan kita memang ada meminta, mulai dari Pasar Aksara ke arah Jalan Pancing yang terputus di wilayah Deliserdang untuk dimasukkan ke Kota Medan saja. Pak gubernur pun menilai supaya cepat pembangunan pasar itu, maka didahulukanlah,” terangnya.
Pasar Aksara sendiri belum diketahui Pemko mau dijadikan apa. “Setahu saya karena 2018 ada pekerjaan fly over, lokasi itu kena dampak pembangunan. Beberapa meter akan terkena imbas dan tak mungkin dibangun lagi pasarnya,” katanya.
Turut hadir Sekretaris Komisi D DPRD Medan Salman Alfarisi, anggota komisi lain seperti Landen Marbun, Ilhamsyah, Daniel Pinem, Paul MA Simanjuntak, dan Maruli Tua Tarigan. Salman sebelumnya menanyakan ihwal kelangsungan nasib pedagang Aksara. Selanjutnya sejauh mana upaya Pemko memperjuangkan aspirasi dan nasib kaum pedagang, atas relokasi sebagai pengganti pasar mereka yang telah terbakar.
Dinas Perkim-PR juga ada mengalokasikan anggaran secara gelondongan untuk rehab gedung pemerintah. Termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yang diprediksi rampung pada 2018. Disamping itu ada program menjadikan Kecamatan Johor sebagai percontohan kawasan permukiman di Kota Medan, serta alokasi khusus buat penambahan ruang terbuka hijau sebesar Rp19 M.
“Saya setuju dengan program perluasan RTH ini, namun kalau bisa dapat dikembangkan di wilayah Medan Utara juga karena mengingat ketersediaan masih luas di sana,” imbuh Landen Marbun. (prn/ila)
