MEDAN-Pemerintah kabupaten dan kota dinilai kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan HIV/AIDS, karena di sejumlah daerah tidak terdapat klinik voluntary conseling and testing (VCT) di rumah sakit pemerintah.
Maneger Global Fund, Andi Ilham Lubis mengatakan, saat ini dari jumlah kumulatif ditemukan sekitar 4.000 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumut tahun 2010. Berdasarkan estimasi 2009 jumlah ODHA sebanyak 7.075 orang. “Berarti lebih 50 persen yang sudah ditemukan dari laporan layanan klinik VCT,” ujar Andi, Rabu (18/5) lalu.
Dijelaskan Andi, kasus tersebut banyak terdapat di Medan dikarenakan adanya rumah sakit tipe A dan jumlah klinik VCT. Saat ini ada 23 klinik VCT yang aktif seperti di Medan, Deli Serdang, Binjai, Sergei, Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Karo, Labura, Labuhan Batu, Tapsel, Tobasa, Taput dan Gunung Sitoli. Namun, 17 kab/kota lagi belum memiliki klinik VCT.
“Seperti pasien yang mengalami sesak nafas atau TB diperiksa dokter tapi tidak bisa menentukan diagnosa positif atau negatif pasien mengalami HIV/AIDS,” kata Andi.
Padahal, sambungnya, sudah dilakukan pelatihan petugas untuk HIV/AIDS. Tetapi belum ada pembinaan layanan terhadap kab/kota. “Perlu dukungan APBD seperti untuk ATK, sarung tangan, reagan masker dan tabung darah. Pemkab kurang memberikan perhatian terhadap penanggulangan HIV/AIDS di daerah,” sebut Andi.
Berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2010 di Indonesia, sambung Andi, paling tidak ada sekitar 400.000 orang yang harus dikonseling di Indonesia. Andai, di Sumut ada 40.000 sementara pelayanan hanya didukung Global Fund dan tidak ada dana bantuan lain di daerah program HIV tidak akan jalan. Sementara dari angka 7.075 ODHA mobilitas faktor risikonya tinggi karena pekerjaannya wanita tuna susila (WTS).
“Makanya harus aktif ke lapangan mencari dan menemukan kasus ke kelompok risiko tinggi dan melakukan penyuluhan. Agar yang terkena tidak menularkan pada orang lain, hal ini juga merupakan tugas bersama untuk mengatasi dan pencegahan HIV/AIDS,” pungkasnya. (mag-7)
