Wacana pengaturan rokok elektronik atau vape dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya menuai kritikan.
Ketua APVI DPW Sumbagut, Algus Effendy, mengkritik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dinilai mengabaikan keberadaan pelaku usaha sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung jika kebijakan pelarangan total diberlakukan.
Menurutnya, APVI memiliki informasi dan pengalaman langsung mengenai kondisi industri, mekanisme pengawasan, hingga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, namun tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi tersebut.
Sejak vape dinyatakan legal di Indonesia dan APVI terbentuk di Sumatera Utara, Algus menegaskan pihaknya belum pernah sekalipun memperoleh undangan untuk membahas regulasi yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha mereka.
“Belum pernah sekalipun, saya bisa menjamin, kita belum mendapatkan undangan tersebut,” ujar Algus kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai pola penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan minimnya ruang dialog antara pemerintah dan pihak terdampak. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak tergesa-gesa menetapkan larangan tanpa mendengarkan penjelasan serta masukan dari pelaku usaha terlebih dahulu.”Kita ngerasa kayak anak tiri,” ungkapnya.
Algus membandingkan situasi di daerah dengan pemerintah pusat. Di tingkat pusat, kata dia, asosiasi pada awalnya juga jarang dilirik saat regulasi dibahas, tetapi seiring waktu pembuat kebijakan mulai membuka komunikasi karena membutuhkan masukan dari asosiasi. Sebaliknya, di Sumatera Utara jalur komunikasi itu belum pernah terbangun meski APVI sudah bertahun-tahun berkiprah.
Karena itu, Algus berharap DPRD Sumut tidak hanya mengundang pihak-pihak yang mendukung pelarangan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pandangan secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Kita didengarkan, kita juga mendengarkan. Itu kan take and give,” jelasnya.
Algus menilai bahwa pelarangan total bukan sekadar mengancam keberlangsungan usaha, melainkan juga berpotensi memutus mata pencaharian banyak orang mulai dari pekerja, tenaga sales, distributor, pemilik stok, hingga pelaku usaha yang menggantungkan penghidupan dari industri vape.
Di Kota Medan saja, Algus menyebut jumlah toko vape mencapai sekitar 200 toko, termasuk cabang-cabangnya, dengan masing-masing toko mempekerjakan minimal satu karyawan. Angka tersebut belum menghitung tenaga sales, distributor, pemilik stok, dan pihak lain dalam rantai perdagangan vape, maupun usaha vape yang tumbuh di berbagai daerah lain di Sumatera Utara.
Menurut Algus, dampak keresahan bahkan sudah dirasakan sebelum aturan benar-benar berlaku. Sejumlah toko mulai mengalami penurunan omzet dengan tingkat yang berbeda-beda karena konsumen merasa takut membeli produk vape.
Selain itu, ia menilai pelarangan total berpotensi membuat sebagian konsumen yang sebelumnya beralih dari rokok konvensional ke vape justru kembali mengisap rokok konvensional.
Menanggapi isu vape sebagai pintu masuk peredaran narkotika, Algus meminta aparat penegak hukum tidak sekadar menyusun kebijakan berdasarkan asumsi, melainkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap toko-toko vape legal di Sumatera Utara apabila terdapat dugaan penyalahgunaan.
Ia bahkan menantang kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai untuk memeriksa langsung toko vape di Sumut jika memang ada indikasi penyalahgunaan produk.”Apabila ada kedapatan liquid-nya mengandung narkoba, kita siap untuk larangan total,” tegasnya.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan, Algus meminta urgensi pelarangan menyeluruh dipertimbangkan kembali dan penindakan difokuskan kepada pihak yang terbukti melanggar, bukan membebankan akibatnya kepada seluruh pelaku usaha yang berupaya patuh.
Ia mengklaim seluruh liquid yang dijual di toko anggota APVI telah menggunakan pita cukai. Setiap toko juga menerapkan aturan internal, seperti syarat usia pembeli minimal 21 tahun, larangan masuk bagi anak di bawah umur serta pelajar berseragam sekolah, dan larangan menjual liquid tanpa pita cukai. Langkah tersebut merupakan bentuk disiplin pelaku usaha sekaligus dukungan terhadap pengawasan pemerintah.
APVI menegaskan tidak keberatan jika pemerintah memperketat pengawasan perdagangan vape, termasuk lewat perizinan khusus. Algus juga menyatakan pihaknya menghormati aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan akan mematuhi ketentuan pemerintah, termasuk menghormati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) apabila telah melalui pertimbangan berbagai aspek.
Ia kembali menekankan bahwa pelaku usaha siap diatur selama diberi ruang komunikasi sebelum keputusan diambil. “Kita siap untuk diberi aturan, tapi tolong kasih kita ruang,” pungkas Algus.
DPRD: Belum Final
Menanggapi dinamika yang berkembang, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menegaskan bahwa pembahasan revisi Perda masih berlangsung dan belum ada keputusan final apakah penggunaan serta peredaran vape akan dilarang secara menyeluruh, dibatasi, atau diatur lewat pengendalian.
“Belum terdapat keputusan final DPRD mengenai bentuk pengaturan, termasuk apakah nantinya akan dilakukan pelarangan secara menyeluruh, pembatasan, atau pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan vape,” ujar Darma, Kamis (19/11/2026).
Darma menjelaskan, wacana pengaturan vape muncul untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya khususnya melindungi generasi muda akibat kekhawatiran perangkat rokok elektronik disalahgunakan untuk zat terlarang. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan vape biasa tidak disamakan dengan penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika.
“Kami tidak ingin membentuk regulasi hanya berdasarkan kekhawatiran atau asumsi. Setiap norma yang dimasukkan harus mempunyai alasan, dasar ilmiah, dan landasan hukum yang jelas,” tegasnya.
Bapemperda, lanjut Darma, memastikan setiap perubahan substansi dalam Ranperda ditopang kajian ilmiah dan dokumen akademik meliputi aspek kesehatan dan risiko penggunaan vape, potensi penyalahgunaan untuk zat terlarang, data pengguna, dampak sosial-ekonomi (jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja terdampak, nilai perputaran ekonomi, potensi kehilangan pendapatan, dan rantai distribusi), serta landasan yuridis kewenangan daerah.
Data resmi dari BNN Provinsi Sumut, Polda Sumut, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait juga diperlukan mencakup jumlah kasus penyalahgunaan vape untuk narkotika, jenis zat, kelompok pengguna, hingga wilayah kejadian serta pelibatan pemangku kepentingan mulai dari pengusaha, distributor, pedagang, komunitas pengguna, akademisi, praktisi hukum, hingga aparat penegak hukum.
“Kami perlu membedakan secara tegas antara pengguna vape biasa dengan pihak yang menyalahgunakan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak boleh menggeneralisasi seluruh pengguna vape sebagai penyalahguna narkotika,” jelasnya.
Darma juga menyoroti perbedaan kewenangan pemerintah provinsi dalam melakukan pengendalian dan pengamanan rokok elektronik dengan kewenangan menetapkan larangan menyeluruh. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya Pasal 461, pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di tingkat daerah sesuai kebijakan pusat serta kondisi dan kebutuhan daerah.
“Bapemperda perlu mengkaji secara mendalam apakah pengaturan larangan secara menyeluruh memiliki dasar delegasi dan kewenangan yang memadai atau justru perlu dirumuskan dalam bentuk pengendalian dan pembatasan,” ungkapnya.
Harmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi diperlukan agar Perda tidak memicu persoalan hukum maupun ketidakpastian bagi warga dan pelaku usaha.
Ia memaparkan sejumlah alternatif pengaturan selain larangan total, seperti pembatasan penggunaan di lingkungan tertentu, larangan di kawasan pendidikan dan fasilitas kesehatan, pengawasan distribusi dan penjualan (termasuk larangan penjualan kepada anak), pengawasan kandungan dan keamanan produk, serta pencegahan penyalahgunaan vape untuk narkotika.
Apabila nantinya terdapat pembatasan atau pelarangan kegiatan tertentu, Bapemperda menilai perlu dipertimbangkan masa transisi, pembinaan UMKM terdampak, dan penyesuaian usaha, sedangkan soal kemungkinan kompensasi harus mempertimbangkan dasar hukum, kemampuan keuangan daerah, dan mekanisme penganggaran.
“Prinsipnya, kebijakan perlindungan masyarakat harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat dan kepastian berusaha,” kata Darma.
Ia memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan bila revisi Perda disahkan melalui rapat kerja dengan pemprov, laporan perangkat daerah terkait, dan evaluasi efektivitas kebijakan. “Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ditetapkan benar-benar mampu mencapai tujuan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya. (san/ila)

