“Yang terpenting dalam membangun suatu pusat kawasan ekonomi adalah infrastruktur energi. Sebab, pembangunan tersebut kalau tidak ada energinya percuma saja. Maka dari itu, ini juga harus dipikirkan dan dibangun lebih dulu. Infrastruktur energi tersebut seperti pembangkit tenaga listrik,” cetusnya.
Lebih lanjut Ario mengatakan, terkait desakan DPRD Deliserdang kepada Pemkab untuk ikut ambil bagian dari rencana itu, tentunya harus dilakukan. Sebab, kalau rencana ini terwujud maka manfaat yang dirasakan pemkab sangat besar. Namun demikian, dalam rencana tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Dengan adanya pusat ekonomi di Deliserdang, maka otomatis harga tanah di sana akan naik. Kemudian, terbukanya banyak lapangan pekerjaan dan PAD bertambah. Tapi, masalahnya apakah APBD Pemkab Deliserdang mencukupi. Sebab, sudah tidak eranya ‘saham kosong’ atau hanya janji-janji saja tanpa ada bantuan modal,” papar Ario.
Disinggung soal barter retribusi dari hasil pembangunan bandara dan kemudian dijadikan saham pemkab, Ario menilai itu tidak bisa dilakukan.
“Pihak Angkasa Pura II saat ini tengah membutuhkan modal yang sangat besar. Terkecuali, pemkab memiliki lahan di sana yang cukup luas lalu dibuat sebagai penyertaan modal, maka kemungkinan bisa. Namun, pertanyaannya apakah lahan yang mau dibangun airport city tersebut milik pemkab? Jadi, pada intinya kembali lagi tidak mungkin ‘saham kosong’,” pungkasnya. (ris)
“Yang terpenting dalam membangun suatu pusat kawasan ekonomi adalah infrastruktur energi. Sebab, pembangunan tersebut kalau tidak ada energinya percuma saja. Maka dari itu, ini juga harus dipikirkan dan dibangun lebih dulu. Infrastruktur energi tersebut seperti pembangkit tenaga listrik,” cetusnya.
Lebih lanjut Ario mengatakan, terkait desakan DPRD Deliserdang kepada Pemkab untuk ikut ambil bagian dari rencana itu, tentunya harus dilakukan. Sebab, kalau rencana ini terwujud maka manfaat yang dirasakan pemkab sangat besar. Namun demikian, dalam rencana tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Dengan adanya pusat ekonomi di Deliserdang, maka otomatis harga tanah di sana akan naik. Kemudian, terbukanya banyak lapangan pekerjaan dan PAD bertambah. Tapi, masalahnya apakah APBD Pemkab Deliserdang mencukupi. Sebab, sudah tidak eranya ‘saham kosong’ atau hanya janji-janji saja tanpa ada bantuan modal,” papar Ario.
Disinggung soal barter retribusi dari hasil pembangunan bandara dan kemudian dijadikan saham pemkab, Ario menilai itu tidak bisa dilakukan.
“Pihak Angkasa Pura II saat ini tengah membutuhkan modal yang sangat besar. Terkecuali, pemkab memiliki lahan di sana yang cukup luas lalu dibuat sebagai penyertaan modal, maka kemungkinan bisa. Namun, pertanyaannya apakah lahan yang mau dibangun airport city tersebut milik pemkab? Jadi, pada intinya kembali lagi tidak mungkin ‘saham kosong’,” pungkasnya. (ris)
