25.6 C
Medan
Monday, May 6, 2024

DPRD & Bupati Desak Pusat Bangun Jalur Sejajar Medan-Berastagi

SEPAKAT: Ketua DPRD Sumut  Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan berdiskusi tentang pembangunan jalan sejajar Berastagi-Sibolangit-Tuntungan-Medan, di DPRD Sumut, Jumat (21/2). Mereka sepakat mendesak Menteri PUPR mengalokasikan anggaran. prans hasibuan/sumut pos
SEPAKAT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan berdiskusi tentang pembangunan jalan sejajar Berastagi-Sibolangit-Tuntungan-Medan, di DPRD Sumut, Jumat (21/2). Mereka sepakat mendesak Menteri PUPR mengalokasikan anggaran.
prans hasibuan/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemacetan di jalur utama Medan-Berastagi semakin parah. Karenanya, DPRD Sumut, DPRD Karo, dan Pemkab Karo sepakat menemui Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) guna mendesak pengalokasian anggaran pembangunan jalur sejajar Berastagi – Sibolangit – Tuntungan – Medan.

Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan di ruang kerja ketua dewan, Jumat (21/2). “Dari laporan ketua Komisi D DPRD Sumut kepada pimpinan dewan, telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sumut Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumut, Bupati Karo, Bupati Deliserdang, dan DPRD Karo pada awal Maret ini, guna membahas rencana pembangunan jalur sejajar tersebut,” kata Baskami.

Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, Komisi D bersama sejumlah instansi terkait akan melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan jalan sejajar dan kemudian menemui menteri PUPR di Jakarta, untuk mengusulkan pengalokasian anggaran supaya ditampung di APBN 2021 atau di P-APBN 2020.

“Jadi, kita di lembaga legislatif sangat mendukung rencana membuka jalur sejajar tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat, mengigat jalan utama Medan – Berastagi saat ini sudah tidak mampu lagi menampung arus kendaraan, sehingga kerap menimbulkan kemacetan yang sangat parah,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Berkolaborasi

Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, mengharapkan adanya kolaborasi antara DPRD Sumut, Pemkab Karo, DPRD Karo, Pemprovsu, dan BBPJN Wilayah I Sumut untuk memperjuangkan pembangunan jalan sejajar ini ke pemerintah pusat. “Usulan pembangunan jalan sejajar ini sangat mendesak, untuk mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi yang semakin hari semakin parah dan meresahkan masyarakat, sehingga besar harapan pemkab dan DPRD Karo, agar DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut ikut mendukungnya,” ujar Terkelin.

Menurut dia, berkas-berkas usulan pembangunan jalan sejajar ini telah disampaikan ke Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maupun DPRD Sumut, hendaknya bisa disahuti agar terketuk hati pemerintah pusat merealisasikan rencana jalan negara itu sebagai solusi tercepat mengatasi kemacetan. “Dari hasil survey kita ke lapangan, jalur sejajar Berastagi – Sibolangit – Tuntungan-Medan ini panjangnya mencapai 55,8 Km, persis sejajar dengan jalur utama Medan-Berastagi dan sangat strategis sebagai jalur akses ke Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional,” katanya.

Kondisi jalan saat ini, imbuh bupati, sepanjang 55,8 Km telah dibuka dan sebagian sudah diaspal beton dari simpang Tuntungan – Sibolangit dan bisa tembus ke Bumi Perkemahan Pramuka Bandarbaru. Akan tetapi belum tersambung dari Sibolangit ke Berastagi (masih jalan tanah) yang panjangnya lebih kurang 6 Km, karena berada dalam kawasan hutan.

Untuk menindaklanjuti, Pemkab Karo sangat berharap adanya dukungan dari DPRD Sumut, agar Dinas BMBK Sumut terus melanjutkan studi pembangunan jalan sejajar dari Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit menuju Berastagi, agar akses jalan itu bisa segera mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi.

Selain itu, sambung dia, untuk pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan sepanjang 6 Km tersebut, diharapkan dapat segera disetujui sehingga jalur sejajar bisa segera dibangun dan dimulai pada 2021. Dengan begitu diharap lalu-lintas masyarakat dari 6 kabupaten (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Deliserdang dan sebagian Provinsi Aceh) bisa kembali lancar. (prn)

SEPAKAT: Ketua DPRD Sumut  Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan berdiskusi tentang pembangunan jalan sejajar Berastagi-Sibolangit-Tuntungan-Medan, di DPRD Sumut, Jumat (21/2). Mereka sepakat mendesak Menteri PUPR mengalokasikan anggaran. prans hasibuan/sumut pos
SEPAKAT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan berdiskusi tentang pembangunan jalan sejajar Berastagi-Sibolangit-Tuntungan-Medan, di DPRD Sumut, Jumat (21/2). Mereka sepakat mendesak Menteri PUPR mengalokasikan anggaran.
prans hasibuan/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemacetan di jalur utama Medan-Berastagi semakin parah. Karenanya, DPRD Sumut, DPRD Karo, dan Pemkab Karo sepakat menemui Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) guna mendesak pengalokasian anggaran pembangunan jalur sejajar Berastagi – Sibolangit – Tuntungan – Medan.

Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan di ruang kerja ketua dewan, Jumat (21/2). “Dari laporan ketua Komisi D DPRD Sumut kepada pimpinan dewan, telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pemprov Sumut Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Sumut, Bupati Karo, Bupati Deliserdang, dan DPRD Karo pada awal Maret ini, guna membahas rencana pembangunan jalur sejajar tersebut,” kata Baskami.

Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, Komisi D bersama sejumlah instansi terkait akan melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan jalan sejajar dan kemudian menemui menteri PUPR di Jakarta, untuk mengusulkan pengalokasian anggaran supaya ditampung di APBN 2021 atau di P-APBN 2020.

“Jadi, kita di lembaga legislatif sangat mendukung rencana membuka jalur sejajar tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat, mengigat jalan utama Medan – Berastagi saat ini sudah tidak mampu lagi menampung arus kendaraan, sehingga kerap menimbulkan kemacetan yang sangat parah,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Berkolaborasi

Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, mengharapkan adanya kolaborasi antara DPRD Sumut, Pemkab Karo, DPRD Karo, Pemprovsu, dan BBPJN Wilayah I Sumut untuk memperjuangkan pembangunan jalan sejajar ini ke pemerintah pusat. “Usulan pembangunan jalan sejajar ini sangat mendesak, untuk mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi yang semakin hari semakin parah dan meresahkan masyarakat, sehingga besar harapan pemkab dan DPRD Karo, agar DPRD Sumut bersama Pemprov Sumut ikut mendukungnya,” ujar Terkelin.

Menurut dia, berkas-berkas usulan pembangunan jalan sejajar ini telah disampaikan ke Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maupun DPRD Sumut, hendaknya bisa disahuti agar terketuk hati pemerintah pusat merealisasikan rencana jalan negara itu sebagai solusi tercepat mengatasi kemacetan. “Dari hasil survey kita ke lapangan, jalur sejajar Berastagi – Sibolangit – Tuntungan-Medan ini panjangnya mencapai 55,8 Km, persis sejajar dengan jalur utama Medan-Berastagi dan sangat strategis sebagai jalur akses ke Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional,” katanya.

Kondisi jalan saat ini, imbuh bupati, sepanjang 55,8 Km telah dibuka dan sebagian sudah diaspal beton dari simpang Tuntungan – Sibolangit dan bisa tembus ke Bumi Perkemahan Pramuka Bandarbaru. Akan tetapi belum tersambung dari Sibolangit ke Berastagi (masih jalan tanah) yang panjangnya lebih kurang 6 Km, karena berada dalam kawasan hutan.

Untuk menindaklanjuti, Pemkab Karo sangat berharap adanya dukungan dari DPRD Sumut, agar Dinas BMBK Sumut terus melanjutkan studi pembangunan jalan sejajar dari Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit menuju Berastagi, agar akses jalan itu bisa segera mengatasi kemacetan jalur utama Medan-Berastagi.

Selain itu, sambung dia, untuk pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan sepanjang 6 Km tersebut, diharapkan dapat segera disetujui sehingga jalur sejajar bisa segera dibangun dan dimulai pada 2021. Dengan begitu diharap lalu-lintas masyarakat dari 6 kabupaten (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Deliserdang dan sebagian Provinsi Aceh) bisa kembali lancar. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/