26.7 C
Medan
Wednesday, May 8, 2024

Tak Masuk Struktur DPD PDIP Sumut, Baskami Merasa Dihempang jadi Ketua DPRD Sumut

istimewa
Baskami Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai Konferda V PDIP Sumut, Sabtu (20/7), riak-riak ketidakpuasan dari kalangan internal partai mulai muncul. Sejumlah kader senior yang tak masuk dalam struktur kepengurusan mulai bersuara. Satu di antaranya, Baskami Ginting.

Nama kader senior partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru. Padahal sebelum konferda, namanya bahkan digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPD PDIP Sumut periode 2019-2024.

Seperti dikutip Sumut Pos dari situs medanbisnisdaily.com, Minggu (21/7), Baskami mengatakan, dari 23 nama pengurus baru yang terpilih, banyak di antaranya merupakan wajah baru yang belum cukup dikenal. Menurutnya, ini menandakan arah penguatan partai lima tahun ke depan tidak jelas. “Ini ‘kan bukan pengurus setingkat PAC (kecamatan), harusnya yang dipilih adalah orang-orang yang sudah dikenal, bukan seperti sekarang,” ungkap Baskami yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Sumut.

Kedua, di antara sosok pengurus terpilih, ada di antaranya orang-orang yang sudah “dibuang” di tingkat DPC (pengurus kabupaten/kota), tetapi justru dipakai di DPD. Hal ini dianggap kontroversial. Seakan-akan tidak ada figur kader yang lebih baik, sehingga “orang buangan” didudukkan di dalam struktur.

Ketiga, sejumlah bekas pengurus lama yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Sumut justru tidak dipakai. Tidak didudukkan menjadi pengurus. Seperti dirinya sendiri dan Ruben Tarigan yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. “Saya merasa disingkirkan. Kenapa kok orang yang terpilih lagi jadi anggota DPRD Sumut seperti saya dan Ruben Tarigan tidak diikutkan jadi pengurus,” tegas Baskami.

Lebih jauh, dia menyatakan bahwa penyingkiran dirinya dan Ruben dari struktur kepengurusan baru adalah untuk menghilangkan kesempatan mereka dipilih menjadi Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024.

Menanggapi ini, Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih yang dihubungi melalui sambungan telepon membantah pernyataan Baskami. Katanya, nama-nama baru yang belum cukup dikenal yang dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan adalah dalam rangka regenerasi. Soal adanya figur pengurus terbuang dari DPC tetapi kemudian dipakai di DPD, dijawabnya bahwa hal itu karena keterbatasan jumlah pengurus yang bisa dipilih. “Ini kan kapalnya kecil, terbatas jumlahnya yang bisa jadi pengurus. Kalau muat banyak pasti kita masukkan,” ujar Japorman yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut.

Tentang tuduhan menyingkirkan Baskami Ginting dan Ruben Tarigan dari kepengurusan sehingga menghilangkan kesempatan keduanya terpilih jadi Ketua DPRD Sumut 2019-2024, dibantahnya tegas. Sebagai kader partai, pengabdiannya ada di berbagai tempat. Tidak harus jadi pengurus DPD. Bisa di tempat lain, seperti lembaga legislatif. “Tidak ada hubungannya antara duduk sebagai pengurus DPD dengan kesempatan jadi Ketua DPRD, itu dua hal terpisah. Walau tak jadi pengurus, mereka masih bisa jadi Ketua DPRD. Keputusan ada di DPP, ada penilaian tersendiri untuk itu,” ungkap Japorman.

Dia membenarkan, ada ketentuan bahwa pengurus partai bakal terpilih jadi Ketua DPRD. Akan tetapi karena Sumatera Utara merupakan daerah berkwalifikasi “A”, ada penilaian lain tentang siapa yang bakal terpilih. “Semua 19 anggota DPRD Sumut terpilih, berkesempatan jadi Ketua DPRD Sumut,” paparnya.

Seperti diketahui, Japorman Saragih dan Soetarto kembali terpilih menjadi ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan tersebut dihasilkan pada Konferensi Daerah V PDIP Sumut yang dipimpin tiga pengurus DPP; Djarot Syaiful Hidayat, Trimedya Panjaitan dan Erico Sotarduga di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sabtu (20/7). Sebagai bendahara terpilih Meriahta Sitepu yang dikenal sebagai pengusaha pemilik RS Bandung dan juga caleg DPRD Sumut terpilih dari daerah pemilihan Binjai dan Langkat.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Erico Sotarduga mengungkapkan beberapa alasan mengapa Japorman Saragih dan Soetarto kembali dipecaya menjadi Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut. “Di PDI Perjuangan itu berlaku sistem reward dan punishment. Di Sumut, PDIP berhasil menang Pileg, Pilpres juga menang, ada juga kantor baru PDIP Sumut yang dibangun secara gotong royong,” katanya sesaat sebelum meninggalkan arena Konferda V PDIP Sumut, di Hotel Santika, Medan, Sabtu (20/7).

Menurutnya, sudah terlalu lama PDIP di DPRD Sumut tidak mendapat jatah ketua. Namun, di tangan Japorman dan Soetarto hal itu berhasil diraih. “Berdasarkan hasil rapat di DPP beberapa waktu lalu, akhirnya Ibu Ketua Umum Hj Megawati Soekarno Putri menetapkan Japorman, Soetarto dan Meriatha Sitepu menjadi ketua, sekretaris dan bendahara DPD Sumut,” paparnya.

“Sebenarnya tidak ada perubahan untuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara di DPD Sumut. Cuma hanya posisi bendahara yang berganti karena yang sebelumnya menjadi bupati dan Ketua DPC Batubara,” paparnya.(mbc/adz)

istimewa
Baskami Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai Konferda V PDIP Sumut, Sabtu (20/7), riak-riak ketidakpuasan dari kalangan internal partai mulai muncul. Sejumlah kader senior yang tak masuk dalam struktur kepengurusan mulai bersuara. Satu di antaranya, Baskami Ginting.

Nama kader senior partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih ini tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru. Padahal sebelum konferda, namanya bahkan digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua DPD PDIP Sumut periode 2019-2024.

Seperti dikutip Sumut Pos dari situs medanbisnisdaily.com, Minggu (21/7), Baskami mengatakan, dari 23 nama pengurus baru yang terpilih, banyak di antaranya merupakan wajah baru yang belum cukup dikenal. Menurutnya, ini menandakan arah penguatan partai lima tahun ke depan tidak jelas. “Ini ‘kan bukan pengurus setingkat PAC (kecamatan), harusnya yang dipilih adalah orang-orang yang sudah dikenal, bukan seperti sekarang,” ungkap Baskami yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Sumut.

Kedua, di antara sosok pengurus terpilih, ada di antaranya orang-orang yang sudah “dibuang” di tingkat DPC (pengurus kabupaten/kota), tetapi justru dipakai di DPD. Hal ini dianggap kontroversial. Seakan-akan tidak ada figur kader yang lebih baik, sehingga “orang buangan” didudukkan di dalam struktur.

Ketiga, sejumlah bekas pengurus lama yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Sumut justru tidak dipakai. Tidak didudukkan menjadi pengurus. Seperti dirinya sendiri dan Ruben Tarigan yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut. “Saya merasa disingkirkan. Kenapa kok orang yang terpilih lagi jadi anggota DPRD Sumut seperti saya dan Ruben Tarigan tidak diikutkan jadi pengurus,” tegas Baskami.

Lebih jauh, dia menyatakan bahwa penyingkiran dirinya dan Ruben dari struktur kepengurusan baru adalah untuk menghilangkan kesempatan mereka dipilih menjadi Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024.

Menanggapi ini, Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih yang dihubungi melalui sambungan telepon membantah pernyataan Baskami. Katanya, nama-nama baru yang belum cukup dikenal yang dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan adalah dalam rangka regenerasi. Soal adanya figur pengurus terbuang dari DPC tetapi kemudian dipakai di DPD, dijawabnya bahwa hal itu karena keterbatasan jumlah pengurus yang bisa dipilih. “Ini kan kapalnya kecil, terbatas jumlahnya yang bisa jadi pengurus. Kalau muat banyak pasti kita masukkan,” ujar Japorman yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut.

Tentang tuduhan menyingkirkan Baskami Ginting dan Ruben Tarigan dari kepengurusan sehingga menghilangkan kesempatan keduanya terpilih jadi Ketua DPRD Sumut 2019-2024, dibantahnya tegas. Sebagai kader partai, pengabdiannya ada di berbagai tempat. Tidak harus jadi pengurus DPD. Bisa di tempat lain, seperti lembaga legislatif. “Tidak ada hubungannya antara duduk sebagai pengurus DPD dengan kesempatan jadi Ketua DPRD, itu dua hal terpisah. Walau tak jadi pengurus, mereka masih bisa jadi Ketua DPRD. Keputusan ada di DPP, ada penilaian tersendiri untuk itu,” ungkap Japorman.

Dia membenarkan, ada ketentuan bahwa pengurus partai bakal terpilih jadi Ketua DPRD. Akan tetapi karena Sumatera Utara merupakan daerah berkwalifikasi “A”, ada penilaian lain tentang siapa yang bakal terpilih. “Semua 19 anggota DPRD Sumut terpilih, berkesempatan jadi Ketua DPRD Sumut,” paparnya.

Seperti diketahui, Japorman Saragih dan Soetarto kembali terpilih menjadi ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan tersebut dihasilkan pada Konferensi Daerah V PDIP Sumut yang dipimpin tiga pengurus DPP; Djarot Syaiful Hidayat, Trimedya Panjaitan dan Erico Sotarduga di Hotel Santika Dyandra, Medan, Sabtu (20/7). Sebagai bendahara terpilih Meriahta Sitepu yang dikenal sebagai pengusaha pemilik RS Bandung dan juga caleg DPRD Sumut terpilih dari daerah pemilihan Binjai dan Langkat.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Erico Sotarduga mengungkapkan beberapa alasan mengapa Japorman Saragih dan Soetarto kembali dipecaya menjadi Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Sumut. “Di PDI Perjuangan itu berlaku sistem reward dan punishment. Di Sumut, PDIP berhasil menang Pileg, Pilpres juga menang, ada juga kantor baru PDIP Sumut yang dibangun secara gotong royong,” katanya sesaat sebelum meninggalkan arena Konferda V PDIP Sumut, di Hotel Santika, Medan, Sabtu (20/7).

Menurutnya, sudah terlalu lama PDIP di DPRD Sumut tidak mendapat jatah ketua. Namun, di tangan Japorman dan Soetarto hal itu berhasil diraih. “Berdasarkan hasil rapat di DPP beberapa waktu lalu, akhirnya Ibu Ketua Umum Hj Megawati Soekarno Putri menetapkan Japorman, Soetarto dan Meriatha Sitepu menjadi ketua, sekretaris dan bendahara DPD Sumut,” paparnya.

“Sebenarnya tidak ada perubahan untuk posisi ketua, sekretaris dan bendahara di DPD Sumut. Cuma hanya posisi bendahara yang berganti karena yang sebelumnya menjadi bupati dan Ketua DPC Batubara,” paparnya.(mbc/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/