MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyiapkan anggaran senilai Rp39,8 miliar untuk program pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut. Dana itu, berasal dari APBD Sumut dan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen tahun 2022.
BERDASARKAN data diperoleh, anggaran Rp 39,8 miliar itu diperuntukkan dalam program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampakn
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ada sekitar 30 ribuan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat BLT ini. Dengan perincian, penyandang disabilitas 1.600 orang, lanjut usia kurang mampu 8.942 orang, tukang becak 5.280 orang, ojek online 8.580 orang, dan ojek pangkalan 6.270 orang.
“Untuk bansos, sedang kita godok peraturan gubernurnya. Rencananya, BLT ini kita memberikan kepada sekitar 30 ribuan masyarakat di Sumut terdiri dari penyandang disabilitas, lansia, Ojol, tukang becak,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait kepada wartawan, Jumat (21/10).
Menurut Naslindo, bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena imbas kenaikan harga BBM bersubsidi dan menekan dampak kenaikan inflasi di Sumut. “Kita juga memberikan tambahan bantuan untuk dua hal, bantuan sosial, bantuan subsidi dan penciptaan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Untuk penyaluran Bansos atau BLT itu, kata Naslindo, pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas PKH di masing-masing kabupaten/kota di Sumut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan tersebut. “Kita sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota dipimpin kepala dinas sosial. Jangan sampai tumpang tindih dengan yang didata petugas PKH di lapangan dan bantuannya bisa langsung ditransfer oleh Bank Sumut mulai Oktober, November, dan Desember,” ungkapnya.
Naslindo menyebutkan, kemungkinan besar BLT itu akan disalurkan dalam waktu dekat ini. “Pelaksanaannya mungkin akhir November. Karena, kita perlu mendata,” tuturnya.
Selain itu, kata Naslindo, Pemprov Sumut juga akan menyalurkan subsidi tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). “Kita minta kabupaten/kota melakukan itu, kewenangan kita AKDP. Kita memikirkan subsidi, bukan menaikkan tarif. Kalau BBM turun, sulit kita merevisi tarif itu,” ujarnya.
Naslindo juga mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk regulasi penyaluran subsidi bagi AKDP ini. Sehingga subsidi dapat disalurkan tetap sasaran dan meringankan beban masyarakat. “Berapa hitungan subsidi? Bagaimana mekanismenya? Infrastruktur kita bangun efektif. Jangan sampai disubsidi, tapi membebani ongkos bagi masyarakat atau penumpang lagi kita pikirkan, agar tetap sasaran,” ucap Naslindo.
Selain itu, Naslindo mengungkapkan gagasan yang akan dilakukan Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi akan menggelar mudik gratis Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini, sebagai wujud kepedulian Pemprov Sumut untuk meringankan beban masyarakat dalam Hari Besar Keagamaan. “Persiapan Natal dan tahun baru, ada dua lagi persiapkan, satu ada Pasar Murah, kita juga akan memfasilitasi masyarakat untuk mudik mahasiswa dan masyarakat. Itu program Pemprov Sumut dalam waktu dekat,” ucapnya.
Naslindo menjelaskan, pada Desember mendatang, Pemprov Sumut akan menggelar pasar murah di sejumlah titik di provinsi ini. Kegiatan ini, sebagai bentuk program dilakukan pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut. Karena, saat Natal dan Tahun Baru daya beli meningkat akan memicu kenaikan inflasi. “Kita berharap Oktober kita bisa deflasi, kalau ada inflasi, sekitar 0,03 persen. Kalau Desember kita berharap tidak terlalu tinggi bila lakukan pasar murah dan dilakukan Kabupaten/Kota. Yang berpenghasilan rendah, dapat membeli barang-barang itu di pasar murah,” ujar Naslindo.
Program pengendalian dan penanganan dampak inflasi secara reguler di Sumut. Naslindo mengatakan sudah beberapa kebijakan pihaknya lakukan seperti memberikan bantuan kepada petani cabai merah dan bawang merah. “Ada penanggulangan inflasi ini, sudah program rutin (reguler) Pemprov Sumut. Dalam hal yang reguler juga, sebenarnya sudah kita anggarkan sebenarnya terutama pemberian bibit,” kata Naslindo.
Naslindo menjelaskan, pembagian bibit cabai, bibit bawang, dalam rangka memenuhi suplay produksi. Karena, inflasi itu, juga bersumber berkurangnya produksi. “Seperti cabai merah, bawang merah sudah kita anggarkan, nantinya petani bisa dapat itu (bibit). Sehingga biaya mereka membeli bibit sudah berkurang, sehingga harga komoditas itu, sudah murah,” jelas Naslindo.
Dari Rp 39,8 miliar itu, juga membantu bibit unggas, berupa bibit ayam buras, bibit itik, bibit ikan, bantuan sarana produksi bagi pelaku UMKM di Sumut. “Bantuan UMKM untuk sarana-sarana produksi mereka di APBD murni, itu bagian dari Rp 39 miliar. Sudah direalisasikan oleh untuk bantuan UMKM seperti tenda, mesin jahit, alat timbangan, alat-alat jualan dan alat produksi,” sebut Naslindo.(gus/adz)
