Jamaknya, pembahasan RAPBD deadlock karena belum “deal” tawar menawar dengan dewan. Pahala mengatakan, kalau memang dengan cara menelepon KPK bisa manjur, lakukan dengan cara itu.
Tapi, kalau masih maksa-maksa, KPK akan datang langsung mereview APBD tersebut. Nanti bisa ditunjukkan dimana anggaran-anggaran yang diselipkan. “Kalau tidak juga, kami panggil “ngobrol-ngobrol” di KPK. Kita koordinasi dengan penindakan,” kata Pahala.
Kepada enam sekdaprov yang sudah diundang, Pahala menyampaikan, meski pencegahan tapi jangan lantas tidak akan ada penindakan.
“Saya pun tegas menyatakan kalau ada pasukan anda (pemerintah daerah) yang main-main, KPK tidak segan-segan menindak,” ujarnya.
Sementara, untuk tiga daerah lain yakni Papua, Papua Barat, dan Aceh, persoalan pemda yang dihadapi lebih berat lagi.
Selain intervensi, permainan pengadaan barang dan jasa, serta perizinan, di Papua, Papua Barat, dan Aceh gila-gilaan. Tambah lagi persoalan intervensi dari pihak lain terkait dana alokasi khusus yang besar.
“Mereka dilepas begitu saja oleh kementerian untuk berkoordinasi dengan yang berwenang membahas anggaran. Bahkan, sering terjadi negosiasi,” ungkap Pahala.
“Mereka sempat bertanya bagaimana kalau KPK mengawal dalam melakukan negosiasi dana infrakstruktur di dana alokasi khusus itu. Saya bilang, boleh, tapi saya bawa bagian penindakan biar langsung diproses (ditangkap) semua,” tambah Pahala tegas.
Dikatakan Pahala, ke depan petugas bidang pencegahan KPK akan akan sering turun ke Papua, Papua Barat dan Aceh. “Nanti di sana kami kumpulkan semua. Kami panggil juga DPRD-DPRD hingga bupati-bupatinya. Yang pasti, kami tidak mau ada MoU. Tapi kami akan berikan peringatan-peringatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan,” pungkasnya.(sam)
