28.4 C
Medan
Saturday, May 11, 2024

Pengadaan Satpam DPRD Medan: Gaji Rp1,4 M, Baju Rp1,1 M

FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).
FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan kembali menganggarkan gaji Satuan Pengaman (Satpam) yang bertugas di Gedung DPRD Kota Medan. Anggaran sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk menggaji dan membeli pakaian kerja 51 orang satpam di gedung wakil rakyat tersebut.

Selama empat tahun belakangan ini, DPRD Kota Medan menggunakan jasa pengamanan gedung. Untuk tahun ini, Pemko Medan kembali menenderkan jasa pengamanan di Gedung DPRD Kota Medan dengan pagu sekitar Rp2,8 miliar.

Sesuai dengan pantuan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Medan, proyek penyediaan jasa pengamanan Gedung DPRD Kota Medan tersebut dimenangkan oleh PT Delta Mitra Masyarakat dengan penawaran Rp 2.530.028.000.

Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Medan Hj Aida, penyedia jasa pengaman gedung yang masuk di APBD Tahun Anggaran 2016, diperuntukkan sebagai gaji petugas satuan pengaman (satpam) dilingkup DPRD Medan.

“Oh kalau itu nomenklatur yang kita alokasikan untuk gaji 51 orang satpam di sini. Kalau jumlahnya sekitar Rp2,4 miliar,” katanya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (22/2).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah sejak empat tahun ini memakai jasa pengaman gedung. “Jadi itu gaji untuk satpam kita. Baik yang bertugas di gedung dewan maupun di rumah empat pimpinan dewan,” terang wanita berhijab yang akrab disapa Uni ini.

Ditambahkan, sebelum pengadaan tersebut terlaksana pihaknya memiliki wewenang untuk menentukan kriteria jasa penyedia pengamanan tersebut. “Sebelum ditender itu kita yang kasih klasifikasi perusahaan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemko Medan, setelah itu baru mereka yang proses,” katanya.

Saat ini, pihaknya tidak tahu siapa pemenang tender setelah mekanisme berjalan di ULP. “Saya lupa siapa yang memenangkan tender itu. Kalau tidak salah, ada delta-deltanya gitu namanya. Mereka (perusahaan, Red) yang menang tender. Semuanya itu ULP yang proses,” sebutnya.

Selain untuk gaji para satpam, Uni menyebutkan anggaran juga dialokasikan untuk pakaian dinas satpam. “Mayoritas untuk gaji mereka, sisanya baru ke pakaian kerja. Satpam itu digaji sesuai dengan UMK Medan,” tandasnya.

Menurut kalkulasi Sumut Pos, dengan gaji UMK sekitar Rp2.300.000, maka anggaran gaji untuk 51 satpam tersebut dalam setahun adalah sekitar Rp1,4 miliar. Artinya, anggaran sebesar Rp1,1 miliar dipergunakan untuk membeli pakaian satpam tersebut.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga tidak mengetahui secera persis berapa anggaran untuk gaji dan membeli pakaian satpam tersebut. Namun dia berharap agar tender berjalan sesuai proses yang berlaku.

Dia mengakui, pengamanan merupakan satu objek vital yang harus dimiliki kantor pemerintahan termasuk gedung DPRD Medan. “Kalau soal kebutuhan saya pikir itu bagian sekretariat yang mengetahui,” ujarnya.

Soal alokasi anggaran politisi Gerindra ini juga menilai, tentu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan personil yang ada. Baik yang bertugas di gedung dewan maupun keempat pimpinan dewan.

“Yang ada saat ini menurut saya sudah mumpuni ya, tinggal lagi sekretariat yang lebih tahu kebutuhannya seperti apa,” sebut Ihwan. (prn/dek)

FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).
FOTO: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Gedung DPRD Medan di jalan kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (4/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan kembali menganggarkan gaji Satuan Pengaman (Satpam) yang bertugas di Gedung DPRD Kota Medan. Anggaran sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan untuk menggaji dan membeli pakaian kerja 51 orang satpam di gedung wakil rakyat tersebut.

Selama empat tahun belakangan ini, DPRD Kota Medan menggunakan jasa pengamanan gedung. Untuk tahun ini, Pemko Medan kembali menenderkan jasa pengamanan di Gedung DPRD Kota Medan dengan pagu sekitar Rp2,8 miliar.

Sesuai dengan pantuan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Medan, proyek penyediaan jasa pengamanan Gedung DPRD Kota Medan tersebut dimenangkan oleh PT Delta Mitra Masyarakat dengan penawaran Rp 2.530.028.000.

Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Medan Hj Aida, penyedia jasa pengaman gedung yang masuk di APBD Tahun Anggaran 2016, diperuntukkan sebagai gaji petugas satuan pengaman (satpam) dilingkup DPRD Medan.

“Oh kalau itu nomenklatur yang kita alokasikan untuk gaji 51 orang satpam di sini. Kalau jumlahnya sekitar Rp2,4 miliar,” katanya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (22/2).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah sejak empat tahun ini memakai jasa pengaman gedung. “Jadi itu gaji untuk satpam kita. Baik yang bertugas di gedung dewan maupun di rumah empat pimpinan dewan,” terang wanita berhijab yang akrab disapa Uni ini.

Ditambahkan, sebelum pengadaan tersebut terlaksana pihaknya memiliki wewenang untuk menentukan kriteria jasa penyedia pengamanan tersebut. “Sebelum ditender itu kita yang kasih klasifikasi perusahaan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemko Medan, setelah itu baru mereka yang proses,” katanya.

Saat ini, pihaknya tidak tahu siapa pemenang tender setelah mekanisme berjalan di ULP. “Saya lupa siapa yang memenangkan tender itu. Kalau tidak salah, ada delta-deltanya gitu namanya. Mereka (perusahaan, Red) yang menang tender. Semuanya itu ULP yang proses,” sebutnya.

Selain untuk gaji para satpam, Uni menyebutkan anggaran juga dialokasikan untuk pakaian dinas satpam. “Mayoritas untuk gaji mereka, sisanya baru ke pakaian kerja. Satpam itu digaji sesuai dengan UMK Medan,” tandasnya.

Menurut kalkulasi Sumut Pos, dengan gaji UMK sekitar Rp2.300.000, maka anggaran gaji untuk 51 satpam tersebut dalam setahun adalah sekitar Rp1,4 miliar. Artinya, anggaran sebesar Rp1,1 miliar dipergunakan untuk membeli pakaian satpam tersebut.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga tidak mengetahui secera persis berapa anggaran untuk gaji dan membeli pakaian satpam tersebut. Namun dia berharap agar tender berjalan sesuai proses yang berlaku.

Dia mengakui, pengamanan merupakan satu objek vital yang harus dimiliki kantor pemerintahan termasuk gedung DPRD Medan. “Kalau soal kebutuhan saya pikir itu bagian sekretariat yang mengetahui,” ujarnya.

Soal alokasi anggaran politisi Gerindra ini juga menilai, tentu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan personil yang ada. Baik yang bertugas di gedung dewan maupun keempat pimpinan dewan.

“Yang ada saat ini menurut saya sudah mumpuni ya, tinggal lagi sekretariat yang lebih tahu kebutuhannya seperti apa,” sebut Ihwan. (prn/dek)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/