Dia menambahkan, moda transportasi lain keberatan dengan keberadaan Go-Jek yang cenderung mulai digemari masyarakat, idealnya disampaikan kepada pihak berkompeten. Caranya pun dengan santun dan damai. Dia juga sebutkan, pelaku moda transportasi idealnya bersaing dengan cara sehat untuk mendapatkan penumpang. Daripada bentrok, itu akan membuat kedua belah pihak menanggung kerugian.
“Sampaikan saja pendapat yang keberatan kepada pihak berkompeten. Harusnya mereka bersaing secara sehat, jangan malah bentrok karena mereka yang rugi. Belum lagi kalau diproses hukum, kan keluarga mereka juga rugi,” pungkas mantan Kapolres Nias Selatan ini.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Medan, Renward Parapat mengaku, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pemimpin badan usaha becak bermotor. Menurutnya, pertemuan itu untuk menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan supir betor kemarin.
Kata dia, peremajaan betor yang ada saat ini diakuinya merupakan salah satu opsi yang paling memungkinkan. Meski hal itu nantinya perlu dibicarakan dengan pemilik badan usaha betor.
“Segera kita jadwalkan pertemuannya. Nanti kita bahas soal peremajaan, seperti yang disampaikan pak Wakil Wali Kota kemarin,” ujar Renward, Rabu (22/2).
Peremajaan betor di Kota Medan, lanjut dia, tidak akan dibebankan kepada APBD Kota Medan. “Badan usalah yang meremajakan, tidaklah dibebankan ke APBD,”tambahnya
Dia menuturkan bahwa Dishub Medan tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan Go-Jek. Sebab, izinnya bukan dikeluarkan oleh Dishub. “Kita akan cari win-win solusinya (jalan tengah),”ungkapnya.
Mengenai kemungkinan betor bergabung kedalam management Go-Jek. Renward enggan berspekulasi lebih jauh. “Tidak bisalah saya yang menjawab itu, karena bukan saya yang memutuskan,”tukasnya. (mag-1/ted/dik/adz)
