MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara (BKKBN Sumut) menggelar kegiatan Temu Kerja Satuan Petugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) bersama mitra kerja Provinsi Sumut 2022 di Hotel Radisson, Jalan H Adam Malik Medan, Kamis (22/12).
Acara yang digelar pada 22-23 Desember ini, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sumut diwakili Sekretaris Yusrizal Batubara, Gubernur Sumut diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Sumut Amri Fadli, Kepala Dinas PPKB Kota Binjai Afwan, dan petugas Satgas PPS se-Sumut.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara mengatakan, Satgas PPS diharapkan dapat bersama-sama membangun komitmen kembali dalam lingkup memberikan perhatian yang kuat untuk memberhasilkan upaya pemerintah menurunkan prevalensi angka stunting di Sumut. Dari angka 25,8 persen, turun bertahap hingga 2024 menjadi 14 persen. Setiap provinsi di Indonesia harus memberikan laporannya ke pusat, termasuk Sumut.
Namun, lanjut Yusrizal, saat ini di Sumut ada 13 kabupaten kota yang belum memberikan laporannya secara resmi, yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Labuhanbatu, Langkat, Karo, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Sibolga, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Mandailingnatal (Madina), Binjai, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dan Simalungun.
“Tentu dibutuhkan kemauan dan kebersamaan, bukan sebagai wacana semata, tapi bukti nyata yang bisa kita lakukan. Seperti membentuk bapak asuh anak stunting, contohnya Pak Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pangdam, Kodim, dan Wali Kota Medan juga menjadi bapak asuh stunting,” ungkap Yusrizal usai acara.
Adapun dalam acara tersebut, Yusrizal juga memberikan penghargaan Audit Kasus Stunting kepada Kota Binjai, karena berhasil melakukan ‘coaching’ yang jadi terbaik di tingkat nasional, baik dari segi tenaga pakar, ahli gizi, serta perbaikan tumbuh kembang bayi yang sudah berjalan dengan efektif. Selain itu, Ketua Satgas PPS Kabupaten Deliserdang juga mendapatkan penghargaan, dalam upaya nyata menurunkan angka stunting.
“Di Deliserdang saat ini terendah angka stuntingnya, berkisar 12 persen. Sehingga kami berharap, yang mendapat penghargaan ini bisa jadi tempat studi tiru bagi kabupaten kota lainnya di Sumut,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Sumut, Amri Fadli menegaskan, target pada 2024, angka stunting harus turun di angka 14 persen. Dia menilai, selama ini mengalami banyak kendala, terutama sinergi dengan mitra jajaran pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Sumut. Padahal menurutnya, itu yang terpenting.
Amri pun berharap, dengan kegiatan ini, dapat menyinergikan dan meningkatkan koordinasi dengan mitra untuk mencapai target penurunan stunting tersebut.
“Kita harus mengutamakan dulu pencegahan stunting, seperti pemberian makanan tambahan. Harus diakui ini belum bisa dilakukan secara merata, belum semua anak-anak di Sumut mendapatkannya,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, realisasi anggaran juga harus diperhatikan.
“Ini penting sebagai satu panduan, karena selama ini, jujur saya akui, sulitnya mengalokasi anggaran tersebut. Kita juga harus memiliki strategi dalam target percepatan penurunan stunting ini,” harap Amri.
Penerima penghargaan Audit Kasus Stunting, Kepala Dinas PPKB Kota Binjai, Afwan mengungkapkan, pencegahan stunting selama ini banyak di hulu, artinya banyak dipencegahan, seperti kepada pasangan usia subur dan ibu hamil.
“Kami ada program catin (calon pengantin), yakni sebelum menikah di kantor dinas diberikan pembekalan terkait hidup sehat dan juga tes narkoba, agar dapat melahirkan anak-anak yang sehat,” pungkasnya. (dwi/saz)
