Reklame Kedaluarsa Langsung Dibongkar

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan selaku pihak yang menerbitkan izin reklame dinilai perlu memberlakukan sistem tera reklame. Dalam sistem tera reklame tersebut, bila kedaluarsa bisa langsung dibongkar. Usul ini bdisampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar, Sabar Syamsurya Sitepu. “Hal ini sudah lama lami disampaikan. Namun, sampai ini tidak diberlakukan. Padahal manfaatnya sangat besar,” kata sabar, Kamis (23/3).

Menurutnya, reklame yang sudah habis massa edarnya tinggal dibongkar atau diturunkan. Sehingga tidak menyemak atau merusak estetika. Sehingga dari situ, kata dia, akan ketahuan reklame atau pemberitahuan tersebut memiliki izin atau tidak. “Hal ini untuk menghindari permainan, baik dilakukan pihak penyelenggara, pemilik maupun pihak dinas yang menerbitkan izin,” ucapnya.

Dia mengatakan, selama ini banyak umbul–umbul, spanduk maupun papan reklame tidak jelas kapan mulai pendirian dan berakhir massa berlakunya. Bahkan, banyak spanduk atau umbul–umbul yang sudah habis massa berakhirnya tetap terpasang. Akibat itu keberadaannya merusak estetika kota.

Sabar menjelaskan dengan adanya tera tersebut penertiban reklame dapat lebih efektif. Tidak seperti sekarang ini yang hanya terkesan menghabiskan anggaran. Sebab, ada cara lebih efektif dan tidak perlu membuang anggaran besar. Pemko Medan melalui dinas terkait, menurutnya, selaku menerbitkan papan reklame cukup membuat spanduk yang bertuliskan papan reklame tersebut tidak punya izin dan tidak membayar pajak serta melanggar peraturan. Spanduk tersebut dipasang di papan reklame itu. Dengan begitu pengusaha malu dan tidak ada yang mau memasang iklan di papan tersebut.

“Seperti di Jakarta. Papan reklame yang tidak punya izin dan tidak bayar pajak dibuat seperti itu. Bahkan, siapa yang mengoyakan spaduk pemberitahuan itu dibuat ancaman hukumannya. Jadi, pengusaha ini takut dan malu. Pasti mereka bongkar sendiri dan bayar pajak. Daripada sibuk membongkar tapi berhenti ditengah jalan, anggaran habis. Bila perlu revisi peraturannya agar lebih tegas lagi,” papar dia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan selaku pihak yang menerbitkan izin reklame dinilai perlu memberlakukan sistem tera reklame. Dalam sistem tera reklame tersebut, bila kedaluarsa bisa langsung dibongkar. Usul ini bdisampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Golkar, Sabar Syamsurya Sitepu. “Hal ini sudah lama lami disampaikan. Namun, sampai ini tidak diberlakukan. Padahal manfaatnya sangat besar,” kata sabar, Kamis (23/3).

Menurutnya, reklame yang sudah habis massa edarnya tinggal dibongkar atau diturunkan. Sehingga tidak menyemak atau merusak estetika. Sehingga dari situ, kata dia, akan ketahuan reklame atau pemberitahuan tersebut memiliki izin atau tidak. “Hal ini untuk menghindari permainan, baik dilakukan pihak penyelenggara, pemilik maupun pihak dinas yang menerbitkan izin,” ucapnya.

Dia mengatakan, selama ini banyak umbul–umbul, spanduk maupun papan reklame tidak jelas kapan mulai pendirian dan berakhir massa berlakunya. Bahkan, banyak spanduk atau umbul–umbul yang sudah habis massa berakhirnya tetap terpasang. Akibat itu keberadaannya merusak estetika kota.

Sabar menjelaskan dengan adanya tera tersebut penertiban reklame dapat lebih efektif. Tidak seperti sekarang ini yang hanya terkesan menghabiskan anggaran. Sebab, ada cara lebih efektif dan tidak perlu membuang anggaran besar. Pemko Medan melalui dinas terkait, menurutnya, selaku menerbitkan papan reklame cukup membuat spanduk yang bertuliskan papan reklame tersebut tidak punya izin dan tidak membayar pajak serta melanggar peraturan. Spanduk tersebut dipasang di papan reklame itu. Dengan begitu pengusaha malu dan tidak ada yang mau memasang iklan di papan tersebut.

“Seperti di Jakarta. Papan reklame yang tidak punya izin dan tidak bayar pajak dibuat seperti itu. Bahkan, siapa yang mengoyakan spaduk pemberitahuan itu dibuat ancaman hukumannya. Jadi, pengusaha ini takut dan malu. Pasti mereka bongkar sendiri dan bayar pajak. Daripada sibuk membongkar tapi berhenti ditengah jalan, anggaran habis. Bila perlu revisi peraturannya agar lebih tegas lagi,” papar dia.