Karena itu, pihaknya akan menunggu jawaban dari pemeritah pusat dalam rencana agenda kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke BPH Migas di Jakarta. Menurutnya pertimbangan tersebut ada di beberapa kementerian terkait, termasuk Menteri Keuangan.“Kalau sudah Menteri Keuangan yang meminta, karena alasan anggaran kita tidak ada, berarti negara kita ini sudah bangkrut lah,” katanya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo berpendapat, pemerintah harusnya menyiapkan BBM jenis Premium di lapangan. Apalagi jika subsidi tersebut sudah dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Sehingga ketika itu terjadi, maka menurutnya ada dugaan sengaja mengambil jalan yang membuat masyarakat terpaksa membeli BBM jenis lain yang tidak bersubsidi.
“Premium itu masih dibutuhkan masyarakat. Jadi jangan lagi ada akal-akalan pemerintah untuk mengurangi (kuota). Sampai sekarang, memang saya juga tidak mendengar ada pengurangan alokasi subsidi,” sebut Satrya dari Fraksi PKS.
Karena itu, langkah mereka pada 2 Mei mendatang ke BPH Migas di Jakarta, juga dalam rangka menyampaikan informasi dan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan BBM jenis premium yang bersubsidi.
“Banyak warga mengeluh karena tidak bias mendapatkan premium. Terutama bagi pengguna sepeda motor yang bekerja jauh dari Kota Medan misalnya (Deli Serdang). Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya DPR RI harus tahu berapa kuota yang dialokasikan pemerintah pusat,” pungkasnya. (bal/ila)
Karena itu, pihaknya akan menunggu jawaban dari pemeritah pusat dalam rencana agenda kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke BPH Migas di Jakarta. Menurutnya pertimbangan tersebut ada di beberapa kementerian terkait, termasuk Menteri Keuangan.“Kalau sudah Menteri Keuangan yang meminta, karena alasan anggaran kita tidak ada, berarti negara kita ini sudah bangkrut lah,” katanya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo berpendapat, pemerintah harusnya menyiapkan BBM jenis Premium di lapangan. Apalagi jika subsidi tersebut sudah dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Sehingga ketika itu terjadi, maka menurutnya ada dugaan sengaja mengambil jalan yang membuat masyarakat terpaksa membeli BBM jenis lain yang tidak bersubsidi.
“Premium itu masih dibutuhkan masyarakat. Jadi jangan lagi ada akal-akalan pemerintah untuk mengurangi (kuota). Sampai sekarang, memang saya juga tidak mendengar ada pengurangan alokasi subsidi,” sebut Satrya dari Fraksi PKS.
Karena itu, langkah mereka pada 2 Mei mendatang ke BPH Migas di Jakarta, juga dalam rangka menyampaikan informasi dan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan BBM jenis premium yang bersubsidi.
“Banyak warga mengeluh karena tidak bias mendapatkan premium. Terutama bagi pengguna sepeda motor yang bekerja jauh dari Kota Medan misalnya (Deli Serdang). Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya DPR RI harus tahu berapa kuota yang dialokasikan pemerintah pusat,” pungkasnya. (bal/ila)
