30 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

Sumut Bakal Lawan Menhub soal Kuala Tanjung

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dialihkannya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpul atau Hub Port Internasional ke Tanjung Priok memunculkan reaksi keras. Setelah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi, para wakil rakyat juga akan melakukan protes atas kebijakan Menteri Perhubungan itu.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon mengaku kesal dengan sikap Menteri Perhubungan (Menhub) yang mengeluarkan peraturan pengalihan tersebut. Sebab selama ini, keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei yang direncanakan akan didukung keberadaan pelabuhan internasional Kuala Tanjung diyakini dapat meingkatkan perekonomian Sumut dan provinsi lain di Sumatera.

“Tentu kita menyesalkan sikap Menhub ini. Karena ini kan rencana besar Presiden juga, jadi tidak ada alasan itu dialihkan,” ujar Muslim, Rabu (25/1).

Sikap penolakan tersebut kata Muslim juga sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi. Karenanya, jika pelabuhan itu dialihkan ke Jawa, maka kesannya Pemerintah Pusat tidak mendukung adanya pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Masyarakat Sumut tentu akan melawan. Saya juga nyatakan ini, karena Presiden juga sudah datang ke sana (Kuala Tanjung). Apalagi sudah banyak yang berharap kan,” katanya yang mengaku mendukung penuh sikap protes Gubernur Sumut terhadap keputusan Menhub tersebut.

Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar berkomentar di Facebook meminta agar Pemprov Sumut bergerak cepat ke Kemenhub guna mengkomunikasikan hal ini. “Pelabuhan Kuala Tanjung itu punya nilai strategis untuk Sumut. Penetapan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan peti kemas pusat eksport import tentunya sudah melalui kajian yang akurat, tetapi kenapa diruba?” ungkap Zulfikar.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk membicarakan keputusan Menhub tersebut. Menurutnya, perlu ada pembahasan lagi mengenai untung dan ruginya peralihan itu dilakukan.

“Kita kaji dulu untung ruginya. Jangan seperti perkebunan, ada di Sumut tetapi manfaatnya tidak sesuai yang kita terima,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dialihkannya Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpul atau Hub Port Internasional ke Tanjung Priok memunculkan reaksi keras. Setelah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi, para wakil rakyat juga akan melakukan protes atas kebijakan Menteri Perhubungan itu.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon mengaku kesal dengan sikap Menteri Perhubungan (Menhub) yang mengeluarkan peraturan pengalihan tersebut. Sebab selama ini, keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei yang direncanakan akan didukung keberadaan pelabuhan internasional Kuala Tanjung diyakini dapat meingkatkan perekonomian Sumut dan provinsi lain di Sumatera.

“Tentu kita menyesalkan sikap Menhub ini. Karena ini kan rencana besar Presiden juga, jadi tidak ada alasan itu dialihkan,” ujar Muslim, Rabu (25/1).

Sikap penolakan tersebut kata Muslim juga sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi. Karenanya, jika pelabuhan itu dialihkan ke Jawa, maka kesannya Pemerintah Pusat tidak mendukung adanya pemerataan pembangunan di Indonesia.

“Masyarakat Sumut tentu akan melawan. Saya juga nyatakan ini, karena Presiden juga sudah datang ke sana (Kuala Tanjung). Apalagi sudah banyak yang berharap kan,” katanya yang mengaku mendukung penuh sikap protes Gubernur Sumut terhadap keputusan Menhub tersebut.

Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar berkomentar di Facebook meminta agar Pemprov Sumut bergerak cepat ke Kemenhub guna mengkomunikasikan hal ini. “Pelabuhan Kuala Tanjung itu punya nilai strategis untuk Sumut. Penetapan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan peti kemas pusat eksport import tentunya sudah melalui kajian yang akurat, tetapi kenapa diruba?” ungkap Zulfikar.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak terkait untuk membicarakan keputusan Menhub tersebut. Menurutnya, perlu ada pembahasan lagi mengenai untung dan ruginya peralihan itu dilakukan.

“Kita kaji dulu untung ruginya. Jangan seperti perkebunan, ada di Sumut tetapi manfaatnya tidak sesuai yang kita terima,” katanya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/