SUMUTPOS.CO – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memenuhi janjinya membantu sopir taksi online dalam pengurusan SIM A Umum. Kemarin (25/2), Kementerian Perhubungan menggandeng Polri menyelenggarakan pembuatan SIM A Umum bersubsidi untuk pengemudi taksi online dan reguler. Setelah program SIM selesai, Budi Karya berjanji akan menggratiskan uji KIR untuk taksi online.
Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 mengharuskan seluruh sopir taksi online memiliki SIM A Umum. Namun karena biaya pengurusan yang terlalu mahal, makanya para sopir taksi online meminta agar Menhub membantu pengurusannya secara kolektif. Menyahuti permintaan itulah, Kemenhub mengupayakan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan pihak lainnya.
“Kita ingin para pengemudi mendapatkan SIM A Umum dengan harga yang terjangkau,” kata Budi di Gelora Bung Karno Senayan, kemarin (25/2).
Sebelumnya, lanjut dia, biaya pembuatan SIM A Umum bisa lebih Rp1 juta. Namun setelah bekerja sama dengan banyak pihak, akhirnya biaya yang dikenakan hanya Rp100 ribu. Ditegaskan, pembuatan SIM A Umum bersubsidi untuk para pengemudi taksi online dan reguler itu tidak mengurangi persyaratan keselamatan.
Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tidak dipotong karena bekerjasama juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta. “Dari Kementerian Perhubungan mensubsidi sebagian kecil, kemudian banyak dibantu juga oleh program CSR dari beberapa perusahaan swasta,” tutur Budi. Menhub menambahkan, pembuatan SIM secara kolektif akan dilakukan di Medan, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Pekanbaru, dan Makasar.
Biaya pengurusan pembuatan SIM yang disubsidi oleh Kemenhub hanya dalam waktu pengurusan yang terbatas. Untuk Budi mengharapkan masyarakat memanfaatkan program selama masih masih berlangsung.
Setelah program SIM A Umum selesai, Budi akan segera membereskan masalah uji KIR. Pihaknya akan menggratiskan. “Kalau sudah dipermudah masih ada malasah, berarti ada sesuatu,” ujarnya. Terkait penyiapan dashboard angkutan online Budi mengaku masih berkoordinasi intens dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi.
“Dashboard itu seyogyanya ada koordinasi yang lebih intens dengan Kemenhub supaya kita tau jumlahnya berapa, apa yang dilakukan, di mana saja. Dirjen Perhubungan Darat sudah membicarakannya dengan Dirjen di Kementerian Kominfo,” katanya. Kementerian Kominfo sebelumnya telah menyerahkan dashboard angkutan online akan tetapi ada beberapa hal dalam dashboard yang masih perlu dioptimalkan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyampaikan beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan dalam dashboard angkutan online. “Yang kita harapkan dalam dashboard ada nama, identitas kendaraan, dan juga akunnya. Karena ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan namanya. Kemudian kita minta real time jadi satu hari pergerakannya berapa yang keluar berapa itu harus ada,” ujar Dirjen Budi.
