Ditawari Segepok Uang oleh Pejabat Eselon III
MEDAN-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gatot Pujo Nugroho memulai gebrakan, pembersihan birokrat dari isu suap dan budaya beli jabatan. Gatot menyatakan pernah dan akan tetap menolak tumpukan uang yang disodorkan beberapa oknum kepadanya dalam rangka mengorder jabatan di lingkungan pemerintahan provinsi (pemprov) Sumatera Utara.
Pengakuan itu dilontarkan mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumut itu usai melantik pejabat eselon III di lingkungan pemprovsu di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, kemarin (25/4).
Upaya suap juga dilakukan para pejabat yang mengincar posisi empuk di eselon III. Gatot tetap menolak. ”Ada yang berupaya untuk memberi uangn tapi saya tolak. Karena jabatan itu amanah,” katanya kepada wartawan.
Saat ditanya siapa dan berapa nominal yang diberikan kepadanya, Gatot enggan menjawab dan mengangkat tangan.
Kabar upaya suap yang dilakukan sejumlah pejabat teras di Pemprovsu memang beberapa kali terdengar sebelum Gatot mengisi posisi gubernur yang ‘ditinggal sementara’ Syamsul Arifin yang saat ini berurusan dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Apalagi saat Gatot beberapa kali menggaungkan rencana reshuffle di sejumlah jabatan di pemprovsu.
Menurut sebuah sumber terpercaya, para pejabat itu umumnya mendekati orang-orang di lingkaran Gatot dengan menawarkan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan beberapa waktu lalu, ada seorang pejabat eselon I yang datang dan bertemu langsung ke Plt gubernur itu dan menyodorkan uang kontan senilai Rp500 juta. Pejabat itu menyebut uang tersebut sebagai hadiah. Tetapi uang akhirnya dibawa pulang dan wajah pejabat tersebut memerah karena pemberiannya ditolak dengan halus.
Praktik ‘beli jabatan’ ini ditengarai juga terjadi di lingkungan pemerintah kota Medan. Tidak hanya di level pejabat atas, pejabat terendah pun sudah dipasangi tarif. Penasihat Fraksi PKS DPRD Medan Muslim Maksum mengungkapkan hal itu saat ditemui di tempat terpisah, kemarin. Menurutnya, ada sinyalemen, kepala lingkungan (Kepling) di Medan yang bertugas atas SK camat, berlomba mencari tempat ‘basah’. Untuk itu, tiap calon kepling dimintai Rp3 juta sampai Rp5 juta.
”Sudah ada sms-sms seperti itu yang kita terima. Makanya, ini perlu diseriusi. Kita tahu juga, Wali Kota kita ini sering memunculkan isu-isu besar untuk menutup isu-isu sebelumnya yang tak terselesaikan,” tegasnya.
Jabatan Adalah Amanah
Pejabat eselon III yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubsu No 821.23/1276/2011 tertanggal 25 April 2011, yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho berjumlah 35 orang. Mereka tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekretariat Daerah (Setda) Provsu.
Pada kesempatan itu, Gatot sempat menuturkan, dia akan mencopot pejabat yang baru dilantik apabila ketahuan memberikan sesuatu. “Saya akan copot, siapa yang ketahuan memberi dan siapa yang menerima,” pungkasnya.
Gatot mengingatkan, jabatan yang diberikan adalah sebuah amanah, bukan sebuah kehormatan yang untuk dibangga-banggakan.
”Ini amanah dan harus dijalankan. Karena PNS itu memiliki tuan, dan tuannya adalah bangsa dan negara. Jadi, harus mengedepankan kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi atau golongan,” ungkapnya.
Gatot juga berpesan kepada para istri dan suami dari pejabat eselon III yang baru dilantik agar bisa memastikan bahwa jabatan yang diterima oleh suami dan istri mereka menjadi pemacu untuk lebih bersyukur. Bersyukur juga, tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tapi harus juga dibuktikan dengan perbuatan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Pelantikan tersebut, lanjut Gatot, merupakan salah satu bagian untuk pembangunan proses birokrasi. ”Pelantikan ini adalah hal yang lazim dan biasa. Dan ini untuk supaya cepat merespon persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.(ari)
