MEDAN-Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kota Medan ditargetkan tersalurkan semuanya sebelum bulan puasa. “Sebelum bulan puasa, semua Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Medan sudah mendapatkan BLSM agar mereka memiliki sedikit persiapan dana menghadapi bulan puasa,” ujar Kepala kantor Pos Medan Mukhlis, Selasa (25/6).
Dikatakannya, saat ini BLSM sudah disalurkan 19,6 persen atau masih 1.435 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari total target. Jumlah penerima terus meningkat karena mulai awal pekan ini pembagian dilakukan serentak pada 13 kantor cabang PT Pos Indonesia (Persero)n
“Mulai dari Sabtu (22/6) lalu kami telah melakukan pembayaran BLSM 2013 sebesar Rp150.000 per kepala keluarga. Juli nanti kami bagikan lagi, sehingga setiap RTS mendapatkan Rp300.000,” ujar Mukhlis.
Khusus Medan, lanjut Mukhlis, PT Pos Indonesia (Persero) mendistribusikan BLSM kepada 73.110 RTS, mengacu kepada kartu perlindungan sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial. “Setelah mendapatkan data yang telah divalidasi oleh BPS dan TNP2K, PT Pos Indonesia bertugas mencetak kartu penerima BLSM, pendistribusi kartu BLSM, dan menyalurkan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu,” tambahnya.
Menurutnya, BLSM tahun ini dipangkas 20 persen dari program sejenis yang dikucurkan pada 2008. Pemangkasan ini disesuaikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Sumut selama rentang tahun 2008 hingga 2013. Berdasarkan survei BPS pada Maret 2008, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 1,613 juta orang 12,55 persen dari total penduduk. “Tahun 2008 lalu, penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau yang dulu disebut BLT mencapai 1,38 juta kepala keluarga, sedangkan tahun ini penerima BLSM sekitar 1,1 juta KK,” ungkap Mukhlis lagi.
Tak Dapat BLSM, Kepling Disalah
Sementara itu, masyarakat miskin yang tidak mendapat dana BLSM ini menyalahkan kepling. Padahal kepling tidak pernah dilibatkan dalam pencairan uang bantuan pemerintah itu.
“Kita kemarin menerima keluhan beberapa kepala lingkungan, dimana mereka dikejar-kejar akibat banyak warga miskin yang tidak mendapat dana BLSM itu. Kalau hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka di kemudian hari pasti timbul keributan. Memang, saya pun melihat pemberian BLSM ini tidak tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Sabar Syamsurya Sitepu di ruangannya, Selasa (25/6).
Dijelaskannya, penyaluran dana BLSM tahap pertama di Medan banyak menimbulkan permasalahan. Banyak kejadian uang yang seharusnya diterima orang miskin itu, diberikan pada orang yang berkecukupan, sehingga terkesan salah sasaran. “Pemberian BLSM ini terkesan salah sasaran. Banyak warga yang tidak berhak, tapi menerima dana itu. Sebaliknya, warga yang berhak, justru tidak menerimanya. Ini karena datanya tidak sinkron,” jelas Sabar.
Menurut Sabar, persoalan data yang tidak sesuai ini karena tidak dilibatkannya para kepling dalam mengambil data. Pihak Kantor Pos hanya menerima data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga banyak yang bersalahan. “Banyaknya data yang bersalahan akibat Kepling tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Pihak kantor pos hanya mengambil data dari BPS, padahal yang paham dengan situasi di lapangan adalah kepling, bukan BPS,” sebut politisi Partai Golkar ini.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan Ferdinand Lumbantobing. Dia juga melihat bahwa data warga miskin di Medan yang berhak menerima BLSM ini tidak akurat. Banyak warga miskin tidak menerima, sehingga mempertanyakannya kepada kepling. “Pada akhirnya kepling juga yang disalahkan. Padahal, dalam membuat data penerima BLSM itu, kepling sendiri tidak dilibatkan. Coba suruh para Kepling itu yang mendata dan dikasih honornya, saya yakin data akan semakin akurat,” ungkapnya.
Karenanya, kata Ferdinand, pemerintah pusat harus menyerahkan persoalan BLSM ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap provinsi dalam melakukan pendataan, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, berdaya guna dan tepat guna. “Ini yang kita sayangkan dana sebesar itu tidak tepat penyalurannya. Saya pikir tata cara pengambilan datanya harus diubah,” ujarnya.
Pihaknya siap menampung pengaduan ataupun keluhan masyarakat yang tidak menerima penyaluran bantuan di Medan. “Kita siap menerima keluhan warga soal BLSM ini. Seperti di Kelurahan Sei Sikambing B kemarin, ada beberapa warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan itu. Dan itu kita bantu seperti warga yang menerima BLSM itu,” ujarnya. (mag-9/dek)
