JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengamanan di kompleks MPR/DPR/DPD RI kawasan Senayan, Jakarta, sempat ketat pada Jumat (25/11). Dari pantauan JPNN (grup Sumut Pos0, di kompleks parlemen, penjagaan didominasi oleh Brimob, Sabhara dan Pam Obvit.
Selain personel, kepolisian juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis seperti mobil water canon, baracuda, hingga mobil pemadaman kebakaran. Di pintu belakang parlemen, juga terlihat ada kawat berduri yang disiapkan. Suasana pun otomatis mulai sedikit tegang, tak seperti biasanya.
Hanya saja sampai jelang ibadah salat Jumat siang ini, belum ada penjelasan resmi mengenai siapa pihak-pihak yang akan melakukan aksi demonstrasi. Pejabat Polda Metro Jaya juga mengonfirmasi belum ada surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa.
Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Suntana saat melakukan peninjauan ke kompleks parlemen, Jumat pagi, mengatakan pengamanan yang mereka lakukan sudah biasa.
“Polda Metro Jaya berdasarkan pemberitahuan disampaikan oleh kelompok masyarakat ada yang akan melaksanakan unjuk rasa di beberapa titik. Ada yang akan berunjuk rasa di sekitar DPR, ada juga di Istana dan tempat-tempat lain,” kata Suntana, tanpa menyebut kelompok yang akan melakukan aksi.
Jenderal bintang satu itu menambahkan, pengamanan terhadap demonstrasi hal yang biasa dilakukan kepolisian. Sehingga, para peserta aksi bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Penjagaan ini juga bagian pelayanan Polri untuk menjaga hak-hak para pengunjukrasa.
Terkait jumlah personel yang diturunkan, Wakapolda tidak menyampaikan secara rinci. “Tergantung dari eskalasi jumlah massa. Kalau jumlah masa banyak tentu pengamananya juga harus banyak. Namanya massa harus dijaga,” tandasnya.
Ditunda Minggu Depan
Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan untuk menunda aksi buruh yang semula dilaksanakan Jumat (25/11) menjadi Jumat (2/12) depan.
Aksi tersebut bertepatan pula dengan agenda Aksi Bela Islam III yang digelar GNPF-MUI. Penanggung Jawab Aksi, Baris Silitonga menegaskan aksi ditunda tidak terkait dengan aksi GNPF-MUI yang menuntut ditahannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama.
“Aksi KSPI ditunda tidak terkait dengan aksi ormas soal penistaan agama. Agenda kami menuntut kenaikan upah minimum yang masih kecil sekali,” kata Baris saat dihubungi JPNN.
Meski beberapa pihak menduga aksi KSPI memuat dukungan terhadap Aksi Bela Islam III, Baris tetap bersikukuh itu hanya isu belaka.
“Banyak yang menduga aksi kami bermuatan politik. KSPI dituduh menjadi pesanan massa untuk Aksi Bela Islam III. Saya pastikan aksi ini murni menuntut kenaikan upah minimum yang layak, memang momennya bertepatan dengan aksi lain. Mohon doanya semoga aksi berjalan lancar dan tuntutan kami didengar pak Ahok,” tutup Baris. (fat/mg-5/jpnn/ije)
