MEDAN-Pool bus liar makin merajelela di sepanjang Jalan SM Raja Medan, Jalan Asia, Jalan Letda Sujono, Jalan Jamin Ginting. Pool bus liar ini sebenarnya merupakan loket pembelian tiket, namun disalahgunakan dan dijadikan lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Akibatnya, menimbulkan kemacetan karena banyaknya bus yang parkir di pinggir jalan.
Penertiban pool bus liar sudah pernah dilakukan secara berkesinambungan oleh tim yang dibentuk Pemko Medan. Bahkan, dari aksi penertiban yang dilakukan ini beberapa plang pool bus liar yang tak berizin langsung diturunkan dan beberapa armada juga sudah diamankan di gudang Kayu Putih.
Kabid Lalulintas Dishub Medan, Toga Aruan mengaku kalau saat ini pool bus liar memang kembali beroperasi. Dia juga mengakui penertiban yang pernah dilakukan pihaknya juga tidak efektif.
“Itulah sulitnya kita. Kita kan tidak bisa menjaga mereka setiap hari. Tapi nanti akan kembali kita tertibkan,” terang Toga Aruan.
Toga menyebutkan, loket yang dijadikan pool bus itu jelas telah melanggar SK Wali Kota Medan. Sebab, loket seharusnya digunakan untuk membeli tiket dan bukan disalahgunakan menjadi tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Iya kita tahu salah, tapi bagaimana kita mau menurunkan dan menaikkan penumpang di Terminal Amplas. Fasilitasnya tak ada, penumpang pun tak nyaman naik dan turun di sana,” kata Mandor CV Sartika Group, M Sirait.
Selain itu, kata Sirait, terminal juga tak sanggup menampung penumpangnya, karena dalam sehari CV Sartika mengoperasikan 107 bus dan jika dirata-ratakan satu bus bisa ditumpangi 17 penumpang. Jumlah ini tidak akan dapat ditampung Terminal Amplas.
Sirait mengungkapkan pihaknya tidak akan melanggar aturan kalau fasilitas di Terminal Amplas memadai.
Tapi, Toga Aruan mengatakan itu hanya alasan klise. “Selama ini selalu begitu alasan mereka. Padahal, kasatlantas sudah mengatakan sesuai dengan perintah Kapoldasu, pihaknya akan rutin menurunkan intel di terminal-terminal di Medan. Kita juga terus berupaya melakukan pembenahan dan renovasi,” tegas Toga.
“Seharusnya dishub memiliki program untuk menuntaskan masalah ini hingga tuntas. Kalau sekadar ditertibkan lalu kembali dibiarkan, tentunya masalah ini tidak akan pernah selesai,” tegas Mont.(adl)
