MEDAN- Pola konsumsi masyarakat Kota Medan memenuhi konsep keanekaragaman dan keseimbangan zat gizi. Hal itu disebabkan konsumsi pangan masyarakat di rumah tangga masih didominasi beras sebagai pemenuhan kebutuhan energi dibandingkan konsumsi umbi-umbian.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Medan, Eka R Y Danil mengatakan, sumber daya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan, padahal potensi sumber daya pangan sangat banyak di tanah air. Konsumsi pangan masyarakat pada kelompok padi-padian paling mendominasi yakni mencapai 1.333,88 kkal per kapita per hari atau sebesar 66,69 persen.
“Angka itu masih sangat tinggi dari anjuran Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 50 persen, sedangkan konsumsi kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan masih di bawah anjuran,” ujarnya akhir pekan lalu.
Menurutnya, tingginya konsumsi beras dimasyarakat menjadi hambatan dalam menciptakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman. Padahal dalam pemenuhan kebutuhan energi tak hanya bisa diperoleh dari kelompok pangan padi-padian, namun dari umbi-umbian yang mengandung kalori sebagai sumber energi di tubuh.
Berdasarkan data tahun 2010, kelompok pangan masyarakat terbesar yakni padi-padian yang mencapai 66,69 persen dengan 1333,88 kkal per kapita per hari. Sedangkan ukuran kecukupan energi dan PPH untuk hidup sehat, aktif dan produktif harus mencapai 1000 kkal per kapita per hari dan konsumsi 275 gram per kapita per hari. (ril)
Sedangkan konsumsi kacang-kacangan, saat ini masih sangat minim yakni berkisar 2,24 persen atau 44,77 kkal/kapita/hari dari anjuran yang diharapkan mencapai 5 persen dengan 100 kkal/kapita/hari, serta sayuran dan buah-buahan yang masih mencapai 4,59% dari anjuran 6 persen atau 120 kkal/kapita/hari.
“Keberhasilan pembangunan ini dapat diperoleh dari upaya peningkatan taraf hidup dengan pengukuran aksebilitas rakyat terhadap pangan. Terbukti pada 1979 hingga 1990 Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan dengan peningkatan dan ketersediaan pangan bagi rakyat,” ucapnya.
Dalam mensukseskan aneka ragam pangan tersebut, untuk itu pemerintah melakukan kebijakan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan telah dijabarkan tindak lanjut dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 20009 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. (ril)
