UNJUK RASA_Pemuda Muhammadiyah bersama puluhan mahasiswa berunjukrasa di depan kantor PDAM Tirtanadi Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (27/10) Massa menuntut agar dirut PDAM Tirtanadi segera menurunkan tarif dasar air, Karena kenaikan tarif dasar air dinilai tidak sesuai sementara kualitas pelayanannya sangat buruk.
Optimis Hakim Batalkan SK Gubsu
Sementara, terkait Surat Keputusan (SK) Gubsu Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi Sumut yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Padian Adi Siregar selaku kuasa hukum pengugat, mengaku optimis kalau majelis hakim PTUN Medan akan mengabulkan gugatan mereka. Karena menurutnya, kenaikan tarif air itu tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
“Melihat pelayanan PDAM Tirtanadi yang buruk dan melihat fakta pelanggaran hukum yang terdapat dalam SK Kenaikan Tarif. Maka, kami berkeyakinan gugatan TUN dapat dikabulkan majelis hakim,” ucap Padian Adi kepada Sumut Pos, Jumat (27/10) siang.
Pada persidangan di PTUN Medan, Selasa (24/10) lalu, dengan agenda pembuktian surat dari para pihak, penggugat menyampaikan 8 alat bukti surat termasuk Perda Sumut Nomor 10 Tahun 2009 kepada majelis hakim. Sedangkan tergugat mebuktikan lebih pada tahapan yang dilakukan internal PDAM Tirtanadi.
Menurut Padian, dalam sidang itu, majelis hakim menanyakan soal perdamaian soal gugatan tersebut. Namun, penggugat mengaku akan damai setelah SK Gubsu tersebut dicabut oleh Erry Nuradi. Sehingga perdamaian akan memberikan rasa keadilan bagi pelanggan PDAM Tirtanadi Sumut.
“Karena pengugat bertanggungjawab secara moral kepada seluruh pelanggan PDAM Tirtanadi, walaupun sesungguhnya gugatan diajukan secara pribadi anggota DPRD Sumut Muchrid Nasution, tetapi gugatan TUN ini aspirasi pelanggan PDAM Sumut,” tandasnya.
Desakan PDAM Agar Dikelola Pemko Medan
Sementara, terjadinya kelangkaan air di sejumlah kecamatan di Kota Medan baru-baru ini, mendorong kalangan anggota DPRD Kota Medan bersuara. Desakan pengelolaan PDAM Tirtanadi diberikan ke Pemko Medan pun kembali mengemuka. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga. “Kita ketahui bersama bahwa pengguna air milik PT PDAM Tirtanadi Sumut lebih banyak warga Kota Medan. Sehingga sudah pantas jika Pemko Medan mengambil alih saja agar pengelolaan PDAM Tirtanadi. Atau jika perlu Pemko Medan membuat perusahaan air sendiri, sehingga tidak tergantung lagi dengan PDAM Tirtanadi,” katanya.
Alasannya, menurut dia, karena masyarakat sudah terlalu lama merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh BUMD Pemprovsu tersebut. Politisi Gerindra ini juga mendorong keseriusan Pemko Medan untuk mengelola air yang dapat didistribusikan kepada masyarakat Medan. “Kalau untuk kesejahteraan masyarakat, kita siap mendukung,” pungkasnya.
Menyikapi wacana itu, Pemko Medan merespon dingin. “Kalau menurut kawan-kawan media pantas, tidak?” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution kepada wartawan, kemarin (26/10).
Menurut Akhyar, biarlah masyarakat yang menilai kepantasan soal pengelolaan PDAM ke Pemko Medan. “Nanti kita bilang ingin, sementara orang nilai jalan saja belum beres, masih banyak lubang. Salah lagi kita nanti. Sekarang saya tanya dulu kalian (wartawan), pantas nggak?” ujarnya lagi.
Dirinya juga enggan berandai-andai, bahwa menilik pelayanan PDAM Tirtanadi yang buruk selama ini, sudah pantas pengelolaan itu dialihkan ke Pemko Medan. Ditambah mengingat jumlah pelanggan mayoritas PDAM Tirtanadi adalah warga Medan. “Kalau memang kalian bilang pantas, tulis sajalah dulu begitu. Supaya nanti kita kejar-kejar, tulis saja dulu pantas,” ujar Akhyar berkelakar.
Disinggung mengenai sumber air untuk distribusi PDAM Tirtanadi andai hak pengelolaan dialihkan ke Pemko Medan, politisi PDIP itu mengatakan bisa saja dimanfaatkan dari aliran sungai. “Dimanapun sungai itukan lintas kabupaten/kota. Jadi satu-satunya kota di Indonesia yang tidak punya PDAM, adalah Medan. Cuma jangan kami yang bilang pantas, kalian dululah yang bilang itu. Soalnya nanti kami di-bully lagi, jalan aja belum beres udah mau ambil ini itu,” katanya.(dik/gus/prn/adz)
