MEDAN, SUMUTPOS.CO -Akhir-akhir ini air yang dialirkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumut mampet. Hal ini tak sebanding dengan kenaikan air 30 persen yang dilakukan PDAM Tirtanadi. Hingga akhirnya muncul wacana dari DPRD Sumut yang menginginkan PDAM Titranadi dikelola Pemko Medan.
Bukan tanpa alasan wacana itu muncul. Sebab, sebagian besar pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut adalah warga Kota Medan.
Adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Hendra DS yang menyuarakan hal itu. Dia mengatakan, dimungkinkan PDAM dikelola Pemko Medan, mengingat lebih dari 70 persen pelanggan PDAM Tirtanadi adalah warga Medan. “Tempo hari sudah ada wacananya. Kami berharap lintas komisi yang menggagas ini agar bisa dibentuk pansus (panitia khusus),” katanya.
Diakui Hendra, memang butuh kajian mendalam dan komprehensif untuk mengambilalih BUMD milik Pemprovsu tersebut. Meski salah satu sarat sudah terpenuhi dari sisi kuantitas pelanggan, tentu diperlukan aspek lain seperti perangkat dari Pemko Medan sendiri.”Secara lintas fraksi, kami nanti minta komisi bersangkutan yang menggagas ini. Namun ini harus melalui pemikiran yang betul-betul matang. Pemko juga kita dorong memiliki perangkat untuk bisa mengelola PDAM Tirtanadi,” katanya.
Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan menyambut positif wacana DPRD Medan itu. Hanya saja ada beberapa persaratan yang perlu dipertimbangkan sebelum pengambilalihan PDAM ke Pemko Medan. “Kami kira wacana itu butuh pemikiran sangat matang. Seperti faktor sehatnya kelangsungan BUMD ini, dan juga kemampuan Pemko Medan andai ingin mengelolanya,” ujar Sekretaris LAPK Medan Padian Adi Siregar.
Ia menjelaskan, faktor pertama yakni soal penyertaan modal ke PDAM Tirtanadi. Di mana selama ini Pemprov Sumut cukup banyak menggelontorkan APBD untuk mensubsidi BUMD-nya tersebut. Kemudian dalam kaitan pengawasan dan rezim kepemimpinan Pemko Medan saat ini masih lebih baik apabila PDAM tetap dikelola Pemprovsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Akhir-akhir ini air yang dialirkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumut mampet. Hal ini tak sebanding dengan kenaikan air 30 persen yang dilakukan PDAM Tirtanadi. Hingga akhirnya muncul wacana dari DPRD Sumut yang menginginkan PDAM Titranadi dikelola Pemko Medan.
Bukan tanpa alasan wacana itu muncul. Sebab, sebagian besar pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut adalah warga Kota Medan.
Adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Hendra DS yang menyuarakan hal itu. Dia mengatakan, dimungkinkan PDAM dikelola Pemko Medan, mengingat lebih dari 70 persen pelanggan PDAM Tirtanadi adalah warga Medan. “Tempo hari sudah ada wacananya. Kami berharap lintas komisi yang menggagas ini agar bisa dibentuk pansus (panitia khusus),” katanya.
Diakui Hendra, memang butuh kajian mendalam dan komprehensif untuk mengambilalih BUMD milik Pemprovsu tersebut. Meski salah satu sarat sudah terpenuhi dari sisi kuantitas pelanggan, tentu diperlukan aspek lain seperti perangkat dari Pemko Medan sendiri.”Secara lintas fraksi, kami nanti minta komisi bersangkutan yang menggagas ini. Namun ini harus melalui pemikiran yang betul-betul matang. Pemko juga kita dorong memiliki perangkat untuk bisa mengelola PDAM Tirtanadi,” katanya.
Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan menyambut positif wacana DPRD Medan itu. Hanya saja ada beberapa persaratan yang perlu dipertimbangkan sebelum pengambilalihan PDAM ke Pemko Medan. “Kami kira wacana itu butuh pemikiran sangat matang. Seperti faktor sehatnya kelangsungan BUMD ini, dan juga kemampuan Pemko Medan andai ingin mengelolanya,” ujar Sekretaris LAPK Medan Padian Adi Siregar.
Ia menjelaskan, faktor pertama yakni soal penyertaan modal ke PDAM Tirtanadi. Di mana selama ini Pemprov Sumut cukup banyak menggelontorkan APBD untuk mensubsidi BUMD-nya tersebut. Kemudian dalam kaitan pengawasan dan rezim kepemimpinan Pemko Medan saat ini masih lebih baik apabila PDAM tetap dikelola Pemprovsu.
