Saut dan Basaria Malu Sumut Terkorup, Gagas KPK Provinsi

Saat ditanyakan butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan hal itu, Basaria mengungkapkan pihaknya akan membahas dan memperhitungkan segala sesuatunya. Karena selain dana, hal lainnya yang harus dipikirkan adalah personelnya.

“Akan dihitung dulu, karena butuh biaya. KPK tidak bisa berdiri sendiri membicarakan itu. Harus dibicarakan ke pemerintah, karena butuh anggaran. Masuk KPK itu saya tidak katakan susah, tapi tidak mudah. Dari sekian ribu tahun 2015 hanya beberapa orang saja yang bisa lulus. Sekarang ada 155 orang penerimaan untuk pegawai KPK utk tahun ini. Sudah terbuka untuk umum, itu namanya Indonesia memanggil. mungkin adik-adik bisa ikut daftar,” tandasnya.

Perihal pembentukan KPK provinsi juga diamini pimpinan KPK Saut Situmorang yang juga hadir dalam seminar tersebut. Saut memaparkan hal itu merupakan program jangka panjang. “Itu rencana jangka panjang,” katanya kembali dengan singkat.

Sementara itu, Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, korupsi bisa terjadi termasuk didalam keluarga. Dimana, kekerabatan bisa menjadi Pemicu Korupsi di Sumatera Utara”Faktor kedekatan karena hubungan kekerabatan dengan pejabat itu hal yang sulit dihindarkan dari korupsi,” katanya.

HT Erry menjelaskan, kedekatan karena hubungan kekeluargaan itu kerap dibawa hingga ke ranah pekerjaan dan profesi sehingga tanpa disadari memunculkan KKN. “Kalau tidak ditolong, maka kita dibilang tidak menghargai keluarga dan macem-macem. Itu yang sulit,” ujarnya.

Namun demikian, T Erry mengatakan hal seperti ini kedepannya harus dihindari dengan diawali dari komitmen pribadi untuk tidak mengaitkan persoalan kekerabatan dengan pekerjaan dan jabatan.

Politisi Partai Nasdem itu, optimis hal tersebut akan menghindarkan Sumatera Utara sebagai korupsi terkorup ke 3 di Indonesia.”Kita malu kalau masih masuk dalam deretan provinsi terkorup,” tandasnya.

Dalam acara ini, dihadiri oleh mantan Gubsu, Syamsul Arifin, pejabatan tinggi dijajaran Pemprov Sumut, jajaran Pemko Medan, jajaran Polda Sumut, jajaran Polresta Medan, jajaran Kejati Sumut, jajaran Kejari Medan, Ormas dan OKP. (bal)

Saat ditanyakan butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan hal itu, Basaria mengungkapkan pihaknya akan membahas dan memperhitungkan segala sesuatunya. Karena selain dana, hal lainnya yang harus dipikirkan adalah personelnya.

“Akan dihitung dulu, karena butuh biaya. KPK tidak bisa berdiri sendiri membicarakan itu. Harus dibicarakan ke pemerintah, karena butuh anggaran. Masuk KPK itu saya tidak katakan susah, tapi tidak mudah. Dari sekian ribu tahun 2015 hanya beberapa orang saja yang bisa lulus. Sekarang ada 155 orang penerimaan untuk pegawai KPK utk tahun ini. Sudah terbuka untuk umum, itu namanya Indonesia memanggil. mungkin adik-adik bisa ikut daftar,” tandasnya.

Perihal pembentukan KPK provinsi juga diamini pimpinan KPK Saut Situmorang yang juga hadir dalam seminar tersebut. Saut memaparkan hal itu merupakan program jangka panjang. “Itu rencana jangka panjang,” katanya kembali dengan singkat.

Sementara itu, Plt Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, korupsi bisa terjadi termasuk didalam keluarga. Dimana, kekerabatan bisa menjadi Pemicu Korupsi di Sumatera Utara”Faktor kedekatan karena hubungan kekerabatan dengan pejabat itu hal yang sulit dihindarkan dari korupsi,” katanya.

HT Erry menjelaskan, kedekatan karena hubungan kekeluargaan itu kerap dibawa hingga ke ranah pekerjaan dan profesi sehingga tanpa disadari memunculkan KKN. “Kalau tidak ditolong, maka kita dibilang tidak menghargai keluarga dan macem-macem. Itu yang sulit,” ujarnya.

Namun demikian, T Erry mengatakan hal seperti ini kedepannya harus dihindari dengan diawali dari komitmen pribadi untuk tidak mengaitkan persoalan kekerabatan dengan pekerjaan dan jabatan.

Politisi Partai Nasdem itu, optimis hal tersebut akan menghindarkan Sumatera Utara sebagai korupsi terkorup ke 3 di Indonesia.”Kita malu kalau masih masuk dalam deretan provinsi terkorup,” tandasnya.

Dalam acara ini, dihadiri oleh mantan Gubsu, Syamsul Arifin, pejabatan tinggi dijajaran Pemprov Sumut, jajaran Pemko Medan, jajaran Polda Sumut, jajaran Polresta Medan, jajaran Kejati Sumut, jajaran Kejari Medan, Ormas dan OKP. (bal)