Saut dan Basaria Malu Sumut Terkorup, Gagas KPK Provinsi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa malu tanah kelahirannya, Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah terkorup di Indonesia. Mengingat dua Gubernur Sumut, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho harus berurusan dengan KPK atas kasus korupsi.

“Percuma dong ada dua orang Sumut di KPK, tapi nggak bisa buat Sumut berubah,” kata Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang kepada wartawan usai menghadiri seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi di Gedung Bina Graha Medan, Rabu (30/3) siang.

Dia optimis, Sumut bisa membenahi diri dari tindakan korupsi yang dilakukan elit pejabat di daerah ini. Kemudian, menjadi daerah percontohan sebagai daerah terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sumut sendiri, menjadi perhatian KPK untuk pembenahan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang banyak menyeret para pejabat tinggi didaerah ini, sebagai tersengka kasus korupsi.

“Ada tiga daerah menjadi perhatian kita. Riau, Banten dan Sumatera Utara. Kita harapkan ada perubahan yang signifikan di tiga daerah itu, dan saya harap Sumut agar leading (terdepan dalam pemberantasan korupsi),” sebut Saut.

Saut mengungkapkan, ada berbagai cara untuk membersihkan Sumut dari perilaku korupsi dengan melakukan sosialisasi hingga koordinasi dan supervisi kepada para pejabat. Dia mengaku, KPK telah memberikan berbagai tips dan trik untuk menghindari korupsi di Sumut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan mengatakan, ada tiga grand startegis untuk pencegahan korupsi di Sumatera Utara dan di tanah air ini.

“Grand strategis yang dilakukan KPK sekarang yakni pencegahan terintegrasi, penindakan terintegrasi dan pencegahan penindakan,” ungkap wanita pertama menjadi pimpinan KPK itu.

Perwira polisi berbintang dua itu menjelaskan, untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia harus diikuti serta pernan masyarakat. Pasalanya, KPK sangat minim memiliki sumber daya manusia yang tak seimbang dengan jumlah kasus yang ditangani.

“KPK dengan jumlah 1.248 orang tidak akan mungkin melakukan pencegahan ke seluruh dengan jumlah kasus yang ditangani. Karena itu, kami ajak seluruh masyarakat, sesuai visi KPK sekarang, bersama dengan seluruh elemen bangsa kita berantas korupsi. Jadi salah satu yang kita lakukan yakni preemtif seperti yang kita lakukan sekarang,” jelasnya.

Di samping itu, KPK ada niat untuk membentuk perpanjangan tangannya di provinsi yang berada di urutan ketiga di Indonesia dalam hal korupsi. Namun, hal itu masih dibahas para pimpinan badan antirasuah tersebut.

Menurut Basaria, untuk merealisasikan hal itu butuh biaya yang tidak sedikit. Selain itu harus melakukan koordinasi ke berbagai pihak.

“Untuk pembentukan KPK provinsi kemungkinan itu ada. Ini tidak bisa dengan segera,” ujarnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa malu tanah kelahirannya, Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah terkorup di Indonesia. Mengingat dua Gubernur Sumut, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho harus berurusan dengan KPK atas kasus korupsi.

“Percuma dong ada dua orang Sumut di KPK, tapi nggak bisa buat Sumut berubah,” kata Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang kepada wartawan usai menghadiri seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi di Gedung Bina Graha Medan, Rabu (30/3) siang.

Dia optimis, Sumut bisa membenahi diri dari tindakan korupsi yang dilakukan elit pejabat di daerah ini. Kemudian, menjadi daerah percontohan sebagai daerah terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sumut sendiri, menjadi perhatian KPK untuk pembenahan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang banyak menyeret para pejabat tinggi didaerah ini, sebagai tersengka kasus korupsi.

“Ada tiga daerah menjadi perhatian kita. Riau, Banten dan Sumatera Utara. Kita harapkan ada perubahan yang signifikan di tiga daerah itu, dan saya harap Sumut agar leading (terdepan dalam pemberantasan korupsi),” sebut Saut.

Saut mengungkapkan, ada berbagai cara untuk membersihkan Sumut dari perilaku korupsi dengan melakukan sosialisasi hingga koordinasi dan supervisi kepada para pejabat. Dia mengaku, KPK telah memberikan berbagai tips dan trik untuk menghindari korupsi di Sumut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan mengatakan, ada tiga grand startegis untuk pencegahan korupsi di Sumatera Utara dan di tanah air ini.

“Grand strategis yang dilakukan KPK sekarang yakni pencegahan terintegrasi, penindakan terintegrasi dan pencegahan penindakan,” ungkap wanita pertama menjadi pimpinan KPK itu.

Perwira polisi berbintang dua itu menjelaskan, untuk pemberantasan kasus korupsi di Indonesia harus diikuti serta pernan masyarakat. Pasalanya, KPK sangat minim memiliki sumber daya manusia yang tak seimbang dengan jumlah kasus yang ditangani.

“KPK dengan jumlah 1.248 orang tidak akan mungkin melakukan pencegahan ke seluruh dengan jumlah kasus yang ditangani. Karena itu, kami ajak seluruh masyarakat, sesuai visi KPK sekarang, bersama dengan seluruh elemen bangsa kita berantas korupsi. Jadi salah satu yang kita lakukan yakni preemtif seperti yang kita lakukan sekarang,” jelasnya.

Di samping itu, KPK ada niat untuk membentuk perpanjangan tangannya di provinsi yang berada di urutan ketiga di Indonesia dalam hal korupsi. Namun, hal itu masih dibahas para pimpinan badan antirasuah tersebut.

Menurut Basaria, untuk merealisasikan hal itu butuh biaya yang tidak sedikit. Selain itu harus melakukan koordinasi ke berbagai pihak.

“Untuk pembentukan KPK provinsi kemungkinan itu ada. Ini tidak bisa dengan segera,” ujarnya.