Kejadian serupa, kata dia, bukan tidak mungkin akan kembali terjadi di masa yang akan datang. Sebab, pipa milik PDAM Tirtanadi saat ini berada di bawah rumah pemukiman padat penduduk. “Selain sulit merawat pipa, beban pipa juga akan bertambah sewaktu-waktu dapat terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti pecahnya pipa belum lama ini,” bebernya.
Sutedi mengibaratkan pipa yang berada di bawah rumah warga seperti masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. “Ibaratnya begini, kalau kita tinggal di tempat yang nyaman, itu lebih sehat, lebih fit. Tapi kalau kita tinggal di tempat kumuh ya kita kurang sehat. Pipa begitu juga, kalau di atasnya nggak ada rumah akan lebih aman. Tapi kalau ada rumah kurang bagus. Memang seharusnya kan gak boleh ada aktifitas di atasnya karena mengganggu,” paparnya.
Sutedi mengakui ada faktor lain yang juga menjadi sebab pecahnya pipa hingga menyebabkan terganggunya distribusi air. “Banyak faktor juga, selain pipa sudah tua, ada water hamer juga di situ, dan ada tempat pembuangan udara, terus ketutup lantai rumah warga, kemungkinan teknis ada getaran juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berencana merelokasi jalur pipa ke tempat yang lebih aman dan mudah dijangkau sehingga memundahkan perawatan dan perbaikan bila terjadi kendala. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan PT KAI terlebih dahulu terkait penertiban rumah warga yang menjadi pemukiman liar tersebut.
“Kita akan komunikasi dengan KAI, ada nggak rencana mereka untuk melakukan penertiban rumah-rumah ini. Itu rumah liar, kan itu tanah PT KAI, jalur hijau mereka, pasti mereka (warga) tidak punya surat. Kalau jalur ini difungsikan kembali oleh KAI seperti jalur Kualanamu, ya kita nggak jadi relokasi. Tapi kalau mereka tidak punya program itu ya kita akan pikirkan relokasi jalur,”akunya.
Untuk merelokasi jalur pipa tersebut, PDAM Tirtanadi masih melakukan penghitungan yang nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Sumut. “Kalau dimungkinkan kita cari jalur lain yang mungkin bisa dan mencari pendanaan dari mana. Ini lagi kita hitung darimana jalurnya, akan kita hitung panjangnya berapa, budgetnya, nanti kita lapor ke Pemprov apakah kita mencari bantuan. Kalau kecil ya dana kita sendiri, tapi kalau besar apakah kita menggunakan APBN, APBD, sharing atau bagaimana. Ini dulu kan proyek bantuan dari IDB, dari loan-nya Tirtanadi,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menilai apa yang disampaikan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut adalah hal yang mengada-ada. “Alasan itu hanya untuk ngeles, seperti bajai saja kerja Dirut itu suka ngeles,” sindirnya.
Politisi PDIP itu mendesak agar Sutedi Raharjo mundur dari jabatannya apabila tidak sanggup lagi memimpin PDAM Tirtanadi. “Dari pada mencari-cari alasan, lebih baik mundur dari jabatannya. Toh selama kepemimpinan beliau pelayanan kepada masyarakat tidak berubah menjadi lebih baik. Terlebih ketika tarif air sudah di naikkan,” tegasnya.
