BOGOR-Tidak solidnya suara partai politik pendukung pemerintah dalam sidang paripurna DPR yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sepertinya, bakal berujung pada formasi koalisi. Tadi malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua sekretariat gabungan (Setgab) mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor.
“Pertemuan yang berlangsung tertutup bagi media itu berlangsung mulai sekitar pukul 20.00. Berdasarkan mobil yang terpantau memasuki gerbang Puri Cikeas, tampak hadir Ketum PAN Hatta Rajasa dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Mensesneg Sudi Silalahi juga ikut dalam pertemuan itu.
Pertemuan itu sesuai dengan pernyataan SBY saat memberikan pengarahan di depan kader Partai Demokrat (1/4). Ketika itu, menurut Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, SBY akan melibatkan ketum partai anggota koalisi untuk membahas nasib PKS yang memilih menolak opsi kenaikan harga BBM.
Pertemuan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Beberapa peserta rapat yang dicegat di Gapura Puri Cikeas tidak menghentikan laju mobilnya. Misalnya, Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketum PPP Suryadharma Ali, dan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Hanya Sekretaris Setgab Syarif Hasan yang sempat berhenti dan memberikan keterangan. Dia mengakui bahwa PKS tidak dilibatkan dalam pertemuan itu. Namun, dia tidak memerinci alasan tidak diundangnya PKS. “Pokoknya nggak diundang,” kata Syarif yang masih menumpang mobil dinas berpelat sipil B 1254 RFS.
Syarif yang juga Menkop dan UKM itu menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan yang dipimpin SBY itu adalah kontrak koalisi. Peserta rapat sepakat bahwa sikap PKS sudah merupakan bentuk pelanggaran kontrak koalisi. Sebab, kebijakan pemerintah yang strategis wajib didukung anggota koalisi. “(PKS) sangat melanggar (kontrak koalisi),” tegasnya.
Lantas, apa sanksi yang dijatuhkan kepada PKS? Syarif menolak adanya istilah PKS dikeluarkan dari koalisi. “Di kontrak koalisi, kalau sudah tidak sama-sama, ya berakhir. Tidak ada istilah dikeluarkan. Memang semua sudah berakhir,” ujarnya.
Syarif menjelaskan, dalam kontrak koalisi disebutkan, jika berseberangan dengan kebijakan pemerintah, anggota koalisi harus mengundurkan diri atau dengan sendirinya keberadaan di koalisi berakhir. “Jumlah anggota koalisi sekarang ini ada lima, soalnya yang masih bersama-sama,” tutup Syarif. Kelimanya adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB.
Sayang, dia tidak menjawab mengenai kader PKS yang saat ini duduk di kabinet. (fal/c4/nw/jpnn)
