JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kenaikan jatah uang muka atau down payment (DP) untuk pembelian mobil pejabat menuai kontroversi. Pasalnya, pemberian itu diberikan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) dan barang lainnya naik. Presiden Jokowi pun langsung dicap sebagai provokator.
“Pemerintahan ini tak henti-hentinya memprovokasi rakyat dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat. Kenaikan BBM, listrik, gas dan kereta api sudah sangat membebani rakyat. Sekarang malah menambah fasilitas uang bagi para pejabat untuk membeli kendaraan. Ini provokasi namanya, ini menyakitkan hati rakyat. Maunya apa Jokowi (pemerintahan) ini!” kata Direktur Centre For Budget Analysis CBA, Uchok Sky Khadafi, Kamis (2/4).
Sebagai informasi Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden No 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Ini merupakan perubahan atas Perpres No 68/2010. Dalam aturan yang baru, fasilitas tunjangan DP dinaikkan dari Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 juta.
Sebagai gambaran, harga mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan sebagai kendaraan dinas menteri sejak pemerintahan SBY-Boediono sekitar Rp1,3 miliar per unit. Adapun harga mobil Mercedes-Benz S300L yang rencananya akan menjadi mobil baru menteri di era Jokowi-JK sekitar Rp 1,8 miliar per unit.
“Uang muka pembelian mobil pejabat perorangan ini, terlalu mahal dan mewah bila dibandingkan pada peraturan presiden No. 68 tahun 2010, dimana setiap pejabat negara hanya dapat untuk pembelian mobil ini sebesar Rp116 juta, dan kenaikan sebesar Rp94,2 juta per orang,” ungkapnya.
Dikatakan Uchok, sangat tidak tepat jika Jokowi mengalokasikan subsidi yang tadinya dinikmati rakyat, kepada para pejabat yang sudah banyak menikmati kemewahan. Meski dikabarkan banyak melakukan blusukan, menurut Uchok, jelas sekali Jokowi tidak memetik pelajaran apapun dari blusukan.
“Untuk apa dia blusukan kesana kemari kalau Jokowi tidak memetik pelajaran apapun dari blusukannya. Jokowi cuma menikmati pencitraan lewat blusukan, tanpa paham makna dari blusukan yang dia lakukan. Makin banyak blusukan, makin tidak paham Jokowi bahwa beban hidup rakyat makin susah. Jokowi jelas sama sekali tidak punya empati,” tegasnya.
