26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

SBY: Polri, BIN dan TNI Netrallah… Saya Ulangi, Netrallah

Foto: Ricardo/JPNN
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Demo Rumah SBY tak Relevan

Wakil Presiden Jusuf Kalla heran dengan demo dadakan ratusan mahasiswa di rumah pribadi Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (6/2). JK menyebutkan isu yang diangkat para mahasiswa itu tidak berkiatan dengan sepak terjang SBY.

”Kalau saya baca itukan tidak relevan juga dengan pak SBY. Tentang SARA (suku agama ras antar golongan), SBY kan tidak pernah berbicara hal-hal itu kan,” ujar dia usai membuka rapat koordinasi nasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, kemarin (7/2).

Lantaran tidak ada hubungan isu demo dengan SBY pun muncul tanda tanya besar terhadap aksi demo tersebut. ”Jadi kenapa disitu. Itu pertanyaan juga YANG BELUM TERJAWAB,” kata JK.

JK hanya berharap situasi politik nasional tidak semakin gaduh dengan kejadian tersebut. Dia meminta semua pihak agar menahan diri. ”Ah kita harapkan lebih down lah,” tutur dia.

Meskipun begitu, JK memastikan bahwa para presiden dan mantan presiden tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Ada Pasukan Pengawalan Presiden (paspampers) yang melindungi presiden dan mantan presiden. ”Seorang mantan pimpinan itu bisa dikawal 60 orang,” ungkap JK.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, bila dibilang tidak ada pengamanan, sebenarnya Polres Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah penanganan. ”Kapolres sudah berupaya mengamankan kok, tapi kalau pemberitahuan demonya sedang dilihat sudah dikirim belum ke Polres,” tuturnya.

Namun begitu, demonstrasi tersebut merupakan hal yang wajar. Kantor pemerintahan, kantor swasta dan lokasi umum bisa menjadi lokasi demonstrasi, hanya saja yang penting adalah tidak ada tindakan anarkis.

”Setiap demonstrasi harus mengindahkan hukum. Unjukrasa itu biasa dalam kehidupan berdemokrasi. Kesadaran masyarakat itu penting dalam demonstrasi tidak merusak kotanya,” ungkapnya.

Yang pasti, hingga saat ini Polri sama sekali belum mendapatkan laporan masyarakat soal keberatan terhadap demonstrasi tersebut. ”Demonstrasi telah menjadi role model yang berkembang dalam penyampaian aspirasi di mata publik,” ujarnya. (jun/idr/gir/jpg/ril)

Foto: Ricardo/JPNN
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Demo Rumah SBY tak Relevan

Wakil Presiden Jusuf Kalla heran dengan demo dadakan ratusan mahasiswa di rumah pribadi Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (6/2). JK menyebutkan isu yang diangkat para mahasiswa itu tidak berkiatan dengan sepak terjang SBY.

”Kalau saya baca itukan tidak relevan juga dengan pak SBY. Tentang SARA (suku agama ras antar golongan), SBY kan tidak pernah berbicara hal-hal itu kan,” ujar dia usai membuka rapat koordinasi nasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, kemarin (7/2).

Lantaran tidak ada hubungan isu demo dengan SBY pun muncul tanda tanya besar terhadap aksi demo tersebut. ”Jadi kenapa disitu. Itu pertanyaan juga YANG BELUM TERJAWAB,” kata JK.

JK hanya berharap situasi politik nasional tidak semakin gaduh dengan kejadian tersebut. Dia meminta semua pihak agar menahan diri. ”Ah kita harapkan lebih down lah,” tutur dia.

Meskipun begitu, JK memastikan bahwa para presiden dan mantan presiden tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Ada Pasukan Pengawalan Presiden (paspampers) yang melindungi presiden dan mantan presiden. ”Seorang mantan pimpinan itu bisa dikawal 60 orang,” ungkap JK.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, bila dibilang tidak ada pengamanan, sebenarnya Polres Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah penanganan. ”Kapolres sudah berupaya mengamankan kok, tapi kalau pemberitahuan demonya sedang dilihat sudah dikirim belum ke Polres,” tuturnya.

Namun begitu, demonstrasi tersebut merupakan hal yang wajar. Kantor pemerintahan, kantor swasta dan lokasi umum bisa menjadi lokasi demonstrasi, hanya saja yang penting adalah tidak ada tindakan anarkis.

”Setiap demonstrasi harus mengindahkan hukum. Unjukrasa itu biasa dalam kehidupan berdemokrasi. Kesadaran masyarakat itu penting dalam demonstrasi tidak merusak kotanya,” ungkapnya.

Yang pasti, hingga saat ini Polri sama sekali belum mendapatkan laporan masyarakat soal keberatan terhadap demonstrasi tersebut. ”Demonstrasi telah menjadi role model yang berkembang dalam penyampaian aspirasi di mata publik,” ujarnya. (jun/idr/gir/jpg/ril)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/