Lagi, Wacana Pemindahan Ibukota Mencuat

Tagih Janji Menteri
Dia mencatat beberapa permasalahan yang belum bisa diatasi gubernur Jakarta. Misalnya, pengelolaan sampah yang amburadul, banjir yang masih menggenang, dan kemacetan yang terjadi di setiap ruas jalan. Bahkan, lanjut dia, Jakarta sudah gagal. “Layak pindah karena sudah gagal,” ungkapnya.

Pengamat politik Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Hendri Satrio pun menagih janji Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago. “Setelah (Andrinof Chaniago) jadi menteri, dia enggak pernah bersuara lagi. Saya belum pernah dengar dia secara formal membicarakan ide itu. Mana nyali Andrinof yang dulu gencar mau pindahkan ibukota,” ujarnya.

Dari catatan Hendri, Andrinof giat mengkampanyekan pemindahan ibukota sejak Juni 2010. Andrinof saat itu menyampaikan bahwa pemindahan ibukota dapat dilakukan dengan biaya hanya Rp100 triliun. Hal itu dapat diwujudkan dengan kesepakatan bersama stakeholders dan beberapa penyesuaian daerah yang dipilih.

Namun, sejak menjadi menteri, Andrinof tak lagi mengungkapkan ide-ide briliannya terkait kebijakan publik yang selama ini dilontarkannya untuk mengkritik pemerintah.

“Juli 2010 Adrinof juga bilang macet di Jakarta membuat kerugian triliunan tiap tahunnya. Jadi saya sarankan Pak Andrinof, daripada kena reshuffle, sebaiknya membuktikan semua ide-idenya. Termasuk ide, pemindahan ibu kota negara,” kata Hendri.

Hendri pun mengatakan, pihaknya sudah menyurvei 250 orang profesional. Survei itu dilakukan di daerah perkantoran, yakni Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan Kuningan. Hasilnya, mayoritas mendukung usul pemindahan ibu kota, namun masih di Pulau Jawa. Perinciannya, Jogjakarta 28,4 persen, Palangkaraya 21,1 persen, Bogor 20,6 persen, dan Bukit Tinggi 15 persen. “Sisanya Balikpapan, Medan, dan kota-kota lain,” ujarnya.

Sebelumnya, soal wacana pemindahan ibukota disampaikan Presiden Republik Indonesia kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, akhir bulan lalu.

Dalam ceramahnya pada Kamis 28 Mei itu, Megawati sempat mengatakan pendapatnya tentang wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Kalau Gubernur Teras Narang dengar pasti senang,” kata Mega.

Pernyataan Mega itu dimulai ketika dia bercerita tentang niat Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membangun giant sea wall di laut utara Jakarta. Menurut Mega rencana tersebut bukan menjadi solusi yang aman.

Mega mengambil contoh dinding penahan ombak serupa di Jepang yang tetap jebol ketika tsunami menghantam pada 2011. “Terlebih Jakarta lebih rendah dari air laut, risikonya semakin besar jika terjadi bencana tsunami atau banjir rob,” kata Mega.

Mega lalu teringat dengan sang ayah, Sukarno, yang pernah berencana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurut Megawati alasan Bung Karno ketika itu adalah Pulau Kalimantan dianggap lebih aman dari bencana alam. Salah satunya adalah terbebas dari gempa bumi, lantaran Kalimantan tak masuk dalam ‘cincin api’. (aph/c7/fat/jpnn/rbb)

Tagih Janji Menteri
Dia mencatat beberapa permasalahan yang belum bisa diatasi gubernur Jakarta. Misalnya, pengelolaan sampah yang amburadul, banjir yang masih menggenang, dan kemacetan yang terjadi di setiap ruas jalan. Bahkan, lanjut dia, Jakarta sudah gagal. “Layak pindah karena sudah gagal,” ungkapnya.

Pengamat politik Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Hendri Satrio pun menagih janji Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago. “Setelah (Andrinof Chaniago) jadi menteri, dia enggak pernah bersuara lagi. Saya belum pernah dengar dia secara formal membicarakan ide itu. Mana nyali Andrinof yang dulu gencar mau pindahkan ibukota,” ujarnya.

Dari catatan Hendri, Andrinof giat mengkampanyekan pemindahan ibukota sejak Juni 2010. Andrinof saat itu menyampaikan bahwa pemindahan ibukota dapat dilakukan dengan biaya hanya Rp100 triliun. Hal itu dapat diwujudkan dengan kesepakatan bersama stakeholders dan beberapa penyesuaian daerah yang dipilih.

Namun, sejak menjadi menteri, Andrinof tak lagi mengungkapkan ide-ide briliannya terkait kebijakan publik yang selama ini dilontarkannya untuk mengkritik pemerintah.

“Juli 2010 Adrinof juga bilang macet di Jakarta membuat kerugian triliunan tiap tahunnya. Jadi saya sarankan Pak Andrinof, daripada kena reshuffle, sebaiknya membuktikan semua ide-idenya. Termasuk ide, pemindahan ibu kota negara,” kata Hendri.

Hendri pun mengatakan, pihaknya sudah menyurvei 250 orang profesional. Survei itu dilakukan di daerah perkantoran, yakni Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan Kuningan. Hasilnya, mayoritas mendukung usul pemindahan ibu kota, namun masih di Pulau Jawa. Perinciannya, Jogjakarta 28,4 persen, Palangkaraya 21,1 persen, Bogor 20,6 persen, dan Bukit Tinggi 15 persen. “Sisanya Balikpapan, Medan, dan kota-kota lain,” ujarnya.

Sebelumnya, soal wacana pemindahan ibukota disampaikan Presiden Republik Indonesia kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, akhir bulan lalu.

Dalam ceramahnya pada Kamis 28 Mei itu, Megawati sempat mengatakan pendapatnya tentang wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Kalau Gubernur Teras Narang dengar pasti senang,” kata Mega.

Pernyataan Mega itu dimulai ketika dia bercerita tentang niat Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membangun giant sea wall di laut utara Jakarta. Menurut Mega rencana tersebut bukan menjadi solusi yang aman.

Mega mengambil contoh dinding penahan ombak serupa di Jepang yang tetap jebol ketika tsunami menghantam pada 2011. “Terlebih Jakarta lebih rendah dari air laut, risikonya semakin besar jika terjadi bencana tsunami atau banjir rob,” kata Mega.

Mega lalu teringat dengan sang ayah, Sukarno, yang pernah berencana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurut Megawati alasan Bung Karno ketika itu adalah Pulau Kalimantan dianggap lebih aman dari bencana alam. Salah satunya adalah terbebas dari gempa bumi, lantaran Kalimantan tak masuk dalam ‘cincin api’. (aph/c7/fat/jpnn/rbb)