Dicegah ke Luar Negeri, Hasrul Bisa Jadi Tersangka

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Politisi PPP asal Sumut, Hasrul Azwar, telah dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasrul, bersama lima anggota DPR lainnya, dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Hasrul pun berpeluang besar naik statusnya menjadi tersangka.

Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, setelah tahapan tersebut KPK selanjutnya harus membuktikan ada tidaknya keterlibatan keenam anggota DPR yang dicegah itu.

“Soal keterlibatan, tugas KPK untuk mengungkap dan membuktikan,” ujar Ade Irawan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/9).

Ade berharap KPK serius mengungkap kasus ini, agar persekongkolan memakan anggaran haji tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Jadi ke depan tergantung keseriusan KPK dan menteri agama yang baru untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana haji,” kata Ade.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan keenam anggota DPR itu bakal naik status menjadi tersangka. “Kemungkinan bisa saja, sepanjang ada dua alat bukti,” jelasnya.

Hasrul langsung sulit dihubungi. Politisi senior yang akrab dengan kalangan wartawan itu, biasanya langsung mengangkat telepon saat dikontak. Jika sibuk, biasanya dia telepon balik.

Beberapa kali koran ini mencoba menghubungi kemarin, ponselnya aktif tapi tidak diangkat. Diulang hubungi lagi selang beberapa saat, ponselnya tidak aktif.

Seperti diketahui, kasus yang diusut KPK terkait dugaan Suryadharma memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat guna mengongkosi keluarga, koleganya, pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.

Selain itu, KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait katering, pemondokan, dan transportaasi jemaah haji selama penyelenggaran ibadah haji oleh Kementerian Agama. Adapun anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di atas Rp1 trilun.

Nah, dalam daftar 35 nama rombongan haji SDA yang dipersoalkan KPK, tidak terdapat nama Hasrul Azwar. Dengan demikian, diduga keterlibatan Hasrul terkait dengan dugaan penggelumbungan harga terkait katering, atau pemondokan, atau transportasi jamaah.

Santer beredar kabar, Hasrul terkait masalah katering haji. Namun, Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar sudah membantah kabar yang menyebut dirinya ikut ‘bermain’ di proyek katering haji.

Kepada koran ini Mei 2014 silam, Waketum PPP itu mengakui, dirinya memang bersahabat dengan banyak pengusaha katering haji yang menjalankan usahanya di Arab Saudi.

“Saya gak pernah (ikut urusan katering haji, red). Saya memang punya banyak sahabat pengusaha katering di Arab Saudi, tapi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan saya,” ujar Hasrul Azwar saat itu.

Bagaimana Hasrul bisa kenal dengan para pengusaha katering haji di Arab? Hasrul cerita, sejak tahun 1974 dirinya memang sudah sering ke Arab Saudi. “Sudah sejak usia 20 tahun saja di sana. Saya saat itu sudah menjadi petugas haji, sehingga punya banyak sahabat di sana,” kata Hasrul.

Dipublikasikan Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (8/9), lima nama selain Hasrul adalah Gondo Radityo Gambiro, Muhammad Baghowi, Wardatul Asriah, Ratu Siti Romlah, dan Nurul Iman Mustofa.

Johan Budi menyatakan pecegahan dilakukan sejak 22 Agustus 2014 lalu dan berlaku untuk enam bulan ke depan. “Tujuan pencegahan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya mereka tidak sedang berada di luar negeri,” ujar Johan. (sam/rbb)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Politisi PPP asal Sumut, Hasrul Azwar, telah dicegah ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasrul, bersama lima anggota DPR lainnya, dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Hasrul pun berpeluang besar naik statusnya menjadi tersangka.

Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, setelah tahapan tersebut KPK selanjutnya harus membuktikan ada tidaknya keterlibatan keenam anggota DPR yang dicegah itu.

“Soal keterlibatan, tugas KPK untuk mengungkap dan membuktikan,” ujar Ade Irawan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (9/9).

Ade berharap KPK serius mengungkap kasus ini, agar persekongkolan memakan anggaran haji tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Jadi ke depan tergantung keseriusan KPK dan menteri agama yang baru untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana haji,” kata Ade.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi tidak menampik kemungkinan keenam anggota DPR itu bakal naik status menjadi tersangka. “Kemungkinan bisa saja, sepanjang ada dua alat bukti,” jelasnya.

Hasrul langsung sulit dihubungi. Politisi senior yang akrab dengan kalangan wartawan itu, biasanya langsung mengangkat telepon saat dikontak. Jika sibuk, biasanya dia telepon balik.

Beberapa kali koran ini mencoba menghubungi kemarin, ponselnya aktif tapi tidak diangkat. Diulang hubungi lagi selang beberapa saat, ponselnya tidak aktif.

Seperti diketahui, kasus yang diusut KPK terkait dugaan Suryadharma memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat guna mengongkosi keluarga, koleganya, pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.

Selain itu, KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait katering, pemondokan, dan transportaasi jemaah haji selama penyelenggaran ibadah haji oleh Kementerian Agama. Adapun anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di atas Rp1 trilun.

Nah, dalam daftar 35 nama rombongan haji SDA yang dipersoalkan KPK, tidak terdapat nama Hasrul Azwar. Dengan demikian, diduga keterlibatan Hasrul terkait dengan dugaan penggelumbungan harga terkait katering, atau pemondokan, atau transportasi jamaah.

Santer beredar kabar, Hasrul terkait masalah katering haji. Namun, Ketua Fraksi PPP di DPR Hasrul Azwar sudah membantah kabar yang menyebut dirinya ikut ‘bermain’ di proyek katering haji.

Kepada koran ini Mei 2014 silam, Waketum PPP itu mengakui, dirinya memang bersahabat dengan banyak pengusaha katering haji yang menjalankan usahanya di Arab Saudi.

“Saya gak pernah (ikut urusan katering haji, red). Saya memang punya banyak sahabat pengusaha katering di Arab Saudi, tapi saya tidak pernah memanfaatkan jabatan saya,” ujar Hasrul Azwar saat itu.

Bagaimana Hasrul bisa kenal dengan para pengusaha katering haji di Arab? Hasrul cerita, sejak tahun 1974 dirinya memang sudah sering ke Arab Saudi. “Sudah sejak usia 20 tahun saja di sana. Saya saat itu sudah menjadi petugas haji, sehingga punya banyak sahabat di sana,” kata Hasrul.

Dipublikasikan Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin (8/9), lima nama selain Hasrul adalah Gondo Radityo Gambiro, Muhammad Baghowi, Wardatul Asriah, Ratu Siti Romlah, dan Nurul Iman Mustofa.

Johan Budi menyatakan pecegahan dilakukan sejak 22 Agustus 2014 lalu dan berlaku untuk enam bulan ke depan. “Tujuan pencegahan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya mereka tidak sedang berada di luar negeri,” ujar Johan. (sam/rbb)